PJJ, PTM, Atau BL?

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Ketua Pengurus Besar PGRI)

Ainun Na’im sebagai  Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendikbud mengatakan, "Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan kapasitas wilayah masing-masing memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan." Selanjutnya Ia mengatakan, “PTM sifatnya diperbolehkan, tidak diwajibkan, sehingga keputusan akhir tetap ada di orang tua. Jika orang tua belum nyaman maka siswa dapat melanjutkan proses belajar dari rumah.”

Ya, saat ini pandemi menyebabkan kegalauan dan keparnoan kolektif di masyarakat kita. Termasuk dalam layanan pendidikan terkait proses pembelajaran anak didik di semua jenjang. Apakah sudah saatnya PTM, tetap PJJ, atau melakukan blended learning (BL) saja? Bahasa Ainun Na’im yang mengatakan “diperbolehkan” dan tidak diwajibkan adalah “menyerahkan” PTM pada kesiapan masing-masing.

Dalam dimensi tata kelola pendidikan dikenal istilah MBS atau SBM. Segala yang ada di sekolah hanya warga sekolah yang lebih tahu. Terutama kepala sekolah, komite sekolah dan dewan gurulah yang tahu persis sikon sekolah. Potensi, impotensi, dan prediksi masa depan sekolah hanya warga civitas akademika saja yang lebih mengetahui.

Pesan MBS adalah kelolalah sekolah secara “merdeka” berbasis SDM dan SDAS yang ada. Ungkapan “Ku Tahu Yang Ku Mau” dan ungkapan “Aku lebih Tahu Diri Ku Dari Mu” adalah ungkapan yang menjelaskan setiap diri manusia diberi potensi mengembangkan dirinya berdasarkan talenta dirinya. Termasuk sekolah pun hanya warga sekolah yang tahu harus dibagaimanakan sekolahnya.

Terkait era pandemi apakah akan PTM, PJJ, atau BL? Ini tergantung sikon potensi sekolah. Bisa jadi sebuah sekolah berada di zona hijau, kuning, orange, dan merah. Bahkan bukankah sekalipun zona hijau tidak 100 persen terjamin aman? Bukankah gerakan manusia itu tidak bisa diduga dan sangat dinamis? Pergerakan manusia bisa dari hijau ke merah dan dari merah ke hijau.

Dalam tulisan sebelumnya Saya menyimpulkan bahwa PJJ, PTM, atau BL keputusannya ada di setiap orangtua. Sekolah mewakili negara hanya “bersedia” melayani permintaan orangtua. Terpaksa setiap sekolah harus bisa, “Sabisa Bisa Kudu Bisa” memberikan layanan pada setiap orangtua yang anak didiknya meminta PJJ, PTM, atau BL. Inilah risiko para guru dan manajerial sekolah.

Fleksibilitas layanan proses pembelajaran ujungnya diserahkan pada orangtua dan sekolah. Bila kita lihat saat ini SKB empat Menteri mendelegasikan pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun pada hakikatnya diserahkan pada orangtua siswa dan sekolah. Hal yang harus dilakukan pemerintah adalah dipastikan “bantuan” Satgas Covid-19 daerah harus melekat intensif. Mudahkah? Tentu sangat tak mudah walaupun sudah terbentuk.

Setiap daerah punya warna zona Covid berbeda. Setiap daerah punya warna ekonomi berbeda. Setiap daerah punya warna fasilitas persiapan Covid berdeda. Setiap daerah punya warna karakter kepala daerah berbeda. Setiap daerah punya budaya, mentalitas kedisiplinan berbeda. Semuanya akan berkelindan dengan riak dan performance anak didik. Plus setiap sekolah punya GTK dan komite dengan warna berbeda.

Ungkapan bijak mengatakan, “Saat ini realitas kehidupan begitu penuh warna dalam kehidupan masyarakat kita. Berikan layanan dan solusi secara variatif “. Termasuk dalam rencana PTM di semester genap tahun 2021 tentu akan hadir dan wajib dihadirkan layanan yang variatif sesuai warna. Bahkan sekolah kota yang padat, jelimet penduduk, beda dengan sekolah desa yang sehat, warga dari pegunungan dan kampung. PJJ, PTM, atau BL? Silakan pilih!