POLITIK DINASTI: ANTARA KEBERLANJUTAN KEPEMIMPINAN DAN TANTANGAN DEMOKRASI

Oleh Ahmad Thursina Roja

Bangsa indonesia kini sedang mempersiapkan jembatan menuju Indonesia emas 2045, karena itu tepat pada musim politik 5 tahunan ini menjadi perang ideologi antar generasi. Yaitu antara generasi tua (gen x keatas) yang ingin mempertahankan comfort zone mereka yang sudah memiliki jabatan dan generasi muda (gen milenial) yang sudah muak dengan etika perpolitikan bobrok yang sudah mengakar.

Kegeraman dan kekhawatiran ini meningkat saat adanya intrik politik menjelang Pilpres 2024 ini dengan munculnya indikasi politik dinasti yang sedang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Kekhawatiran ini muncul karena adanya pelanggaran etika konstitusi yang menimpa ketua MK (Mahkama Konstitusi) Anwar Usman ketika ia Mengabulkan permohonan perubahan UU Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’ yang menyebabkan keponakannya sekaligus anak pertama dari presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka bisa diloloskan menjadi Cawapres.

Menurut survei indikator politik yang dilakukan oleh CNN (16-20 Oktober 2023) dengan melibatkan 2.567 responden memperlihatkan bahwa 48 % responden mengkhawatirkan adanya politik dinasti.

Sebenarnya apa sih politik dinasti itu? Menurut KBBI politik dinasti merupakan suksesi pejabat yang dilanjutkan oleh kerabat pejabat yang berkuasa. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, politik dinasti merujuk pada sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.

Sementara dikutip dari website resmi bawaslu Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana menjelaskan bahwa politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan disuatu negara.

Dan dalam buku Politik Lokal & Otonomi Daerah (2014), Leo Agustino menjabarkan politik dinasti sebagai “kerajaan politik” yang elite politiknya menempatkan keluarga, saudara, dan kerabatnya di beberapa posisi penting pemerintahan baik lokal maupun nasional, atau membentuk strategi semacam jaringan kerajaan yang terstruktur dan sistematis.

Secara garis besar berarti politik dinasti adalah mewariskan atau memberikan kekuasaan dengan berlandaskan pada adanya garis darah. Tentu saja jelas ini sangatlah bertentangan dengan ideologi politik yang dianut oleh Republik Indonesia yaitu Demokrasi.

Karena dalam buku berjudul Komunikasi Politik, Media & Demokrasi yang ditulis oleh Henry Subiakto ia menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengijinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

Berarti sangat jelas bahwa penghilangan peran rakyat dalam pengambilan keputusan berarti menyalahi etika demokrasi yang telah kita perjuangkan sejak zaman reformasi (1998) dan juga berarti mendustakan butir ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

Tapi apakah dalih ‘keluarga bisa kerja’ dapat menjadi alasan logis dalam mengoyak ideologi politik demokrasi bangsa ini? Tentu tidak! karena hal itu sama saja menjegal hak dan kebebasan rakyat dalam menjalankan perannya selaku pemilik kekuasaan tertinggi yang tertuang dalam ungkapan hukum “Vox populi, vox dei”. Karena sudah hampir bisa dipastikan bahwa politik darah yang mengalir pada nadi demokrasi adalah racun yang perlahan akan mematikan demokrasi itu sendiri.

Apa yang kita saksikan terkait etika demokrasi di antara elit politik tua, terutama apa yang saat ini ramai menimpa Presiden Joko Widodo adalah rantai tua yang telah mengikat bangsa ini sejak lama tapi publik baru terbuka matanya akhir-akhir ini. Karena jika kita lihat lebih luas lagi sudah ada beberapa dinasti politik yang sudah lama mengakar, contohnya terdapat pada Presiden ke-5 Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri. Ia merupakan anak dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Adapun para anggota kerabat Megawati mulai dari anak, cucu, ipar, hingga keponakan banyak yang aktif di politik.

(*Source: Kompas.id)

Tidak hanya itu keluarga besar Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, juga aktif terjun di dunia politik. Terdapat sekitar sepuluh tokoh politik dari keluarga ini dengan empat diantaranya siap memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilu 2024 mendatang.

(*source: Kompas.id)

Ini membuktikan bahwa politik dinasti memang telah mengakar pada tanah demokrasi Republik Indonesia, sungguh ini semua jika dianggap biasa maka akan menjebak rakyat Indonesia pada zona neo feodalisme yang pernah terjadi sebelumnya pada zaman orde baru.

Jika benar terjadi maka yang menunggu kita hanyalah ketidak stabilan politik yang berujung pada melemahnya ekonomi dan berujung pada anarkisme yang merajalela sebagaimana yang terjadi sepanjang akhir pemerintahan Presiden Soeharto.

Ini semua adalah tantangan politik bagi kita generasi penerus bangsa, perubahan besar harus terjadi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia emas pada 2045 mendatang. Jika kita tidak mampu mengangani ini semua maka sudah dipastikan maka hanya akan ada stagnasi dalam kondisi sosial-ekonomi Republik ini.

Kenapa kita rakyat Indonesia bisa terjebak di dalam paradoks ini? Ini semua disebabkan karena kurangnya kepedulian rakyat terhadap apa yang terjadi pada perpolitikan bangsa yang berujung pada rendahnya intelektualitas perpolitikan.

Hal ini bisa dilihat dari indeks demokrasi 2021 yang diluncurkan The Economist Intelligence Unit (EIU), awal Februari 2022, menunjukkan, skor rata-rata Indonesia pada indeks itu mencapai 6,71. Dari skala 0-10.

Menurut saya untuk menanggulangi ini kita harus bisa meningkatkan lagi kesadaran berdemokrasi rakyat agar bisa menyentuh semua kelas masyarakat, contohnya adalah dengan, Pengintegrasian Kurikulum: Memasukkan mata pelajaran atau modul yang khusus membahas prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban warga negara dalam kurikulum sekolah, Workshop Pendidikan Pemilih: Menyelenggarakan workshop yang berfokus pada pemahaman pemilihan, proses politik, dan tanggung jawab pemilih, terutama untuk generasi muda yang baru memasuki pemilihan umum, Kampanye Literasi Media: Meluncurkan kampanye yang mendidik masyarakat tentang cara mengidentifikasi berita palsu atau informasi yang tidak valid di media sosial,

Diskusi Terbuka: Mendorong diskusi terbuka di media sosial tentang isu-isu politik untuk membangun pemahaman yang lebih baik, Diskusi Publik: Menyelenggarakan pertemuan terbuka atau forum diskusi di tingkat komunitas untuk membahas isu-isu lokal dan nasional.

Ingat! "Demokrasi bukan hanya hak untuk memilih; itu adalah hak untuk hidup bermartabat." - Naomi Klein.