POTENSI PELANGGARAN HAM DALAM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP

Oleh Hasbullah Fudail

(Mantan ASN KPU Pusat)

Isu viralnya Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup seakan seperti pesan yang dititipkan untuk disuarakan pertama kali oleh Hasyim Asy’ari Ketua KPU dengan pernyataannya bahwa “kemungkinan Pemilu mendatang akan kembali ke proporsional tertutup” disampaikan ketika refleksi akhir tahun, Kamis (29/12/2022).

Akibat statement ini banyak menimbulkan spekulasi, bahwa Ketua KPU telah melakukan  perbuatan mendukung proporsional tertutup karena mengomentari pekerjaan di luar kapasitasnya yang hanya menjalankan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum. Selain itu oleh para pemerhati  Pemilu Hasyim dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pernyataan adanya kemungkinan akan kembali ke sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Laporan itu dibuat oleh Progressive Democracy Watch (Prodewa) sebagai Lembaga Pemantau Pemilu Nasional.

"Berdasarkan pasal tersebut, kami menilai bahwa Ketua KPU RI sudah melanggar kode etik, karena mengeluarkan pendapat atau penyataan yang bersifat partisan, menurut KBBI arti kata 'partisan' adalah pengikut kelompok atau faham tertentu. Maka dengan demikian dalam penyataan terlapor memiliki keberpihakan kepada paham sistem pemilu tertentu," kata Fauzan dalam keterangan yang diterima, Rabu (4/1/2023).

Di tengah pengujian konstitusional sitem pemilu tersebut oleh Mahkamah Konstitusi yang sudah  memasuki beberapa kali persidangan seakan menimbulkan pertanyaan, mengapa ketika proses tahapan pemilu sudah jalan, tiba-tiba ada proses yudisial review terhadap Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2014 sementara tahun 2008 sudah ada ketetapan dari MK bahwa sistem pemilu dengan proporsional terbuka sesuai konstitusi sedangkan proporsional tertutup adalah inskonstitusional.

Di tengah polemik ini, ditengarai ada partai politik yang mencoba mendompleng dan menggiring  yudicial review ini untuk kembali ke sistem pemilu zaman Orde Lama dan Orde Baru. Polemik ini semakin jelas siapa yang menggagas ide tersebut, setelah 8 dari 9 fraksi partai di DPR  membuat pernyataan untuk tetap mempertahankahn sistem pemilu proporsional terbuka.  Kedelapanan Fraksi tersebut adalah Partai Golkar, PPP, Demokrat, Gerindra, PAN, PKS, Nasdem, dan PKB. Satu-satunya fraksi yang bertahan dan mengusulkan proporsional tertutup adalah fraksi PDIP kemudian didukung partai non parlemen Partai Bulan Bintang.

Entah angin apa yang memberi wangsit kepada jajaran PDIP untuk kembali mengusulkan dan menerapkan sistem Pemilihan Umum yang bersifat proporsional tertutup (pemilih hanya memilih tanda gambar partai bukan memilih gambar orang). Padahal saat menjadi oposisi pemerintahan  zaman Orde Baru, semua partai politik hasil Reformasi zaman Habibie bersepakat untuk  melakukan pemilu sistem terbuka.

Adapun argumnetasi yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa pemilu dengan sistem proporsional tertutup dalam berbagai wawancara akan menciptakan pemilu lebih baik karena: 1. Mendorong calon berkompeten, 2. Menghemat anggaran. 3. Sesuai konstitusi 4. Legsilatif akan diisi pakar.

“Sistem pemilu dengan proporsional tertutup sesuai dengan perintah konstitusi, di mana peserta pemilihan legislatif (pileg) adalah partai politik (parpol),” ungkap Hasto dalam konferensi pers virtual Refleksi Akhir Tahun secara daring, Jumat (30/12/2022).

Potensi Pelanggaran HAM

Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi. Terlebih lagi, UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Pemilu dengan sistem proporsional tertutup memiliki potensi untuk terjadinya pelanggaran HAM  diakibatkan karena:

1. Rakyat tidak tahu wakilnya yang dipilih.

Dengan sistem proporsional tertutup maka rakyat/pemilih tidak diberi ruang untuk menentukan  siapa yang  berhak dipilih untuk mewakili aspirasinya di daerah pemilihan yang ada. Para pemilih yang mendatangi tempat pemungutan suara untuk memberikan hak suaranya hanya diberi pilihan untuk memilih/mencoblos partai politik. Dengan cara seperti ini pemilih seperti  memilih kucing dalam karung, kucingnya baik atau kurang baik pemilih tidak punya alternatif. Dengan cara ini maka hak keterbukaan informasi atas calon legislatif tidak dilakukan secara  transparan, maka terjadi potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kebebasan masyarakat untuk ikut serta dalam politik, jadi masyarakat bisa dengan bebas menyatakan pendapat, menyatakan suara lewat pemilihan umum, atau ikut serta dalam dunia politik itu sendiri dengan mencalonkan diri atau orang lain.

2. Partai Politik mengambil hak rakyat

Dengan sistem tertutup maka kedaulatan rakyat telah dirampas oleh partai politik karena rakyat  tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggota legislatif sesuai pilihannya karena kewenangan itu totalitas diambil alih oleh partai politik. Partai politik mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan siapa calon yang akan dijadikan peluang besar untuk terpilih dalam pemilu dengan memberikan nomor urut jadi (nomor 1 sampai 2). Ketika rakyat tidak mempuyai hak untuk menentuka siapa yang mewakilinya dalam pemilu, sesungguhnya hal tersebut telah melanggar hak asasi politik warga negara.

3. Parpol bisa sewenang-wenang menentukan nomor urut calon legislatif

Proporsional tertutup memberi kewenangan sepenuhnya kepada partai politik untuk menentukan susunan nomor urut nama calon legislatif dalam daftar pemilih di suatu daerah pemilihan. Maka peluang yang mendapat nomor urut teratas adalah mereka yang memiliki akses dan kedekatan  dengan partai, sehingga kurang mempertimbangkan kemampuan dan ikatan emosional calon berdasarkan daerah asal pemilihannya. Hal ini tentu membuka ruang terjadinya diskriminasi  (suku, ras dan agama) antarcalon legislatif sehingga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM.

Idealnya sistem pemilu kita ke depan seharusnya bisa lebih maju, bukan mundur seperti ketika Orde Lama dan Orde Baru dengan proporsional tertutup. Pemilu berikutnya bisa dengan memilih menjadi 1 (wakil terpilih) dari setiap daerah pemilihan/distrik. Selain mempejuangkan akuntabilitas politik juga diperlukan adanya undang-undang pendanaan partai politik yang jelas  dari mana sumbangan materi dan non materi didapat dan kemana sumbangan itu diberikan.