PGRI dan Kewarasan Kolektif

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Praktisi Pendidikan)

Adalah Caca Danuwijaya mantan sekretaris 2 PGRI Kota Sukabumi dan pengurus BPLP PB PGRI mengatakan, “PGRI kedaulatannya ada di tangan anggota dan para pengurus PGRI Kabkotprov, ke mana arah PGRI tergantung arah suara kedaulatan”.

Menurutnya entitas PGRI semua jenjang membutuhkan volume kewarasan yang lebih baik. Perlu kewarasan kolektif yang mengutamakan aspirasi dan idealitas organisasi. Sebagai contoh terkait kepemimpinan.

Saat ini PGRI perlu bertransformasi lebih kolaboratif dan kooperatif dengan pemerintah/Kemdikbud Ristek. Jangan selalu terlihat konfrontatif dan diskolaboratif. PGRI adalah mitra pemerintah, wajib kritis dan peka, tapi tidak konfrontatif.

Sikap non kooperatif dan terlihat menolak pada POP, PSP, CGP, RUU ASN adalah tak baik. Bahkan PB PGRI tidak hadir beberapa kali dalam giat Kemdikbud Ristek terkait penyusunan Kode Etik Guru Indonesia. Padahal organisasi profesi lainnya hadir dan kooperatif.

Bagaimana bisa PB PGRI menolak hadir dalam penyusunan Kode Etik Guru Indonesia. Padahal Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) adalah sebuah kode etik untuk menguatkan martabat guru.   PGRI absen dalam giat yang diundang Kemdikbud Ristek.

Ada apa dengan kepemimpinan PB PGRI sehingga beberapa kali PB PGRI tidak hadir dalam undangan Kemdikbud Ristek? Disharmoni antara PB PGRI dan Kemdikbud Ristek sangat terlihat dan terasa. Ini tidak boleh berlanjut dan keterusan.

Kewarasan kolektif pengurus PGRI, terutama pengurus kokabprov harus menguat. Pastikan ada gerakan perubahan, perbaikan dan pola baru PGRI ke depan. Pemerintah adalah mitra terbaik, Kemdikbud Ristek adalah kawan terbaik untuk perbaikan nasib guru.

Melawan pemerintah (Kemdikbud Ristek) sangat tidak efektif dalam memperjuangkan nasib dan martabat guru. Nasib dan martabat guru Indonesia ada di tangan pemerintah. Sebagai contoh penolakan RUU ASN merugikan 1,6 juta guru non sertifkasi.

Contoh lain, penolakan hadir dalam penyusunan KEGI merugikan sejarah PGRI. Mengapa? PGRI akan dicatat sebagai organisasi yang absen tak terlibat dalam penyusunan KEGI yang merupakan bentuk penyelamatan martabat profesi guru.

Ada ungkapan, “Ekor mengikuti kepala”. Sebuah organisasi sangat terkait dengan pimpinan dan gaya kepemimpinan. Saatnya keluarga besar PGRI sadar dan waras bersama untuk memilih pemimpin baru di Kongres PGRI tahun 2024. PGRI Yes, Pemimpin Baru Yes.

Menurut Caca Danuwijaya, kepemimpinan Unifah Rosyidi bawaannya adalah konfrontatif dengan pemerintah dan konflik dengan sejumlah aktivis PGRI. Saatnya hadir pemimpin baru yang berspirit kolaboratif, kebapakan dan mesra dengan Kemdikbud Ristek.

Era Unifah Rosyidi banyak konflik. Bahkan hanya di era Unifah Rosyidi ada guru yang dipecat dari kepengurusn BPLP tanpa komunikasi. Sungguh “penghinaan” pada martabat guru malah terjadi di internal PB PGRI. 

Ke depan jangan ada lagi kisah penghinaan pada profesi guru oleh pemimpin guru. Kelembutan gaya kepemimpinan Prof. Surya dan Dr. Sulistiyo harus hadir kembali di PB PGRI. PGRI Yes! Pemimpin Baru Yes!