Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Seratus Persen

Oleh Leni Yunia Daswati

(Guru SMKN 1 Sumedang)

Dalam kalender pendidikan nasional, awal masuk semester ganjil tahun pelajaran 2022/2023 akan jatuh pada tanggal 18 Juli 2022. Awal masuk pembelajaran ini menjadi berbeda karena untuk pertama kalinya secara umum satuan pendidikan dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka seratus persen.

Sekalipun sudah diperkenankan tatap muka seratus persen namun kewaspadaan dan kehatian-hatian harus tetap dikedepankan. Semua pihak harus tetap mengawal dan melaksanakan protokol kesehatan serta pola kebiasaan hidup bersih dan sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan. Semua bertujuan untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan semua warga sekolah.

Kebijakan tatap muka seratus persen ini jelas harus disikapi dengan penuh rasa syukur dan sukacita di satu sisi, namun pada sisi lain semua pihak khususnya di semua satuan pendidikan wajib melakukan pola kebiasaan baru dalam rangka mencegah potensi penularan berbagai jenis penyakit menular (termasuk covid 19 dengan berbagai varian barunya, secara lebih massif dan penuh dengan rasa tanggungjawab. Rasa sukacita itu dilakukan karena kita bersyukur dunia persekolahan mulai menemukan kembali fase normal setelah selama kurang lebih 2 tahun diterpa wabah pandemik covid 19 yang berkepanjangan. Kita semua bersyukur dimulai dari kebijakan tatap muka seraturs persen ini, dunia pendidikan Indonesia akan kembali berbenah melakukan pemulihan dan perbaikan pendidikan yang selama ini sudah tertinggal akibat terjadinya leraning loss.

Sebagaimana kita ketahui dasar hukum pelaksanaa tatap muka seratus persen didasarkan pada SKB Empat Menteri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sebagai bagian penting dari lahirnya SKB tersebut, maka beberapa aktivtas yang berada di satuan pendidikan juga mengalami beberapa pemyesuaian. Beberapa diantaranya adalah terkait dengan proses edukasi, ketersediaan konsumsi, izin/dispensasi, keharusan vaksinasi dan langkah evaluasi. Pertama, proses edukasi. Untuk proses edukasi yang dilaksanakan. Sejak dikeluarkannya SKB tersebut kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga kembali akan berjalan normal dengan ketentuan aktivitas tersebut dilakukan di luar ruangan/dan berada di ruang terbuka

Kedua, ketersediaan konsumsi. Khususnya terkait dengan kantin sekolah, kembali akan dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen untuk PPKM Level 1, 2 dan 3 dan 50 persen bagi satuan pendidikan di PPKM level 4. Pengelolaan kantin dilaksanakan sesuai dengan kriteria kantin sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut dilalukan karena tidak semua anak bisa membawa bekal dari rumah, oleh sebab itu kantin sekolah diberikan izin dapat kembali beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan. Sementara itu untuk para pedagang makanan di luar pagar sekolah, wajib dikoordinasikan dengan Satgas Penanganan COVID-19 setempat dan diperbolehkan berdagang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan pengaturan PPKM. Dalam hal ini harus dipastikan anak-anak sekolah tersebut dapat mengonsumsi makanan yang bergizi dan dimasak dengan terlebih dahulu dengan baik,

Ketiga, izin dispensasi. Dalam ini sekolah memberikan izin/dispensasi kepada orang tua yang belum mengizinkan belajar tatap muka karena alasan tertentu misalnya anaknya sakit. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Sesjen Kemendikbudristek) Suharti di Jakarta, Rabu (11/5), para Orang tua/wali peserta didik masih dapat memilih sehingga anaknya dapat mengikuti pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh sampai tahun ajaran 2021/2022 berakhir. "Bagi orang tua/wali yang masih memilih pembelajaran jarak jauh perlu melampirkan surat keterangan kesehatan anaknya dari dokter apabila kondisi anaknya tersebut dalam potensi atau keadaan sakit.

Keempat, keharusan vaksinasi. Vaksinasi peserta didik tidak menjadi persyaratan PTM (pembelajran tatap muka), namun orang tua/wali diharapkan mendorong anak yang telah memenuhi syarat untuk segera divaksinasi. Pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas pada PTM wajib telah menerima vaksinasi. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak diperbolehkan atau ditunda menerima vaksin COVID-19 karena memiliki komorbid tidak terkontrol atau kondisi medis tertentu berdasarkan keterangan dokter, pelaksanaan tugas pembelajaran/pembimbingan pendidik dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.

Kelima, Langkah evaluasi. Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran dan melakukan surveilans epidemiologis. Pelanggaran protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung dapat diberikan sanksi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun kantor wilayah Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya apabila ditemukan kasus positif terkonfirmasi lebih dari 5 persen dan terjadi klaster penularan, maka PTM dapat dihentikan sementara sekurang-kurangnya 10x24 jam. Namun, apabila setelah dilakukan surveilans dan ditetapkan bukan merupakan klaster penularan dan angka terkonfirmasi positif di bawah 5 persen, maka PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan/atau kontak erat Covid-19 selama 5x24 jam. Berikutnya, apabila hasil surveilans perilaku di satuan pendidikan di bawah 80 persen, maka perlu dilakukan asesmen ulang kesiapan daftar periksa dan penerapan protokol kesehatan.

Demikian tadi sejumlah persiapan yang harus dilakukan semua pihak untuk melaksanakan tatap muka seratus persen. Semoga kita semua dapat melaksankan semua persiapan tersebut dengan sebaik mungkin sesuai dengan arahan dan panduan yang telah diberikan oleh pemerintah khususnya sebagaimana yang tercantum dalam SKB Empat Menteri tersebut.