Politik dan Pajak Reklame

Oleh Lina Nurlaela

(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Garut)

[email protected]

Tahun 2024 menjadi tahun pertarungan   politik di Indonesia yaitu pemilihan Presiden. Berbagai strategi kampanye telah dilakukan dengan cara membuat iklan-iklan politik yang mana    bertujuan menarik simpati masyarakat untuk ikut  serta mendukung dan memilih paslon yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Kampanye masih banyak   dilakukan dengan cara memanfaatkan media luar  ruang walaupun teknologi dan informasi sudah semakin canggih. Seperti contohnya papan reklame yang masih dipilih dan digunakan karena dinilai sangat efektif dan efisien dalam menjangkau masyarakat luas dalam hal periklanan.

Dilansir dari detik.com reklame menjadi atribut kampanye yang masih diminati karena dinilai sangat efektif dan efisien, berdasarkan melihat hasil survei menyatakan responden lebih banyak memilih media reklame sebagai media yang efektif untuk menjangkau setiap orang pada saat pesta demokrasi, karena pada dasarnya reklame ditempatkan di tempat yang strategis sehingga tanpa sengaja atau tidak sengaja masyarakat akan terus mengingat setiap reklame yang disampaikan tersebut, sehingga pesan dan promosi yang disampaikan setiap calon tersampaikan dengan tepat.

Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Jika tidak membayar pajak reklame, siap-siap saja baliho atau spanduk Anda akan diturunkan. Secara umum, reklame dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu reklame produk dan reklame non-produk. Reklame produk adalah reklame berisi informasi tentang barang atau jasa. Tujuannya semata-mata untuk keperluan promosi. Sedangkan reklame non-produk adalah jenis reklame yang semata-mata memuat nama perusahaan/badan/nama usaha. Contohnya logo, simbol, atau identitas perusahaan yang bertujuan agar diketahui oleh orang banyak. Subjek dan Objek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame tersebut. Sedangkan objek pajak reklame adalah:

1.     Semua penyelenggaraan reklame.

2.     Objek pajak yang dimaksud pada poin pertama, meliputi:

·       Reklame papan, reklame billboard, reklame videotron, reklame megatron, dan sejenisnya,

·       Reklame kain,

·       Reklame melekat, stiker,

·       Reklame selebaran,

·       Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan,

·       Reklame udara,

·       Reklame apung,

·       Reklame suara,          

·       Reklame film/slide, dan

·       Reklame paragaan.

Selain objek pajak reklame, ada juga yang tidak termasuk objek pajak reklame, di antaranya:

1.     Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

2.     Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.

3.     Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

4.     Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dengan ketinggian maksimum 15 meter dan jumlah reklame tidak lebih dari 1 buah.

5.     Penyelenggaraan reklame semata-mata memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan.

6.     Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak lebih damri 1 m² dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk.

7.     Reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan PBB, badan dan lembaga khususnya badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi kantor badan yang dimaksud.

Reklame untuk Politik, Sosial, dan Keagamaan Bukan Objek Pajak – Reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah. Adapun yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Reklame untuk politik, sosial, dan keagamaan biasanya ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, menyampaikan pandangan politik, memperbaiki sikap masyarakat, dan mengubah kebiasaan dalam berkativitas. Misalnya reklame yang berisi ajakan mengurangi penggunaan kantong plastik, reklame ajakan taat berkendara di jalan raya, dan reklame ajakan untuk taat pajak. Ketentuan terkait pengecualian reklame untuk kegiatan politik, sosial, dan keagamaan dari objek pajak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal 60 ayat (3) huruf e. Sebelumnya ketentuan tersebut tidak diatur dalam aturan terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dah Retribusi Daerah (PDRD).

Simpulannya penyelenggaraan reklame dalam rangka pelaksanaan kegiatan politik dikecualikan dari obyek Pajak Reklame sehingga tidak dapat dikenakan Pajak Reklame. Dalam rangka mengatur penyelenggaraan reklame tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang bentuk, ukuran, lokasi, bahan, dan durasi pemasangan reklame.