Poin Penting PermendikbudRistek No. 25 Tahun 2024

Oleh Iwan Kartiwa

(Kepala SMAN Situraja Kab. Sumedang)

Salah satu regulasi terbaru tentang pendidikan adalah lahirnya PermendikbudRistek No.25 Tahun 2024. PermendikbudRistek ini mengatur mengenai pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Produk hukum ini dibuat sebagai aturan perubahan atas peraturan sebelumnya yaitu Permendikbud No. 15 tahun 2018. Peraturan ini ditandatangani oleh MendikbudRistek, Nadiem Anwar Makarim, pada tanggal 4 Juli 2024.

Selanjutnya apabila ditelusuri urgensi perubahan ini didasari oleh aspek kebutuhan/kepentingan, pembenahan dan penegasan pemenuhan tugas guru. Dimana regulasi sebelumnya yaitu, Permendikbud No. 18 tahun 2018 dianggap belum dapat memenuhi perkembangan kebutuhan pengaturan atas penugasan sebagai guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Sehingga atas pertimbangan ini regulasi sebelumnya perlu dilakukan semacam revisi atau koreksi.

Adapun pasal-pasal yang mengalami perubahan terdiri atas 8 ketentuan perubahan. Selengkapnya adalah sebagai berikut :Pertama, Ketentuan angka 2 dan angka 7 Pasal 1, Kedua. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), huruf d ayat (7) dan ayat (8) Pasal 4 diubah serta ditambah 1 (satu) ayat baru, Ketiga. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 memiliki bunyi yang berbeda, Keempat. Ketentuan huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 6 diubah serta ditambahkan dua huruf yakni huruf j dan huruf k ayat (1) Pasal 6, Kelima.  Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, Keenam, Ketentuan Ayat (3) 10 diubah, Ketujuh, Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, Kedelapan, Ketentuan pada Lampiran l, Lampiran ll, dan Lampiran III pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683) dihapus.

Berikut ini disampaikan beberapa perubahan sekaligus hal yang menjadi poin penting dalam PermendikbudRistek No.25 Tahun 2024. Secara jelas perubahan itu menyangkut pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pertama, Pemenuhan Beban Kerja Guru. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa tugas guru meliputi merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan. Lalu bagaimana dengan jumlah jam tatap muka yang harus dipenuhi guru. Jawaban ini akan ditemukan pada Pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan bahwa paling sedikit 24 jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 jam Tatap Muka per minggu. Dalam hal aktivitas membimbing dan melatih peserta didik, guru dapat melakukannya melalui kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler. Untuk tugas tambahan terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa tugas tambahan tertentu hanya dapat dilakukan pada satuan administrasi pangkalnya (sekolah induk). Untuk tambahan ini meliputi a). wakil kepala sekolah, b). ketua program keahlian, c). kepala perpustakaan, dan d). kepala laboratorium, bengkel atau pembelajaran industri satuan Pendidikan.

Adapun tugas tambahan guru yang dapat dilaksanakan pada satuan administrasi pangkal (sekolah induk) ataupun diluar satuan administrasi pangkal (sekolah lain) hanya berlaku untuk 2 (dua) jenis tugas tambahan yaitu e). pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu; atau f). tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Sementara itu untuk tugas tambahan lain yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) huruf f meliputi: wali kelas; pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); pembina ekstrakurikuler; koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) atau ketua Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK; Guru piket; ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-PI); tim kerja pengelolaan kinerja guru; pengurus organisasi profesi Guru; tutor; koordinator projek penguatan profil pelajar Pancasila; dan/atau tugas tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Relevan dengan penerapan IKM (implementasi kurikulum Merdeka) maka koordiantor P5 diakui sebagai tugas tambahan yang dapat membantu guru apabila masih kekurangan jam tatap muka dalam mengajar.

Hal menarik lainnya akan ditemukan pada Pasal 13 yang menegaskan bahwa kewajiban pemenuhan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dalam pembelajaran ternyata dapat dikecualikan. Yang dimaksud dikecualikan dalam hal ini adalah 1). Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu, berdasarkan struktur kurikulum; 2) Guru pendidikan khusus; 3). Guru pendidikan layanan khusus; dan 4). Guru pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).

Kedua, Pemenuhan Beban Kerja Kepala Sekolah. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa beban kerja guru sepenuhnya untuk melaksanakan 3 (tiga) tugas esensial yaitu manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah harus memenuhi pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif. Hal menarik lainnya ialah terdapat pada Pasal 9 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan apabila terdapat Guru yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan karena alasan tertentu yang bersifat sementara atau tetap atau belum tersedia Guru yang mengampu pada mata pelajaran atau kelas tertentu.untuk hal ini, merupakan sebuah tantangan, mungkin dapat dilakukan apabila kepala sekolahnya mampu dan masih dalam satu rumpun mata Pelajaran yang sama, sebaliknya apabila sangat berbeda jelas ini menjadi kendala tersendiri.

Ketiga, Pemenuhan Beban Pengawas Sekolah. Beban kerja Pengawas Sekolah meliputi tugas pengawasan, pembimbingan dan pelatihan professional terhadap guru (Pasal 10, ayat 1). Selain melaksanakan tugas di atas, seorang pengawas sekolah juga harus merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap Guru dan Kepala Sekolah di sekolah binaannya dalam pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif.