POLITISASI IDENTITAS DAN KEKERASAN: PELAJARAN HARI SUMPAH PEMUDA

“Politik identitas dan kekerasan mengancam persatuan. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan pemuda Indonesia untuk bersatu dan inklusif.”

Oleh A. Rusdiana

Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda, sebagai momentum meneguhkan persatuan, kebangsaan, dan identitas kolektif generasi muda. Fenomena globalisasi dan dinamika politik terkini menunjukkan munculnya risiko politisasi identitas, di mana agama, etnis, atau ideologi dijadikan alat kepentingan politik, memicu konflik bahkan kekerasan. Teori Social Identity Theory (Tajfel & Turner, 1979) menjelaskan bagaimana identitas kelompok dapat menjadi sumber solidaritas, tetapi jika dipolitisasi secara ekstrem bisa memunculkan prasangka dan konflik antar kelompok. Gap yang terlihat adalah meskipun generasi muda memahami sejarah perjuangan bangsa, kesadaran kritis terhadap politisasi identitas masih lemah, sehingga potensi perpecahan tetap mengintai.

Tujuan tulisan ini adalah memberikan refleksi dan pembelajaran bagi pemuda, pendidik, dan pengambil kebijakan pendidikan agar semangat Sumpah Pemuda menjadi landasan persatuan, dialog, dan inklusivitas, serta mencegah terulangnya kekerasan berbasis identitas. 5 Pelajaran dari Bahaya Politisasi Identitas dan Kekerasan:

Pertama: Identitas sebagai Jembatan, Bukan Alat Konflik; Sumpah Pemuda menegaskan bahwa seluruh pemuda Indonesia bersatu dalam tanah air, bangsa, dan bahasa. Identitas seharusnya menjadi fondasi persatuan, bukan alat politik. Politisasi identitas yang ekstrem justru mengikis solidaritas sosial dan memicu konflik horizontal.

Kedua: Sejarah Mengajarkan Kewaspadaan; Tragedi G30S/PKI dan konflik berbasis identitas lainnya menunjukkan bahwa ideologi atau identitas yang dipolitisasi dapat memunculkan kecurigaan dan kekerasan massal. Pelajaran dari sejarah menekankan pentingnya pemuda memahami konteks masa lalu agar tidak mengulang kesalahan serupa.

Ketiga: Pendidikan sebagai Benteng Persatuan; Di era digital dan pandemi, beberapa program pendidikan sempat tertinggal, termasuk edukasi kewarganegaraan. Pendidikan karakter dan Kurikulum Cinta Tanah Air harus mendorong pemuda untuk memahami keberagaman sebagai kekuatan bangsa, melatih berpikir kritis, dan mengedepankan dialog dibanding konfrontasi.

Keempat: Kepemimpinan Pemuda yang Inklusif; Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab menjaga persatuan. Pemimpin muda harus menanamkan nilai integritas, toleransi, dan kolaborasi lintas kelompok, sehingga konflik identitas dapat diminimalkan.

Kelima: Kolaborasi dan Aksi Nyata; Persatuan bangsa bukan hanya slogan. Pemuda perlu bergerak melalui aksi nyata, seperti program sosial, pendidikan inklusif, dan inovasi komunitas yang merangkul semua pihak. Melalui aksi kolaboratif, risiko kekerasan berbasis identitas dapat ditekan, sekaligus memperkuat rasa kebangsaan.

Pendidikan harus menjadi sarana menanamkan kesadaran kritis terhadap politisasi identitas, mengajarkan pemuda untuk inklusif dan menghormati perbedaan. Program pembelajaran karakter dan sejarah perjuangan bangsa perlu diperkuat agar generasi muda memahami makna persatuan di era 5.0. Pemuda, santri, pelajar, dan mahasiswa didorong mengambil peran aktif dalam aksi sosial, dialog, dan kolaborasi untuk mencegah konflik berbasis identitas.

Hari Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa persatuan bangsa adalah tanggung jawab kolektif generasi muda. Politisasi identitas dan kekerasan tidak boleh terulang. Dengan pendidikan, kepemimpinan inklusif, dan aksi nyata, pemuda Indonesia dapat menjaga persatuan, memperkuat nilai kebangsaan, dan membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan masa depan, termasuk menuju Indonesia Emas 2045. Wallahu A’lam.

Penulis: