POLEMIK RUU SISDIKNAS

Oleh Prof. Dr. ENDANG KOMARA, M.Si

(Ketua Paguyuban Profesor LLDikti Wilayah IV, Ketua KORPRI LLDikti Wilayah IV,  Dewan Penasihat AP3KnI Pusat)

Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang disampaikan oleh Mendikbud Ristek menuai polemik. Salah satu pemicu RUU Sisdiknas yang baru yakni menuai pro dan kontra (khususnya bagi kalangan pendidik), terutama penghapusan pasal tentang Tunjangan Profesi Guru (TPG). Karena tunjangan ini merupakan tunjangan sertifikasi guru, dari total guru 2.906.239 yang belum mendapatkan tunjangan profesi sekitar 1.600.000 guru masih mengantri sampai sekarang untuk bisa mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan.

Melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 diketahui, bahwa pasal 127, ayat 1 sampai ayat 10 menjelaskan mengenai berbagai jenis tunjangan yang berhak didapatkan oleh para guru. Pasal ini dalam RUU Sisdknas terbaru tidak ditemukan (dihapus). Hal inilah yang kemudian menuai sejumlah protes dari berbagai pihak termasuk dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Adanya protes atau kontra terhadap RUU Sisdiknas ini tentu wajar. Karena Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjelaskan bahwa, tunjangan guru tidak dihapus, meski tak dimuat dalam RUU Sisdiknas terbaru. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril (2022) mengatakan, bahwa tunjangan guru tetap diberikan mengacu pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),  dan UU N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan Iwan Syharil mengklaim RUU Sisdiknas justru dibuat sebagai upaya agar semua guru mendapat penghasilan yang layak. RUU ini, mengatur guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, baik guru ASN maupun non ASN akan tetap mendapat tunjangan profesi pendidik sampai pensiun. Lebih lanjut Mendikbudristek, Nadiem Anwan Makarim (2022) menjelaskan, Pertama, guru yang sudah lulus sertifikasi tetap berhak mendapatkan tunjangan profesi dan/ atau tunjangan khusus sepanjang masih memenuhi persyaratan. Kedua, sertifikat pendidik dari Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan adalah prasyarat menjadi guru atau calon guru baru dan bukan untuk prasyarat memberikan penghasilan layak bagi guru yang sudah mengajar. Ketiga, pemerintah ingin mengakui pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidik di Pendidik Kesetaraan, dan Pendidik di Pesantren Formal. Mereka akan dapat diakui sebagai guru serta menerima tunjangan untuk meningkatkan kesejehteraan guru.

Untuk mengatasi polemik RUU Sisdiknas, hendaknya Pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama,  pembentukan RUU Sisdiknas diawali dengan pembentukan Road Map atau peta jalan pendidikan nasional terlebih dahulu. Kedua, Naskah Akademik RUU Sisdiknas dibentuk dengan dasar pemikiran dan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang utuh, komprehensif dan holistik serta menggambarkan kondisi empiris dan problematika dunia pendidikan saat ini. Ketiga, RUU Sisdiknas hendaknya melakukan sinkronisasi dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Keempat,  dilakukan uji publik RUU Sisdiknas dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna (meaningful participation), baik akademisi, praktisi dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.