Polemik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Oleh Riswan Safari, S.Pd., M.M.

(Guru SMKS PGRI 1 Sukabumi)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali mendapatkan sorotan publik. Belum usai pembicaraan mengenai penghilangan pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia di perguruan tinggi sebagai mata kuliah wajib, sekarang muncul lagi penghilangan nama KH Hasyim Ashari, pendiri Nahdlatul Ulama dan sekaligus pahlawan nasional dari pencarian di kamus sejarah, malah tergantikan oleh tokoh-tokoh komunis, menjadi polemik yang belum kunjung usai. Tokoh nahdlatul ulama sebagai induk dan organisasi yang didirikan oleh KH Hasyim Ashari tentu tidak menerima kejadian ini. Mereka meminta Kementerian Pendidikan untuk menjelaskan ke publik apa yang sebenarnya terjadi. Tokoh-tokoh NU terus berusaha  mendapatkan kejelasan mengenai persoalan ini.

Walaupun Menteri Nadiem Makarim sudah mendatangi NU dan meminta maaf, tetapi kejadian ini masih menjadi bola liar yang terus diperdebatkan publik. Apalagi menjelang reshaffle kabinet jangan sampai kegaduhan menjadi silang sengketa yang berkepanjangan sehingga berimbas pada pergantian menteri. Mungkin saja ada pihak-pihak yang tidak senang dengan keberadaan Mas Nadiem pada posisi menteri pendidikan, sehingga isu ini sengaja dimunculkan ke publik supaya menjadi bola liar yang terus menjadi polemik yang tak berhenti.   

Kalau kemudian Mas Menteri tidak bisa mengelola situasi ini dengan baik bahkan hanyut dengan situasi ini, bisa jadi Mas Nadiem terpental dari posisi menteri. Inilah yang sebenarnya diinginkan orang yang selama ini tidak suka dengan Mas Nadiem.

Langkah yang dilakukan oleh Menteri mendatangai Mantan Presiden Megawati selaku ketua BPIP dan mendatangi Organisasi Nahdlatul Ulama, penulis pikir ini sudah cukup langkah stategis. Kemudian dengan kewenangan yang dimiliki Menteri melakukan penelusuran internal sebagai upaya riil untuk menjawab dengan baik permasalahan yang terjadi. Apakah ada unsur kesengajaan atau memang kealfaan semata, itu bisa terjawab dengan sendiri. Tak perlu kemudian melakukan langkah lanjutan mendatangi berbagai pihak untuk memberikan jawaban, tetapi akar permasalahan yang sebenarnya tidak dijelaskan ke publik, ini tetap saja akan menjadi bola panas poltik yang berkepanjangan.

Masih banyak yang perlu mendapatkan perhatian dari Menteri terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk memajukan pendidikan di Indoensia. Merdeka belajar, Guru Penggerak, Pendidikan Vokasi untuk SMK dan kebijakan lainnya, dari pada terjebak dengan situasi kontroversial yang terjadi.

Apalagi keinginan publik untuk melakukan revisi terhadap PP No. 57 Tahun 2021, secepatnya dilakukan oleh kementerian. Sebab peraturan-pemerintah ini menjadi acuan bagi semua komponen pendidikan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pencapaian peningkatan kualitas pendidikan. Setelah revisi ini dilakukan, susun peraturan menteri untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan standardisasi pendidikan dalam peraturan pemerintah tersebut. 

Inilah sebenarnya yang harus mendapatkan perhatian lebih dari Kementerian Pendidikan, dari pada terjebak pada permainan politik yang kadang tak ada ujung pangkalnya.