PPDB: ANTARA PRESTASI SEKOLAH DENGAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN

Oleh Jaka Suryawan

(Kepala SMAN 1 Cisayong Kab. Tasikmalaya)

Usai sudah euporia akhir tahun pelajaran 2021/2022. Tentu saja dengan berbagai catatan yang ditorehkan satuan pendidikan masing-masing. Ada setumpuk kesuksesan yang berhasil diraih oleh organ sekolah; siswa, pendidik, tenaga kependidikan, atau bahkan oleh kepala sekolahnya. Pada sisi lain terdapat juga target-target yang belum dapat diraih, tentu saja menjadi bahan evaluasi untuk dicanang ulang pada tahun pelajaran selanjutnya. Berkaca dari dinamika dan raihan sekolah pada tahun pelajaran sebelumnya, maka perlu disusun rencana sekolah pada tahun pelajaran 2022/2023.

Langkah strategis yang mesti dilaksanakan setiap satuan pendidikan menjelang tahun pelajaran baru adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Berkaitan dengan PPDB ini, penulis terbawa nostalgia hingga pada beberapa dekade lalu, ketika sistem seleksi siswa baru menggunakan Nilai Ebtanas Murni (NEM) sebagai syarat diterimanya seorang calon siswa baru di sekolah negeri setiap jenjang; SD ke SLTP ataupun dari SLTP ke SLTA. Setiap siswa yang memiliki keinginan untuk melanjutkan ke sekolah negeri “idaman” tentu saja akan berusaha sekeras mungkin agar NEM yang diperolehnya memenuhi passing grade yang ditetapkan. 

Fenomena ini lambat laun memunculkan stratifikasi, bahkan polarisasi sekolah. Sekolah-sekolah negeri favorit secara leluasa menjaring calon siswa baru yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Hal ini terlihat dengan passing grade yang tinggi pula. Sementara sekolah-sekolah negeri dengan kategori ‘biasa-biasa saja” hanya bisa menjaring siswa dengan tingkat kecerdasan yang juga biasa-biasa saja, atau bahkan menunggu limpahan calon siswa baru yang tidak dapat menembus passing grade sekolah favorit. Hal ini pada perjalanannya akan melahirkan varietas sekolah yang sangat jomblang. Pada satu sisi, sekolah yang tergolong favorit memiliki keleluasaan dalam perencanaan kualitas dan prestasi sekolah, termasuk dalam pendanaan kegiatan sekolah. Karena ternyata tingkat kecerdasan siswa juga memiliki ekuivalensi dengan tingkat ekonomi orang tua siswa (walau masih perlu diteliti). Pada sisi lain, sekolah negeri kecil akan sulit bersaing dikarenakan sumber daya dan sekali gus sumber dana yang sangat terbatas.

Segala sesuatu berjalan sesuai dengan masanya. Seiring dengan perubahan zaman, berubah pula orientasi pendidikan. Pesatnya perkembangan sosial dan pertumbuhan penduduk tentu saja harus diimbangi dengan perubahan dalam segala bidang, termasuk pendidikan. Salah satu pengaruh dari perkembangan penduduk terhadap pelayanan pendidikan adalah timbulnya persoalan pemerataan akses layanan pendidikan. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas mungkin tidak merasa kesulitan berkenaan dengan akses pendidikan ini. Namun pada sisi lain masih banyak masyarakat dengan kategori ekonomi menengah ke bawah merasakan kesulitan dalam akses pelayanan pendidikan. Tentu saja pemerintah tidak bisa tinggal diam menghadapi fenomena ini. Harus ada perubahan dalam sistem pelayanan pendidikan. Dengan latar belakang ini, menjadi logis jika terdapat perubahan dalam sistem penerimaan peserta didik baru.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Memengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pada pasal 2 ayat 1 Permendikbud ini dinyatakan bahwa PPDB dilaksanakan secara a) Objektif; b) Akuntabel; dan c) Transfaran. Lebih lanjut ayat 2 pasal yang sama menyatakan bahwa PPDB dilaksanakan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Pada tataran praktis, landasan hukum ini diterjemahkan secara teknis dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 29 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA, SMK, dan SLB.

Menarik untuk menganalisa formasi dan komposisi dari PPDB Tahun 2022, khususnya untuk jenjang SMA. Menurut Permendikbud No. 1 Tahun 2021 pasal 12 ayat 2, jalur pendaftaran (jenjang SMA) terdiri dari: a) zonasi; b) afirmasi; c) perpindahan tugas orangtua/wali; dan d) prestasi. Komposisi setiap jalur pendaftaran ini adalah sebagai berikut:

a.   Jalur zonasi : 50%

b.   Jalur afirmasi, terdiri dari:

-       Kelompok Ekonomi Tidak Mampu (KETM): 12%

-       ABK (Disabilitas, CIBI): 3%

-       Kondisi Tertentu: 5%

c.   Perpindahan Orangtua/Wali/Anak Guru : 5%

d.   Prestasi 25% yang terbagi kepada prestasi nilai raport dan prestasi kejuaraan akademik/non akademik.

Menelisik lebih dalam komposisi masing-masing jalur pendafataran peserta didik baru tahun 2022 (dan juga tahun-tahun sebelumnya), kita akan melihat dengan jelas bahwa kebijakan sistem PPDB ini berpihak pada upaya pemerataan akses layanan pendidikan dibanding peningkatan kualitas pendidikan di tingkat sekolah. Dari keseluruhan jumlah quota yang ditentukan masing-masing satuan pendidikan, 75% quota disediakan untuk pemerataan akses layanan pendidikan. Sedangkan yang berkaitan dengan input peningkatan kualitas sekolah hanyalah 25%.

Jalur zonasi jelas-jelas disediakan untuk menjaring calon siswa baru yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Yang diperhitungkan pada jalur ini hanya koordinat jarak rumah calon siswa baru terhadap sekolah. Sama sekali tidak ada syarat prestasi, nilai raport misalnya. Begitupun dengan jalur afirmasi. Jalur ini secara umum diperuntukan untuk siswa yang secara ekonomi (KETM), secara fisik (Disabilitas), atau secara sosial (kondisi tertentu) kurang beruntung, juga tidak berhubungan dengan prestasi calon siswa baru. Begitupun dengan jalur perpindahan tugas orang tua, semuanya tidak mempersyaratkan data-data prestasi calon siswa baru.

Pemerataan akses layanan pendidikan dengan pembinaan kualitas dan prestasi satuan pendidikan adalah dua hal yang ‘patojaiyah’ alias bertolak belakang. Maknanya, jika kita berpihak pada pemerataan akses layanan pendidikan, maka lupakan sejenak pembinaan prestasi sekolah. Begitupun jika ingin mengutamakan prestasi atau kualitas sekolah, baiknya kita tidak terlalu direpotkan dengan permasalahan pemerataan akses layanan pendidikan. Namun dilema inilah yang terjadi di sekolah-sekolah negeri pasa tahun-tahun belakangan ini. Pada satu sisi, setiap sekolah tentu saja memiliki keinginan dan tanggung jawab moral untuk terus meningkatkan kualitas sekolah, termasuk pembinaan prestasi siswa. Namun pada sisi lain, sistem PPDB yang sekarang diterapkan mewajibkan setiap sekolah negeri untuk mematuhi formasi dan proporsi quota sesuai dengan ketentuan.

Jalan keluar dari permasalahan ini tentu saja ada pada satuan pendidikan masing-masing. Keadaan ini pada implementasinya akan ‘memaksa’ satuan pendidikan untuk survive di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat. Sekolah harus mampu mengelola 25% input jalur prestasi menjadi modal untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi  sekolah.

Keadaan ini tidak terlalu menjadi masalah bagi sekolah-sekolah negeri yang secara historis ‘pernah’ menjadi sekolah favorit. Hal ini dikarenakan kesan yang telah melekat secara mendalam pada benak masyarakat tidak akan lekang dimakan zaman. Sekolah-sekolah negeri dengan strata ini akan terus diburu oleh calon siswa baru yang merupakan bibit unggul pembinaan prestasi sekolah. Dengan tidak diterapkannya syarat koordinat jarak rumah, memungkinkan siswa dari manapun untuk bersaing pada jalur ini. Lain halnya dengan sekolah-sekolah negeri yang tidak menjadi ‘buruan’ bibit unggul, jalur prestasi ini menjadi sama saja dengan jalur-jalur lainnya.

Setidaknya terdapat empat indikator yang menunjukkan kualitas satuan pendidikan, antara lain adalah input, proses, output dan outcome. Jika sekolah tidak memiliki keleluasaan dalam pengelolaan input siswa sehubungan dengan sistem PPDB yang diterapkan pemerintah, maka kualitas sekolah akan lebih dipengaruhi oleh proses pengelolaan pembelajaran setelah calon siswa baru tersebut resmi menjadi siswa di sekolah yang bersangkutan. Membina siswa-siswa unggulan sehingga menjadi berprestasi adalah hal yang biasa saja. Namun, membina siswa ‘biasa-biasa saja’ sehingga mencapai prestasi tertinggi, ini merupakan hal yang luar biasa.

Maka…, jadilah sekolah yang luar biasa!!!

Selamat berkarya…

Cisayong, 27 Juni 2022