Pidato yang Riuh di Ruang Politik, Cemooh di Ruang Akademik

Oleh Ade Munajat. Peminat Sejarah, Pendidikan, Politik, Sosial Budaya. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

Ada pertanyaan yang terus kembali setiap kali Presiden Prabowo Subianto berpidato. Mengapa kalimat yang heroik dan patriotik itu bisa begitu meriah di panggung politik, lalu berubah jadi olok-olok ketika sampai di ruang akademik? Di partai, pidatonya terdengar seperti obor. Kekayaan alam, katanya, harus dinikmati rakyat. Petani dan nelayan tidak boleh dibiarkan tertinggal. Bangsa ini tidak boleh terus-menerus Minder. Tapi di kampus, di redaksi, dan di percakapan orang yang terbiasa menimbang data, pidato yang sama justru terasa seperti ceramah yang merendahkan. Bukan nasionalismenya yang ditolak. Yang membuat orang risi adalah cara negara “mendidik ” warganya.

Pemerintah sebagai pendidik

Sebenarnya wajar saja jika pemerintah ingin mendidik publik. Negara memang perlu menjelaskan ke mana bangsa ini hendak dibawa, menumbuhkan harga diri, dan mengingatkan bahwa sumber daya negeri ini bukan milik segelintir orang (Rush & Althoff, 1997). Tinggal, cara mendidiknya yang menentukan. Ada cara yang memperlakukan rakyat sebagai orang dewasa: alasannya dibentangkan, datanya dibuka, dan kritik diterima sebagai bagian dari proses belajar (Habermas, 1984). Ada pula cara yang lebih seperti menuangkan semangat ke kepala orang, lalu memarahi siapa pun yang berani bertanya (Freire, 2005). Pidato yang menggelora mudah tergelincir ke cara yang kedua, terutama ketika pengkritik tiba-tiba disebut tidak patriotik, antek asing, atau “saking pintarnya jadi goblok” (BBC News Indonesia, 2026).

Satu pidato dua tafsir

Karena itu, satu pidato lalu ditafsirkan secara berbeda. Pendukung mendengar keberpihakan pada orang kecil. Pengkritik mendengar presiden yang tidak senang dibantah (Hall, 1980). Bahasa kasar dari tetangga bisa terasa akrab, bahkan jujur. Masalahnya, ketika bahasa itu keluar dari mulut kepala negara, rasanya berubah. Bukan kedekatan yang sampai, melainkan kesan merendahkan. Masduki menyebut gaya ini populis sekaligus otoritarian: diksi orang biasa dipakai dari posisi yang jauh lebih tinggi, sehingga terdengar seperti perintah, dan terasa hampa jika tidak ditopang bukti (Tribun Jogja, 2026). Semangat patriotiknya memang kuat. Alasan yang bisa dicek, sayangnya, sering kali lebih tipis.

Nasionalisme yang mengikat, kritik yang menyempit

Isinya sendiri tidak otomatis keliru. Hilirisasi, swasembada, dan seruan agar kekayaan tidak bocor ke luar masih bisa dibela sebagai pelajaran ekonomi-politik. Yang membuatnya sesak adalah cara dunia dibagi. Seolah hanya ada dua kutub: patriot atau pengkhianat, rakyat yang setia atau pakar yang nyinyir (Laclau, 2005; Moffitt, 2016). Begitu kritik disamakan dengan membela asing, orang yang ingin berdebat dengan data pun mulai menahan diri (RMOL, 2026). Padahal negara yang benar-benar percaya diri justru kelihatan dari keberaniannya diuji.

Ketika pidato jadi krisis kepercayaan

Sinisme publik di sini bukan soal selera bahasa belaka. Ia bisa berubah menjadi krisis kepercayaan. Kalau orang sudah merasa suatu masalah sebenarnya bisa dicegah, menyerang pengkritik jarang menolong. Suasana justru makin runyam (Coombs, 2007; Benoit, 1995). Masyarakat yang sedang menghitung harga beras dan peluang kerja tidak sedang mencari musuh baru. Mereka menunggu penjelasan, dan lebih dari itu, perbaikan yang terasa di hidup sehari-hari (Ulmer et al., 2007). Pidato yang terlalu sibuk menjaga gengsi pemimpin cepat kehilangan tenaganya sebagai pelajaran bangsa, lalu jatuh menjadi bahan guyonan.

Peringatan elektoral, bukan vonis

Lalu, apakah riuh di satu sisi dan cemooh di sisi lain cukup membuat Prabowo perlu takut kalah pada 2029? Belum sebagai vonis. Tapi sudah cukup sebagai peringatan. Konstitusi masih membuka pintu untuk dua periode. Survei pertengahan 2026 memang tidak seragam, namun masa bulan madu terasa sudah lewat. Kepuasan yang sempat sangat tinggi turun bersama penilaian orang terhadap ekonomi, politik, dan hukum (Reuters, 2026; Kompas.com, 2026). Elektabilitas pun pecah. Ada lembaga yang masih menaruhnya di atas, ada pula yang menaruh nama lain lebih tinggi (Tempo, 2026). Pidato yang disindir di kampus tidak akan menggulingkan petahana sendirian. Ia baru terasa berat jika dapur publik belum membaik, sementara panggung tetap dipenuhi pembelaan diri.Waktu tiga tahun masih panjang. Koalisi masih lebar, program masih bisa dirasakan, dan peta saingan belum terkunci. Pada akhirnya pemilih memakai logika yang lebih sederhana daripada perdebatan di podium. Gaya bicara yang kurang halus masih bisa dimaklumi kalau negara terasa berhasil. Yang sulit diterima adalah pidato heroik di saat perut masih sesak, dan hak untuk bertanya terasa dipersempit.

Maka yang paling jujur diukur bukan seberapa meriah tepuk tangan di ruang politik, dan bukan seberapa pedas cemooh di ruang akademik. Setelah mikrofon dimatikan, pertanyaannya lebih sederhana: apakah warga jadi lebih mampu menimbang, atau hanya lebih takut dicap tidak cinta tanah air?

Referensi

BBC News Indonesia. (2026, 21 September). Mengapa istilah “goblok” yang dinyatakan Presiden Prabowo berbahaya? https://www.bbc.com/indonesia

Benoit, W. L. (1995). Accounts, excuses, and apologies: A theory of image restoration strategies. State University of New York Press.

Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. Corporate Reputation Review, 10(3), 163–176. https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550049

Freire, P. (2005). Pedagogy of the oppressed (edisi peringatan 30 tahun). Continuum. (Karya asli terbit 1970)

Habermas, J. (1984). The theory of communicative action: Vol. 1 (T. McCarthy, Penerj.). Beacon Press.Hall, S. (1980). Encoding/decoding. Dalam S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis (Ed.), Culture, media, language (hlm. 128–138). Hutchinson.

Kompas.com. (2026, 21 September). Jelang 2 tahun menjabat, Prabowo percaya diri banyak yang sudah dicapai. https://nasional.kompas.com

Laclau, E. (2005). On populist reason. Verso.Moffitt, B. (2016). The global rise of populism: Performance, political style, and representation. Stanford University Press.Reuters. (2026, 27 Juli). Indonesia's Prabowo approval rating drops to 51.1%, survey finds. https://www.reuters.com

RMOL. (2026, 21 Mei). Nasionalisme jangan sampai persempit ruang kritik. https://rmol.id

Rush, M., & Althoff, P. (1997). An introduction to political sociology. Nelson.

Tempo. (2026, 26 Agustus). Dedi Mulyadi tops Prabowo in 2029 presidential electability: Tempo survey. https://en.tempo.co

Tribun Jogja. (2026, 26 Juni). Prabowo kembali lontarkan diksi “ndasmu” di pidato, akademisi: Gaya otoritarian populis tapi kosong. https://jogja.tribunnews.com

Ulmer, R. R., Sellnow, T. L., & Seeger, M. W. (2007). Effective crisis communication: Moving from crisis to opportunity. Sage.