Penulis: Juli Wahyu Pari Dunda

Juli Wahyu Pari Dunda
Oleh JULI KACI 99
Pemerintah telah
menerbitkan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (SPN). Yang
menjadi menarik dari PP57/2021 yang tercantum pada Pasal 30 berisi:
1. Pengawasan
kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 merupakan kegiatan
pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
2. Pengawasan
kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk
memastikan pelaksanaan pendidikan yang transparan dan akutabel serta meningkatkan
kualitas proses hasil belajar secara berkelanjutan.
3.PENGAWASAN
KEGIATAN PENDIDIKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) Dilaksanakan OLEH:
a. Kepala satuan
pendidikan
b. Pemimpin perguruan
tinggi
c. Komite sekolah/madrasah
d. pemerintah
pusat dan/atau
e. pemerintah
daerah.
Sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan. Memperhatikan Pasal 30 ini Peran
Pengawas sekolah tidak ada. Innalilahi wainarojiun. Betulkah?
Lalu di mana
Pengawas Sekolah berada?
Sebenarnya
pengawas sekolah telah menjalankan peran pemerintah daerah dan sudah terintegrasi
dalam pemerintah daerah yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan satuan
pendidikan.
Dalam PP 57 Tahun
2021 pengawas sekolah tidak tersurat karena sudah menjadi bagian pemerintah
daerah.
Pengawas sekolah
adalah ASN Pemerintah Daerah dan atasan langsungnya Gubernur/bupati/Walikota.
Penggajihan dan
tunjangan akan mengikuti pemerintah daerah.
Jadi teman-teman
Pengawas Sekolah masih ada, tidak hilang.
# TETAP SEMANGAT
NEGARA TIDAK AKAN MENGORBANKAN PENGAWAS SEKOLAH #