PPDB, AFIRMASI KEPADA SIAPA?

Oleh Mustar Amran

Ketika tulisan ini dibuat, di Jawa Barat sedang berlangsung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penulis pun terlibat aktif sebagai panitia di satuan pendidikan. Hiruk pikuk PPDB selalu terselami setiap tahun, termasuk tahun 2022 ini.

Berkaitan dengan pemerataan kesempatan menempuh pendidikan, peningkatan APK (Angka Partisipasi Kasar), dan afirmasi, maka PPDB dianggap penting dan krusial. Sejatinya setiap warga negara sesuai umur dan jenjang pendidikan yang telah ditempuh, berhak diterima di sekolah-sekolah milik pemerintah, inilah hakikat PPDB di sekolah-sekolah negeri, demi menyaring calon peserta didik yang layak belajar di sekolah negeri.

PPDB di sekolah negeri bukan berarti sekolah swasta menjadi sekolah kasta kedua. Karena tidak mungkin sekolah negeri menampung seluruh siswa maka perlu disaring melalui sistem PPDB. Inilah yang kemudian menimbulkan hiruk pikuk, karena adanya perebutan kursi di sekolah negeri.

Banyak hal yang menyebabkan sekolah negeri menjadi pilihan, tapi pada umumnya adalah permasalahan biaya sekolah, konon di sekolah swasta biaya lebih mahal, terlebih saat ini sekolah negeri umumnya gratis (sebagian biaya ditanggung pemerintah). Namun jika di sekolah negeri tidak gratis, bisa jadi disparitas biaya sekolah negeri versus swasta tidak terlalu signifikan, yang pada gilirannya akan mengurangi ambisi bersaing memperebutkan kursi di sekolah negeri.

Sayangnya pandangan pengambil kebijakan di negeri ini tidak demikian, terbukti sekolah negeri tetap gratis, dan iuran sekolah swasta meningkat. Sehingga disparitas semakin melebar. Hal ini bertentangan dengan cita-cita meningkatkan Angka Partisipasi Kasar. Masyarakat bukan diberikan kemudahan untuk bersekolah, tetapi malah dipersulit, bahkan cenderung dengan banyak kecurigaan.

Untuk menutupi kelemahan sistem PPDB, dibuatlah jalur masuk melalui afirmasi. Afirmasi atau keberpihakan memang ada dalam sistem PPDB, tapi sayangnya dengan kuota yang sangat kecil. Sementara jalur zonasi atau kedekatan jarak dibuat dengan kuota 50 persen dari keseluruhan daya tampung. Dengan kondisi ini jelas bahwa PPDB afirmasinya kepada mereka yang dekat dengan sekolah.

Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah. Lalu ada yang kurang beruntung, yaitu mereka yang tinggal di wilayah yang jauh dari sekolah-sekolah negeri. Mereka yang kurang beruntung ini sebenarnya berada dalam beberapa kategori, pertama, mampu ke sekolah swasta yang premium, kedua, mampu ke sekolah swasta kelas menengah, dan ketiga, tidak mampu ke sekolah swasta manapun, baik dari segi jarak maupun biaya sekolah.

Bagi kategori pertama dan kedua, pemerintah bisa lepas tangan. Tapi untuk kategori ketiga, selayaknya pemerintah tidak lepas tangan. Kategori ketiga ini banyak sekali jumlahnya, terutama mereka yang tinggal di perumahan-perumahan yang tidak terjangkau oleh zonasi PPDB. Dalam sistem PPDB tidak ada afirmasi untuk kategori ketiga ini. Sehingga inilah mereka yang berpotensi tidak melanjutkan sekolah. Dalam kasus ini maka tidak ada keadilan sosial yang selalu digaungkan oleh pemerintah.

Dengan demikian sebaiknya sistem PPDB diperbaiki. Perbaikan ini dimulai dengan menetapkan dasar penyaringannya, yaitu jarak terdekat, nilai tertinggi, dan kewenangan satuan pendidikan.

Dasar penyaringan tersebut dapat dijadikan variabel dalam sistem PPDB. Misalnya untuk jarak terdekat, disyaratkan bahwa yang berhak mendaftar ke sekolah tertentu adalah penduduk dalam kecamatan tertentu yang berdekatan dengan lokasi sekolah. Pendaftar dari kecamatan terdekat yang sudah ditentukan memiliki bobot nilai tinggi, diikuti oleh pendaftar dari kecamatan yang jauh tentu saja dengan bobot nilai lebih rendah. Misalnya untuk pendaftar dari kecamatan terdekat diberikan bobot 100, untuk kecamatan lainnya diberikan bobot di bawah 100 dan seterusnya.

Kemudian untuk nilai akademis, diperoleh dari nilai rata-rata Ujian Sekolah yang dikalibrasi dengan nilai akreditasi sekolah asal. Misalnya nilai rata-rata ujian sekolah 80 dan nilai akreditasi 86, maka (80+86)/2=83. Sekolah tertentu bisa saja belum memiliki nilai akreditasi karena merupakan sekolah yang baru berdiri, sangat logis jika nilai kalibrasinya diberikan angkat terkecil, misalnya 65, hal ini akan terhindar dari booming nilai dari sekolah baru.

Lalu untuk kewenangan satuan pendidikan diberikan kuota khusus sebagaimana jalur mandiri pada SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri), dapat menggunakan ujian tersendiri, atau menggunakan nilai raport, atau menggunakan nilai Ujian Sekolah, dan bisa juga menggunakan penilaian sertifikat prestasi tertentu. Diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan.

Jadi jika ada seorang pendaftar yang jauh dari sekolah negeri, bisa saja bobot nilai zonasinya 80, bobot nilai Ujian Sekolah dikalibrasi 83, maka yang bersangkutan mendapat nilai untuk dikompetisikan dalam sistem PPDB adalah 163. Kemudian jika ada pendaftar dari kecamatan terdekat maka bobot nilai yang bersangkutan 100, ditambah dengan nilai Ujian Sekolah dikalibrasi 80, maka nilai kompetisi di PPDB adalah 180, artinya pendaftar ini diuntungkan karena kecamatannya dekat dengan sekolah.

Adapun afirmasi kepada keluarga tidak mampu tidak diperlukan lagi, karena sekolah gratis. Sekalipun suatu saat tidak lagi gratis, maka keterdataan mereka di DTKS akan membebaskan mereka dari kewajiban iuran sekolah. Mereka akan tetap berpeluang masuk ke sekolah negeri karena kedekatan dengan sekolah dan dengan nilai ujian sekolah yang memadai. Seandainya tidak juga terseleksi dengan cara tersebut maka dapat berkompetisi melalui jalur mandiri kewenangan satuan pendidikan. Oleh karena itu untuk jalur mandiri dilaksanakan pada tahap kedua.

Efek dari sistem ini dapat berupa tingginya semangat sekolah SD dan SMP untuk meningkatkan nilai akreditasi sekolah, meningkatkan nilai ujian sekolah, dan memberikan peluang luas bagi pendaftar dari wilayah yang agak jauh dari sekolah-sekolah negeri, karena tidak perlu galau dengan jarak.

Semangat keadilan sosial wajib ditegakkan melalui sistem PPDB, karena akan mendukung terwujudnya peningkatan APK dan Angka Lama Sekolah. Tentu saja pada akhirnya akan mewujudkan afirmasi pemerintah kepada semua kalangan masyarakat. Kemudian pada masa yang akan datang, demi meningkatkan dan menjaga kualitas pendidikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan animo ke sekolah swasta, pemerintah dapat menggagas sister school di setiap kabupaten/kota. Hal ini demi mengurangi disparitas mutu antar sekolah dalam satu kabupaten/kota.