PERUT DULU MAKAN BERGIZI GRATIS BARU PENDIDIKAN?

Oleh Paser Jiwa 

Anggaran pendidikan dalam APBN 2026 kembali menjadi sorotan. Jumlahnya besar, tetapi sayangnya sebagian diarahkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Akibatnya, amanat Undang-Undang agar minimal 20% APBN dialokasikan khusus untuk pendidikan terancam tidak terpenuhi. 

Perut kenyang, otak kosong? 

Pertanyaan ini layak diajukan. Program MBG memang strategis untuk memperkuat sumber daya manusia. Anak-anak yang mendapat gizi cukup tentu akan tumbuh lebih sehat, cerdas, dan produktif. Namun, bila dana untuk makan diambil dari pos pendidikan, maka peningkatan mutu belajar, kesejahteraan guru, dan pembangunan sarana sekolah bisa terabaikan.

Konstitusi jelas menegaskan: pendidikan harus mendapat 20% anggaran. MBG semestinya dibiayai dari pos kesehatan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan, sebab program ini lebih erat dengan gizi, kesehatan, dan pencegahan stunting. Dengan sinergi lintas kementerian—Kesehatan, Sosial, Pertanian, dan pemerintah daerah—program MBG akan lebih tepat sasaran serta berkelanjutan. 

Anak-anak Indonesia berhak atas dua hal mendasar: pendidikan bermutu dan gizi sehat. Keduanya harus berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan. Karena itu, MBG sebaiknya ditetapkan sebagai program mandiri dengan anggaran tersendiri, bukan mengambil jatah pendidikan. 

MBG adalah investasi masa depan bangsa. Tetapi jangan sampai perut kenyang justru dibayar dengan otak yang kurang terasah. Pendidikan tetap harus utama, sementara gizi sehat bisa dikuatkan dengan jalur anggaran lain yang lebih tepat.