Potensi Praktik Kolusi dalam Rekrutmen Kepala Sekolah Dikhawatirkan Masih Ada

Oleh Mohamad Mansur, S.Pd.

(Guru SMA Negeri 1 Bodeh)

Kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Seiring dengan kebijakan Merdeka Belajar berbasis deep learning yang sedang digaungkan, pemerintah melalui kementerian pendidikan dasar dan menengah mengeluarkan Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 sebagai landasan hukum dalam penugasan guru sebagai kepala sekolah. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepala sekolah memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Dengan demikian, regulasi sebelumnya tentang pengangkatan kepala sekolah yang berdasarkan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 dengan sendirinya dicabut. Di mana permendikbudristek itu mengatakan bahwa salah satu syarat menjadi kepala sekolah harus memiliki sertifikat guru penggerak.

Dengan dicabutnya regulasi tersebut akan memberikan kesempatan yang sama terutama bagi guru yang memiliki pengalaman manajerial bagus tetapi bukan berasal dari guru penggerak. Tentu selain memiliki pengalaman kompetensi manajerial, juga harus memiliki kompetensi lainnya seperti kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional.

1.    Tujuan dan Latar Belakang Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025

Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk :

·       Menjamin bahwa kepala sekolah memiliki kompetensi manajerial, kepemimpinan, dan profesionalisme yang sesuai dengan tuntutan pendidikan abad 21.

·       Meningkatkan kualitas pendidikan melalui seleksi yang objektif dan transparan.

·       Mengurangi potensi praktik kolusi dalam proses penugasan kepala sekolah.

Latar belakang penyusunan peraturan ini adalah untuk menjawab tantangan dalam peningkatan mutu pendidikan yang memerlukan pemimpin sekolah yang berkualitas dan berintegritas tanpa diskriminasi status.

2.    Persyaratan Guru yang Ditugaskan sebagai Kepala Sekolah

Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 Pasal 7 ayat 1 menetapkan beberapa persyaratan bagi guru yang akan ditugaskan sebagai kepala sekolah, antara lain :

a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;

b. memiliki sertifikat pendidik;

c. memiliki pangkat dan golongan ruang paling rendah penata, III/c bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;

d. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru yang berstatus sebagai PPPK dengan pengalaman dalam jabatan sebagai Guru paling sedikit 8 (delapan) tahun;

e. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan predikat paling rendah “Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;

f. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di Satuan Pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;

g.  tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h.  tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana;

i. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah; dan

j. menandatangani pakta integritas bersedia ditempatkan di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terkait.

Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon kepala sekolah memiliki kompetensi dan integritas yang diperlukan dalam memimpin satuan pendidikan.

3.    Mekanisme Seleksi dan Penugasan Kepala Sekolah

Proses seleksi bakal calon kepala sekolah dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu Tahap Seleksi Administrasi dan Tahap Seleksi Substansi. Kemudian mengenai mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah dapat dilihat pada Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 Bab III. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa proses seleksi berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel.

4.    Potensi Praktik Kolusi dalam Proses Penugasan

Jika proses rekrutmen kepala sekolah kembali ke model lama yang tidak mensyaratkan sertifikat Guru Penggerak, muncul kekhawatiran bahwa proses tersebut akan kembali membuka ruang bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pada masa sebelum reformasi kebijakan ini, penunjukkan kepala sekolah sering kali tidak sepenuhnya didasarkan pada kompetensi, rekam jejak profesional, atau kualitas kepemimpinan calon Meskipun Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2025 bertujuan untuk menciptakan proses seleksi yang bersih, terdapat beberapa potensi yang dapat membuka ruang bagi praktik kolusi, antara lain :

·     Dominasi Pengaruh Lokal: Keterlibatan pejabat daerah/afiliasi politik dalam proses seleksi dapat mempengaruhi objektivitas dan transparansi seleksi.

·     Ketergantungan pada Rekomendasi: Proses seleksi yang bergantung pada rekomendasi/ kedekatan personal dari berbagai pihak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

·     Kurangnya Pengawasan: Minimnya pengawasan terhadap proses seleksi dapat membuka peluang bagi praktik tidak transparan.

Untuk meminimalkan potensi tersebut, diperlukan sistem pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi.

5.    Upaya Pencegahan dan Pengawasan

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah praktik kolusi dalam proses penugasan kepala sekolah antara lain:

·         Transparansi Proses Seleksi: Menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai tahapan seleksi dan hasilnya.

·         Penguatan Sistem Pengawasan: Melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan media, dalam mengawasi proses seleksi.

·         Kecemasan atas Potensi KKN dalam Rekrutmen Kepala Sekolah Tanpa Sertifikat Guru Penggerak 

Kebijakan yang menetapkan bahwa calon kepala sekolah harus berasal dari kalangan Guru Penggerak bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin satuan pendidikan memiliki visi transformasional, kompetensi kepemimpinan yang kuat, serta pemahaman terhadap pembelajaran yang berpusat pada murid. Namun, pendekatan ini menuai kritik karena dinilai menimbulkan diskriminasi terhadap guru-guru senior yang telah memiliki pengalaman luas, kompetensi manajerial yang baik, serta profesionalisme tinggi, tetapi tidak memiliki sertifikat Guru Penggerak. Situasi ini menimbulkan ketimpangan dalam kesempatan karier dan dikhawatirkan akan menyurutkan motivasi guru-guru berpengalaman yang selama ini telah menunjukkan dedikasi dan kapasitas kepemimpinan di sekolah.

Di sisi lain, apabila rekrutmen kepala sekolah tidak mensyaratkan sertifikat Guru Penggerak, maka resiko praktik kolusi dan nepotisme dalam proses seleksi dikhawatirkan kembali mencuat. Dengan demikian, kebijakan ini berada dalam dilema antara menjaga objektivitas dan integritas proses rekrutmen melalui mekanisme formal seperti sertifikasi Guru Penggerak, dan menjamin keadilan serta pengakuan terhadap kompetensi guru-guru senior non-Guru Penggerak. Diperlukan kebijakan transisi yang adil serta mekanisme seleksi alternatif yang tetap menjaga prinsip meritokrasi dan akuntabilitas.

Kebijakan sertifikasi Guru Penggerak sejatinya dirancang untuk membangun sistem rekrutmen yang lebih objektif, transparan, dan berbasis kompetensi. Sertifikat tersebut menjadi indikator bahwa seorang guru telah melalui proses pembinaan dan penilaian yang ketat dalam hal kepemimpinan pembelajaran, inovasi, dan penggerakan komunitas sekolah. Menghapus atau mengabaikan syarat sertifikat ini dalam proses seleksi dikhawatirkan akan mengembalikan dominasi kekuasaan birokrasi lokal dan praktik-praktik tidak transparan. Tanpa standar yang terukur dan akuntabel, peluang terjadinya intervensi politik, manipulasi administratif, atau penunjukan berdasarkan relasi pribadi akan semakin besar. Hal ini pada akhirnya dapat merugikan kualitas pendidikan, karena posisi strategis kepala sekolah berisiko tidak lagi dipegang oleh figur yang benar-benar mampu memimpin dan menggerakkan perubahan positif di lingkungan sekolah. Namun salah satu sisi lain dari kelemahan guru penggerak sendiri adalah proses rekrutmen yang masih dipandang kurang berintegritas dan akuntabel karena masih terdapat calon lolos sebagai guru penggerak berasal dari guru-guru yang secara pengalaman manajerialnya biasa saja bahkan tidak menunjukkan profesional kinerja dalam melaksanakan tugas kesehariannya.

Tentu kelebihan dan kekurangan setiap kebijakan pasti ada. Karena itu, Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 telah memuat upaya-upaya untuk menjamin proses rekrutmen kepala sekolah yang lebih transparan dan akuntabel. Regulasi ini mengatur mekanisme seleksi berbasis kompetensi, keterlibatan pihak independen, serta pengawasan yang ketat dalam setiap tahapan proses. Tujuannya adalah menciptakan sistem rekrutmen yang adil dan bebas dari intervensi kepentingan. Namun, kekhawatiran terhadap potensi praktik kolusi masih tetap ada. Meski regulasi telah disusun dengan prinsip good governance, implementasinya di lapangan menghadapi tantangan, terutama pada aspek pengawasan yang belum sepenuhnya efektif. Dalam praktiknya, celah-celah dalam pelaksanaan masih bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan intervensi yang tidak sah, seperti intervensi politik lokal atau kedekatan personal dengan pengambil keputusan.

Oleh karena itu, meskipun Permendikdasmen ini merupakan langkah maju dalam reformasi birokrasi pendidikan, penguatan pengawasan eksternal dan partisipasi publik tetap diperlukan untuk memastikan integritas proses rekrutmen kepala sekolah secara menyeluruh.