PPDB: NO VIRAL …NO JUSTICE

Oleh Tatang Sunendar

…..” PPDB jadi titik awal di mana tidak boleh ada ahklak yang dirusak dengan suap menyuap,  titip menitip oleh LSM, ormas, titip ke orang partai, titip ke anggota dewan, orang berpengaruh telepan telepon ke kepala sekolah, pak sekarang mah kalau bapak ibu tertekan viralkeun wae…viralkeun wae…..’’  imbuhnya (Ridwan Kamil) demikian cuplikan pidato gubernur Jawa Barat  Ridwan Kamil (Kang Emil) dalam sebuah video yang beredar dari group WAG terkait persiapan kegiatan PPDB, sebuah upaya mitigasi yang disampaikan gubernur terkait pelaksanaan PPDB yang rutin dilaksanakan pada saat memasuki tahun ajaran baru dengan diawali melalui  proses penerimaan peserta didik baru.

Di era demokrasi digital saat ini, platform media sosial telah menjadi alat yang sangat kuat untuk komunikasi, konektivitas, dan penyebaran informasi. Dengan hanya beberapa klik, berita dan peristiwa dapat mencapai jutaan orang di seluruh dunia dalam hitungan detik. Meskipun media sosial tanpa diragukan lagi telah merevolusi cara kita berbagi dan mengonsumsi informasi, ia juga memiliki dampak yang mendalam terhadap penegakan hukum. Sehingga muncul   fenomena "tidak viral, tidak ada keadilan". Implikasi positif dan negatif peran media sosial dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi hasil hukum dan nampaknya ini yang ditangkap oleh Kang Emil untuk melakukan mitigasi saat PPDB sehingga orang tua, guru, kepala sekolah mendapatkan ketenangan.

Kemampuan media sosial membuat konten menjadi viral telah mengubah cara kita memahami dan mengerti tentang keadilan. Dalam kasus di mana media konvensional mungkin mengabaikan atau meremehkan peristiwa tertentu, platform media sosial memberikan jalan bagi suara-suara yang terpinggirkan untuk didengar. Video, foto, dan kesaksian yang dibagikan oleh individu dapat dengan cepat mendapatkan perhatian, menimbulkan kemarahan massal. Dengan mengungkap ketidakadilan yang seharusnya terlewatkan, media sosial telah memainkan peran kunci dalam mempromosikan akuntabilitas dan memicu tindakan hukum. Misalnya, Kasus Guru Husein Ali Rafsanjani Guru SMP dari Pangandaran yang merasakan adanya pungli serta dipersekusi oleh oknum BKPSDM memantik kehebohan dan perhatian dari otoritas Pendidikan. Bupati, Gubernur bahkan anggota DPR, sehingga yang tadinya sudah mengundurkan diri dari ASN sebagai guru, akibat viral maka sudah bisa mendapatkan keadilan kembali sehingga  diaktifkan lagi sebagai ASN.

Meskipun kekuatan media sosial dalam mengungkap ketidakadilan tidak bisa disangkal, sangat penting untuk mengakui batasan dan masalah yang mungkin muncul ketika hanya mengandalkan konten viral untuk mencapai keadilan. Sifat viral dari media sosial sering kali lebih memprioritaskan emosi dan sensasionalisme daripada fakta dan konteks. Dalam kegembiraan untuk membagikan konten, penyebaran informasi yang salah dan penafsiran yang salah bisa cepat, membentuk opini publik dan mempengaruhi proses hukum.

Proses titip menitip siswa berembus menjelang pelaksanaan PPDB, dan nampaknya sudah merupakan suatu budaya yang rutin. Peristiwa titip menitip siswa merupakan buah simalakama bagi kepala sekolah karena di satu sisi harus mengamankan kebijakan, di sisi lain harus mengakomodir keinginan para pemangku kebijakan yang menitipkan putra putrinya. Budaya titip menitip tersebut bukan hal yang aneh bagi sebagian orang, lantas siapa yang melakukan titip menitip tersebut, sudah barang tentu yang melakukannya itu adalah orang yang mempunyai kuasa atau yang merasa berkuasa karena mempunyai kelebihan dalam hal jabatan, ekonomi maupun pengaruh. Seperti pejabat, pengurus parpol maupun LSM.

Budaya titip menitip dalam PPDB nampkanya harus dihentikan karena hal ini mengusik rasa keadilan. Dengan adanya budaya titip menitip hak anak yang seharusnya diterima bisa gugur akibat tergeser oleh siswa titipan, atau sekolah yang seharunya menerima jumlah siswa sesuai dengan fasilitas kelas yang ada dengan adanya siswa titipan terpaksa mengorbankan fasilitas lain seperti laboratorium, perpustakaan sekolah untuk dijadikan kelas untuk siswa titipan. Syukur kalau siswa yang dititipkan itu kemampuan akademik maupun sosial emosionalnya sesuai dengan budaya yang dibangun sekolah, namun semakin membuat guru, kepala sekolah kehilangan kenyamanan dalam membangun budaya mutu jika siswa yang ditipkan sebaliknya.

Himbauan Kang Emil untuk memviralkan oknum oknum yang menekan maupun melakukan tindakan yang membuat guru dan kepala sekolah kurang nyaman meurupakan suatu hal yang positif dan energi baru dalam menciptakan PPDB yang transparan dan akuntabel. Namun demikian pihak sekolah hendaknya untuk hati-hati, tidak sembarangan memviralkan karena jika kurang hati-hati bisa dianggap melanggar UU ITE. Nah oleh karena itu guru dan kepala sekolah jika ingin memviralkan perlu memperhatikan hal berikut:

Pertama sekolah perlu memahami peraturan dan pedoman yang jelas mengenai penggunaan media untuk memberikan bukti media sosial dalam proses hukum. Hal ini penting sebagai acuan saat melaku posting adanya tekanan dari oknum yang akan diviralkan.

Kedua sebelum membagikan konten viral yang berhubungan dengan adanya tekanan penting untuk melakukan verifikasi fakta yang cermat. Pihak sekolah harus berperan aktif dalam memeriksa kebenaran dan validitas dari ancaman apakah berupa chat wa, rekaman suara atau video sebelum menyebarkannya.

Ketiga sekolah perlu memahami etika penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dalam penggunaan platform tersebut. Sekolah harus menghindari menyebarkan informasi palsu atau konten yang berpotensi merugikan. Menghormati privasi orang lain dan menghindari fitnah.

Ketiga aspek tersebut penting untuk menghindari masalah di belakang hari karena dalam beberapa kasus, viralitas suatu peristiwa dapat mengarah pada pengadilan oleh opini publik, di mana individu-individu dihakimi dan dihukum tanpa melalui proses hukum yang adil. Pengadilan di media sosial bisa sangat kejam, sering kali menyebabkan pelecehan daring, penyebaran informasi pribadi secara paksa (doxing), dan bahkan bahaya fisik. Selain itu, pemberitaaan tanpa henti terhadap konten viral dapat merusak prinsip-prinsip keadilan, ketidakterikatan, dan privasi, yang sangat penting dalam proses hukum.

Peluang untuk menciptakan PPDB yang bersih dan akuntabel telah digaungkan oleh Kang Emil, alat media untuk memvirakan seperti IG, FB, Twitter, Yuotube nampaknya semua sekolah mempunyainya tinggal sejauh mana keberanian dari guru sekolah atau orang tua yang mendapat ketidakadilan untuk berani tampil mengungkapkannya, dan jika tidak ada yang berani melakukan viralisasi terhadap fenomena budaya titip menitip dalam PPDB hal ini perlu dipertanyakan.

Budaya titip menitip sudah barang tentu tidak dilakukan oleh orang sembarangan, melainkan dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh, punya kuasa maupun berkuasa serta yang punya  capital. Daripada mengorbankan kewibawaan maupun uang fokuslah pada proses mendidik putra putri agar bisa memenuhi kriteria masuk ke sekolah yang diharapkan, begitu pula bagi yang menjadikan PPDB sebagai bagian untuk mencari untung sudah harus berpikir hal tersebut telah mendidik peserta didik mempunyai mental korup dan melanggar norma dan etika yang jika merujuk ungkapan salah seorang ustad naha rek kitu wae urang teh……iraha rek eureunna.

Upaya mitigasi PPDB yang disampaikan oleh Kang Emil jika ada oknum yang menekan agar diviralkan merupakan sebuah ikhtiar yang patut kita dukung dan kita amankan, agar menjadi sebuah gerakan di lingkungan sekolah, sehingga guru, kepala sekolah maupun orang tua manjadi tenang dan peserta didik bisa masuk ke sekolah sesaui dengan harapan yang dicita-citakan. Jika ini bisa dilaksanakan oleh semua pihak maka bisa dipastikan prinsip profil pelajar Pancasila akan tertatam dalam diri peserta didik dan PPDB no viral no justice tidak terbukti. Semoga...