PGRI dan P3K

Oleh Riswan Safari

(Pengurus PC PGRI Citamiangi)

Pelaksanaan rekruitmen ASN dengan Kontrak Kerja (P3K) ternyata masih menyisakan problematika tersendiri. Banyak guru honorer yang terhempas harapannya karena mereka dihadapkan pada ketentuan passing grade yang terlalu tinggi. Dengan alasan kualitas kadang pemerintah tidak melihat unsur yang selama ini telah ditunjukkan oleh guru honorer. Kinerja dan pengabdian yang telah mereka berikan untuk mencerdaskan anak bangsa seolah dipandang sebelah mata. Padahal selama ini mereka telah mengabdi dan mengikuti arahan dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas mereka dalam mengelola pembelajaran di lingkungan tempat mereka bekerja. Artinya guru honorer telah berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Penulis berkeyakinan bahwa para guru honorer dengan penuh dedikasi yang tinggi dalam pengabdian turut serta memberikan yang terbaik dalam mendidik murid-murid.

PGRI sebagai organisasi profesi keguruan yang mewadahi para guru honorer, wajar kemudian membuat penyataan sikap yang tegas. PGRI menginginkan bahwa pemerintah harus melihat kinerja dan pengabdian yang selama ini mereka berikan untuk bangsa dan negera. Mereka tidak melihat besar dan kecilnya penghasilan tapi mereka lebih mengedepankan kecintaannya terhadap dunia pendidikan. Mereka sayang terhadap anak didiknya, mereka ingin memajukan anak didiknya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.

Sebagai induk organisasi guru, tentu PGRI mengetahui betul, jejak langkah yang dilakukan oleh para guru honorer dalam pengabdiannya. Suka duka yang dihadapi oleh guru honorer selama ini menjadi landasan bagi PGRI untuk memperjuangkan nasib mereka. Peningkatan kesejahteraan untuk penghidupan yang layak menjadi bagian perjuangan PGRI yang selalu disampaikan kepada Pemerintah. Maka wajar ketika hasil seleksi P3K mengecewakan sebagaian besar Guru Honorer, maka PGRI kemudian mengeluarkan pers rilis. Salah satu poinnya menyatakan bahwa “meninjau ulang kebijakan rekruitmen ASN PPPK tahun 2021 yang tidak mempertimbangkan rasa keadilan, penghargaan terhadap pengabdian, dan dedikasi guru honorer yang selama ini melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat kekurangan guru.

Ketersediaan guru merupakan syarat utama agar peserta didik mendapat haknya dalam memperoleh layanan pendidikan. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah dalam melakukan rekruitmen tentunya harus memperhatikan rasa keadalian, pengabdian dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh guru honorer dalam melaksanakan pembelajaran selama ini. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua Komisi X DPRI Saepul Huda, bahwa cara pandang pemerintah harus dibalik sejauh mana pemerintah sudah berpihak kepada Guru, baru pemerintah bisa menuntut kualitas, mutu, peningkatan kompetensi guru, baru menjadi sesuatu yang wajar.

Menghadapi situasi ini kemudian PGRI bergerak cepat, melakukan berbagai audiensi dengan pihak terkait dari mulai tingkat daerah sampai tingkat Pusat, untuk memperjuangan nasib guru honorer, karena PGRI menyadari bahwa pengabdian dan dedikasi yang guru honorer telah berikan kepada bangsa dan negara telah teruji dan terbukti. Bahkan meminjam istilah Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosydi, PGRI siap duduk bersama dengan pemerintah dan pihak terkait untuk mencari win win solusition untuk menyelesaikan permasalahan P3K ini.

Sesuatu yang wajar kemudian pemerintah menyerap aspirasi ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengumuman hasil seleksi P3K. Jangan sampai seleksi P3K ini menimbulkan polemik baru, yang tidak berkesudahan. Dalam posisi ini akan lebih bijaksana apabila pemerintah bisa duduk bersama dengan pihak terkait baik itu DPRI, organisasi profesi, ataupun yang lainnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penulis berharap peningkatan kualitas guru honorer akan telaksana dengan baik apabila mereka telah terekrut dan mendapatkan kepastian statusnya.

Dengan berbagai program peningkatan kualitas dan kompetensinya mereka akan dengan serius menjalankan program-program tersebut, sehingga harapan kita bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan akan terwujud dengan sendiri. Marilah kita berbesar hati untuk melihat permasalahan rekruitmen P3K ini secara jernih, berikan kebijakan yang proporsional dengan mempertimbangkan berbagai asfek.