PKKS ATAU PPKKS?

Oleh Drs. Kasid, M.Pd.

(Sekretaris Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia/APSI Provinsi Jawa Barat)

Jabatan fungsional Kepala Sekolah merupakan bentuk jenjang karier jabatan guru. Oleh karena itu jabatan ini hanya diperuntukkan bagi profesi guru bukan profesi lain. Saking menariknya jabatan ini maka setiap ada rekrutmen Kepala Sekolah maka peminatnya cukup banyak sehingga harus dilakukan seleksi yang ketat untuk memenuhi kuota yang diperlukan. Demikian pula jabatan ini diatur dalam regulasi khusus sehingga berimplikasi langsung dengan apa peran dan fungsinya serta bagaimana tugas pokoknya.

Dalam hal penamaan dan definisi tentang kepala sekolah juga demikian berkembang sehingga berpengaruh pada tugas pokok dan fungsinya. Perkembangan awal beberapa regulasi menyatakan bahwa kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, maka profesi gurunya masih melekat sehingga masih ada kewajiban untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebagai guru dengan beban tugas sebanyak 6 JP. Namun fakta di lapangan tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan sesuai regulasi. Kemudian belajar data data empiric tersebut maka definisi kepala sekolah mengalami perubahan dengan diganti bahwa kepala sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan kepala sekolah, maka dampak langsung dari istilah itu tugas pokok sebagai gurunya tidak lagi melekat tetapi yang lebih ditonjolkan adalah tugas jabatan kepala sekolahnya yang lebih memfokuskan pada manajemen persekolahan. Pendefinisian ini tentu membawa konsekuensi pada aspek-aspek yang melekat dalam jabatan kepala sekolah, termasuk hal yang akan menjadi fokus kajian berikut yaitu tentang penilaian kinerjanya.

Berangkat dari sebuah pertanyaan yaitu di tahun 2020 ini yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota apakah PKKS atau PPKKS? Perjalanan penilaian kinerja merupakan amanat dari Permenegpan dan RB No. 16 tentang Guru dan Angka Kreditnya yang tertuang pada pasal 15, yang implementasi lebih konkretnya dituangkan melalui Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepala Sekolah. Regulasi tersebut sebagai bentuk pengejawantahan dari pengertian bahwa kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Sehingga kupasan yang lebih holistik tentang guru dituangkan melalui Permendiknas No. 35 Tahun 2010 tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Oleh karena itu sejak tahun 2011 sangat masif dilakukan sosialisasi tentang angka kredit bagi guru dan kepala sekolah termasuk penilaiannya.

Fokus pada jabatan kepala sekolah, karena masih berstatus sebagai guru maka penilaian angka kreditnya diambil dari angka kredit sebagai guru dan angka kredit dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Untuk mendapatkan angka kredit dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah dapat diperoleh dari penilaian kinerja. Maka berdasarkan Permendiknas No. 28 Tahun 2010 secara konkret disebut dengan “Penilaian Kinerja Kepala Sekolah” yang selanjutnya disingkat menjadi PKKS. Hal ini secara khusus tertuang pada BAB VII pasal 12. Adapun sasaran atau obyek yang menjadi fokus penilaian dijabarkan pada Permendiknas No. 35 Tahun 2010 yang tertuang pada Romawi III huruf B nomor 3 butir ke (1) dengan rincian penilaian meliputi dimensi/aspek kompetensi (a) kepribadian dan sosial; (b) kepemimpinan pembelajaran; (c) pengembangan sekolah/madrasah; (d) manajemen sumber daya; (e) kewirausahaan; dan (f) supervisi pembelajaran. Dan secara teknis dituangkan dalam Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah disingkat menjadi IPKKS. Instrumen ini berlaku secara nasional karena telah ditetapkan oleh kementerian.

Seiring perjalanan waktu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perubahan regulasi untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kondisi saat ini, dan lahirlah Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah sebagai pengganti dari Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang hal yang sama. Maka muncul peristilahan yang baru tentang penilaian yang secara rinci dituangkan pada Bab IX pasal 18, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah selanjutnya disingkat dengan PPKKS. Adapun obyek yang menjadi sasaran penilaian meliputi 5 komponen yang terdiri dari (a) hasil pelaksanaan tugas manajerial; (b) hasil pengembangan kewirausahaan; (c) hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan; (d) hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan (e) tugas tambahan di luar tugas pokok. Sementara itu terkait dengan PPKKS ini pihak berwenang belum menentukan instrumen yang berlaku secara menyeluruh.

Berdasarkan penjelasan di atas maka sebenarnya dalam pandangan yang lebih substansial terdapat perbedaan yang sangat jauh, yakni dalam Permendiknas No. 28 Tahun 2010 menggunakan sudut pandang kompetensi kepala sekolah sementara pada Permendikbud No. 6 Tahun 2018 menggunakan sudut pandang tugas pokok kepala sekolah. Meskipun di dalam kontennya ada hal-hal yang saling beririsan, tetapi apapun yang menjadi rujukannya akan membawa konsekuensi pada implementasinya. Oleh karena itu dasar pemikiran inilah yang ingin dijadikan jawaban atas pertanyaan apakah di tahun ini masih melakukan PKKS atau sudah melakukan PPKKS atau menyebutnya sudah PPKKS padahal yang dilakukan adalah PKKS atau menggabungkan keduanya?

Suatu kegiatan atau program yang sifatnya terstruktur dianggap sudah benar maka harus memiliki cantolan regulasi yang sifatnya mengikat. Pada umumnya regulasi yang lahir terbaru untuk nama dan konten yang sama akan menganulir regulasi sebelumnya. Seperti halnya Permendikbud No. 6 Tahun 2018 merupakan pengganti dari Permendiknas No. 28 Tahun 2010 dengan konten yang sama yaitu “penugasan guru sebagai kepala sekolah”. Ternyata pada Permendikbud No. 6 Tahun 2018 ini secara tegas menyatakan pada Pasal 24, dan berbunyi “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 527), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Selanjutnya di Pasal 25 menyatakan “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.” Kemudian ternyata regulasi ini diundangkan pada tanggal 9 April 2018, hal ini berarti tanggal tersebut merupakan batas akhir pemberlakuan Permendiknas No. 28 Tahun 2010 dan setelah itu secara keseluruhan sudah tidak berlaku lagi. Catat itu karena ini sangat prinsip.

Berdasarkan hasil sosialisasi PKKS/PPKKS yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang dalam hal ini melalui Kabid GTK pada awal November 2020, didapat informasi bahwa PKKS/PPKKS yang akan dilakukan di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menggunakan penilaian 6 (enam) kompetensi yang merupakan fusi antara Permendiknas No. 28 dan No. 35 Tahun 2010 dengan menggunakan IPKKS yang berlaku secara nasional. Dan hal-hal yang tercantum dalam instrumen tersebut merupakan ruhnya regulasi yang menaunginya. Sehingga jika memang ini dipaksakan digunakan maka penamaan yang benar adalah bukan PPKKS tetapi harus PKKS.

Di balik kesepakatan penggunaan instrumen PKKS yang konon dengan berbagai modifikasinya sehingga seolah-olah sesuai dengan regulasi terkini, sepanjang substansinya tetap menggunakan 6 (enam) kompetensi tidak bisa disebut PPKKS karena penamaan tersebut milik regulasi yang lain yaitu Permendikbub No. 6 Tahun 2018 yang di dalamnya hanya fokus membidik tugas pokok kepala sekolah yang rumah besarnya hanya 3 (tiga) aspek/komponen. Dengan demikian apa yang sekarang sedang eforia pelaksanaan PPKKS jelas-jelas salah kaprah baik dilihat dari sisi penamaan, instrumen yang digunakan dan regulasi yang menjadi rujukan. Semuanya tidak linier dan tidak satu irama yang sama. Apalagi sudah nyata-nyata dinyatakan tidak berlaku sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Berarti selama dua tahun ini Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk di dalamnya Dinas Pendidikan telah melakukan pembiaran pelaksanaan penilaian kepala sekolah itu tidak on the track.

Berdasarkan argumen di atas maka memang sejak tahun 2019 sampai dengan ada regulasi yang baru harusnya melakukan Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah yang disingkat menjadi PPKKS, dengan obyek yang menjadi sasaran penilaian adalah 3 (tiga) aspek/komponen tugas kepala sekolah bukan lagi yang 6 (enam) kompetensi. Namun kenapa belum dilakukan, alasan yang paling menonjol karena belum ada instrumen dan aplikasinya. Padahal yang namanya aplikasi itu hanya alat untuk mempermudah pekerjaan bukan substansi yang menjadi sasaran penilaian. Perlu juga disadari bahwa setiap regulasi yang membutuhkan jabaran yang lebih operasional pasti ada regulasi pendampingnya. Misalnya Permendiknas No. 28 Tahun 2010 pendampingnya adalah Permendiknas No. 35 Tahun 2010 maka munculah IPKKS sebagai alat eksekusinya. Adapun untuk regulasi PPKKS ada pada Permendikbud No. 6 Tahun 2018 pendampinya adalah Permendikbud No. 15 Tahun 2018, di dalamnya sudah dijelaskan penjabaran sampai bukti fisiknya yang tertuang pada Lampiran II. Sehingga kalau substansinya sudah kena urusan aplikasi adalah urusan teknologi jadi harus bisa dibedakan.

Di akhir tulisan ini tentu ada pesan yang ingin disampaikan bahwa pertama, semua pekerjaan harus ada rujukan yang menjadi dasar cantolannya dan masih berlaku. Yang kedua nama kegiatan dan turunanya harus sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam regulasi yang dimaksud dan ketiga stakeholder yang menjalankan regulasi seyogianya memfasilitasi baik teknis maupun non teknis tentang implementasinya yang sesuai dengan nafas regulasi. Dengan demikian maka untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di tahun 2020 yang pelaksanaan penilaiannya sedang berjalan sangat konstitusional jika kegiatan ini dinamakan Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah (PPKKS), dengan sasaran pokok penilaian pada 3 (tiga) aspek/komponen tugas pokok yang meliputi (a) hasil pelaksanaan tugas manajerial; (b) hasil pengembangan kewirausahaan; (c) hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Dan yang paling menarik sudah cukup jelas yang diprioritaskan itu dalam kata-kata “hasil” dan itulah inti dari prestasi kerja yang harus dipertanggungjawabkan personal yang namanya kepala sekolah. Dan hasil yang dimaksud pada kurun waktu pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun berjalan. Dan hasil- hasil yang dicapai disesuaikan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan saat dilakukan penilaian semisal sekarang sedang pandemic covid-19, dengan BDR nya. Sehingga instrumennya bisa fleksibel tetapi aspek/komponennya tidak boleh dirubah.

Salam sehat, semoga terlindungi dan terjaga dari wabah covid-19 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.