Penulis: Nina Dewi Nurchipayana

Nina Dewi Nurchipayana
Oleh Nina Dewi Nurchipayana
(Pendiri SLB Mutiara Bangsa Kendal Jateng)
…“Mak, aja ngono, anakku hudhu gendeng, mung ora isa
ngomong”
Sukirah mencoba menjelaskan dengan nada getir. Hatinya berdarah dan terluka,
ibu mana yang kuat jika hampir setiap hari kalimat itu meluncur dari setiap orang di Desa Kalices. “Ahmad bocah gendeng” itu label yang
ditorehkan…(Cuplikan dari tulisan Nina DN dari tulisan “Perundungan di Lembah Kendeng”)
“Apalah arti
sebuah nama?” Seringkali kita mendengar istilah ini. Di lingkungan tertentu,
kita jumpai nama panggilan seseorang sangat berbeda dengan nama aslinya.
Biasanya, dikaitkan dengan ciri khas dari orang tersebut. Misalnya diambil dari
bentuk hidung, ukuran tinggi badan, warna kulit, atau jenis rambut, sampai gaya
bicara yang unik.
Bagi difabel, akan
dengan mudahnya, panggilan ini ditimpakan. Mengapa? Karena kondisi yang
disandang sangat mencolok, bisa terlihat dari tampilan fisik atau mental
mereka. Nama panggilan ini menjadi label yang termateraikan seumur hidup
mereka. Dari hal kecil ini, sebetulnya perundungan sudah dimulai tanpa bisa
terelakkan.
Perundungan
menjadi salah satu isu yang diangkat dan terus menjadi bahan diskusi di dunia
pendidikan Indonesia. Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, melontarkan
tiga dosa besar yang ada di dunia pendidikan Indonesia, yaitu
intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan .
Berbicara tentang
perundungan bagi difabel, hal ini
merupakan peristiwa yang sering dialami. Mulai dari lingkungan keluarga sebagai
lingkungan pertama dan utama, melebar ke lingkungan yang lebih luas lagi, baik
di lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah sampai lingkungan masyarakat. Saya
coba tuliskan seperti apa perundungan di dalam realitas kehidupan yang sering
dijumpai.
Perundungan verbal,
merupakan perilaku yang paling sering dihadapi. Ejekan terkait kondisi fisik
dan mental yang disandang, menjadi bahan yang sering dilontarkan. Parahnya,
kata-kata negatif yang ditujukan pada difabel, menjadi perilaku yang dianggap
biasa dan wajar. Budaya masyarakat yang mengalami pergeseran menambah
rumitnya situasi yang dihadapi. Rasa
empati, rasa harus melindungi, menghargai
antara satu individu dengan individu lainnya, mulai
terkikis. Ejekan dan cemoohan menjadi lawakan murah namun membuat luka batin
yang sangat mendalam bagi anak-anak special. Mereka tumbuh menjadi individu
yang tidak percaya diri, karena stigma yang terus menerus diberikan tanpa
ampun, Gambar diri menjadi tercabik, mempengaruhi seluruh fungsi kehidupan.
Labeling buruk kian mendera, dan dilakukan terus tanpa jeda. Masyarakat lupa,
bahwa Tuhan ciptakan semua manusia adalah
sempurna. Sialnya kesempurnaan menurut pikiran Tuhan, dipatahkan oleh
pikiran manusia. Ukuran sempurna dibatasi
oleh pikiran manusia yang sempit. Inilah yang menjadikan timbulnya label
“Normal dan tidak normal”. Perunduangan pun bergulir dengan liarnya, yang
merasa normal akan merundung yang tidak normal, termasuk pada difabel.
Tak Dapat Dielakkan
Perundungan fisik,
tidak dapat dielakkan. Yang merasa manusia normal memosisikan dirinya sebagai
yang lebih kuat dan hebat serta terhormat. Sbaliknya, manusia yang dianggap
tidak normal diposisikan sebagai manusia berkasta rendah, dan pantas untuk
diperlakukan secara buruk. Tidak puas
dengan melakukan perundungan verbal, dilanjutkan dengan perundungan
secara fisik. Pukulan, tendangan, dan bentuk kekerasan fisik lainnya, menjadi
menu tambahan yang menyakitkan. Keterbatasan
anak-anak spesial, dalam menyesuaiankan dengan setiap kondisi, dianggap
menghambat dan mengganggu kegiatan. Satu kesalahan kecil yang dilakukan,
berbuah kepalan tangan di sekujur tubuh. Sekali lagi, pergeseran budaya
masyarakat menambah peliknya situasi yang dihadapi. Tidak ada pembelaan bagi
difabel yang dianiaya. Semua dianggap hal yang lumrah.
Perundungan
sosial, menambah daftar panjang perilaku negatif yang harus dihadapi oleh
anak-anak spesial. Misalnya, peristiwa di mana seorang difabel tungrahita klasifikasi
sedang, mendapatkan stigma anak gila. Keluarga yang tidak mendapatkan edukasi
yang benar pun akhirnya sepakat mengatakan bahwa anak ini gila. Pemahaman yang
salah, berakibat pada perlakuan yang salah pula. Kemampuan unik dari anak tidak
bisa berkembang dengan optimal. Karena lingkungan sudah menilai negatif.
Memenjarakan difabel dalam lingkungan rumah, menjadi hal yang banyak ditemui. Difabel
dianggap tidak ada, atau dianggap aib, sehingga harus diisolasi, supaya
martabat dan nama baik keluarga tidak tercoreng. Difabel tunadaksa berat
termasuk di dalamnya penyandang cerebral
palsy yang hanya bisa tergelatak di tempat tidur, menerima perlakuan yang
lebih parah lagi. Keberadaannya setara dengan makhluk yang hanya pantas untuk
diberi makan, minum, pakaian. Mereka
seumur hidup tergeletak di tempat tidur yang sama. Sangat miris
menyaksikan perilaku keluarga yang dititipi Tuhan manusia spesial.
Perundungan
seksual, sering dialami oleh
difabel. Pihak yang melakukan perundungan seksual kebanyakan datang dari lingkungan terdekat
mereka. Ketidakmampuan dalam melindungi dirinya sendiri, mempermudah bagi
pelaku mengambil tindakan asusila. Kurangnya edukasi untuk melindungi dirinya
dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat korban terus berjatuhan
tanpa ada yang bisa mencegah. Lemahnya penerapan hukum, juga menjadi
pengulangan tindakan asusila pada difabel. Pembiaran dari lingkungan keluarga
dan masyarakat, menambah semakin lebarnya ruang bagi pelaku untuk merundung
secara seksual pada difabel. Pada satu kasus, seorang tuna rungu wicara yang
mendapatkan perlakuan tidak senonoh, malah berbalik menjadi pihak terdakwa.
Dicecar dengan tuduhan mencemarkan nama baik, dan tidak adanya dukungan dari
pihak lain, maka korban berubah status menjadi terdakwa. Ironis, bukan?
Apakah sudah ada
payung hukum yang bisa menaungi difabel dari berbagai perundungan? UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang
disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,
mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh
dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Bila kita
cermati, dari undang-undang yang menaungi mereka saja sudah ada labeling negative. Mengapa? Karena dari
individu ini yang disorot adalah ketidakmampuan mereka, bukan kemampuan yang
bisa dioptimalkan.
Saya secara
pribadi lebih menyukai dengan sebutan difabel. Mengapa? Karena istilah ini
lebih mengedepankan tentang kemampuan yang bisa dikembangkan dari seseorang
individu yang mengalami hambatan. Berbeda, bukan?
Upaya Preventif
Kembali
pada perundungan yang telah dan mungkin akan terus terjadi di kalangan difabel. Apa yang bisa dilakukan
sebagai upaya preventif dalam menekan
angka peristiwa ini?. Secara umum, dari pihak pemerintah, dalam hal ini
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, lewat Pusat Pengembangan Karakter (Puspeka),
menggalakkan kembali tentang pentingnya penguatan karakter berbasis sekolah dan
masyarakat.
Penguatan
karakter bangsa menjadi salah satu butir Nawacita yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo
melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Penguatan Pendidikan Karakter
bukanlah suatu kebijakan baru sama sekali karena sejak tahun 2010 pendidikan
karakter di sekolah sudah menjadi Gerakan Nasional. Penguatan Pendidikan
Karakter (PPK), merupakan gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat
karakter siswa melalui olah hati, olah pikir dan olah raga dengan dukungan dari
tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat. Pentingnya
pendidikan karakter telah menjadi buah pemikiran Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar
Dewantara.
Lewat
gerakan penguatan karakter, maka poros pendidikan adalah karakter itu sendiri. Ada
lima nilai utama yang menjadi prioritas PPK, yaitu religius, nasionalis, gotong
royong, integritas, dan mandiri. Lewat penguatan karakter, berharap kita akan
melahirkan generasi yang lebih toleran serta bisa menghargai setiap
individu termasuk kalangan difabel
dengan segala kekurangan dan lekebihannya.
Spirit membangun
masyarakat inklusif, menjadi keniscayaan untuk mengurangi perundungan pada kaum
difabel. Masyarakat inklusif merupakan
masyarakat yang mampu mnerrima berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan
serta mengakomodasinya dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di
masyarakat. Lingkungan sosial yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan
pastinya menyenangkan, menjadi harapan yang ingin diwujudkan.
Tidak
ada sesuatu yang benar-benar baru di dunia ini, termasuk ide, pemikiran dan hal
tentang bagaimana mengurangi perundungan bagi difabel. Sebagai penggiat dan
pengamat terkait difabel, saya hanya menyarikan pengalaman dari berbagai
sumber, termasuk pengalaman saya pribadi selama mendampingi mereka.
Ketersediaan
payung hukum yang kuat, digalakkannya gerakan pendidikan penguatan karakter,
spirit masyarakat inklusif yang terus dibangun, merupakan pokok-pokok pemikiran
yang akan terus berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Permasalahan
terkait perundungan bagi difabel, juga akan semakin bertambah seiring dengan
angka pertumbuhan dari difabel itu sendiri yang semakin bertambah jumlahnya
secara signifikan. Meskipun demikian, menjadi kewajiban bersama, dari setiap
tatanan masyarakat untuk terus mengupayakan berbagai upaya mewujudkan dukungan
positif bagi difabel sebagai bagian dari warga Negara Indonesia yang haris
dilindungi hak dan martabatnya sesuai amanat dari UUD dasar 45.
Mengakhiri
tulisan, ada sebuah renungan yang menggelitik pikiran saya. “Bukankah Tuhan
menciptakan manusia itu sempurna? Jika demikian, manusia mana yang ada di muka
bumi ini yang tidak sempurna?. Jika demikian, artinya kita secara rela
seharusnya mengakui bahwa difabel itu adalah manusia sempurna. Jika mereka
manusia sempurna, mengapa ada perbedaan? Bukankah kita semua dibentuk Tuhan, satu
dengan yang lain juga berbeda dengan keunikan dan kebutuhan yang beragam.
“Berbeda
bukan berarti kurang, sempurna bukan berarti sama”. Salam semangat.