PPDB: SEKOLAH KAMI TIDAK MENERIMA SISWA TITIPAN

OLEH TATANG SUNENDAR

(Widyaiswara BBGP Jabar/anggota Kaci)

Kegiatan Penerimaan peseta didik baru (PPDB) untuk tahun 2022 sudah mulai bergulir. Berbagai aktivitas untuk mensukseskan kegiatan tersebut sedang berlangsung. Otoritas pendidikan melakukan sosialisasi ke berbagai elemen, satuan pendidikan tidak kalah penting melakukan sosialisasi dengan berbagai moda mulai dari webinar, pemasangan baner, plyer, spanduk dengan  tulisan-tulisan yang memotivasi dan promosi misalnya ada sekolah negeri yang menuliskan di spanduknya selamat datang putra putri terbaik di sekolah sang juara. Sekolah kami menghantarkan putra putri yang siap menyongsong era 5.0. Namun dari sekian spanduk yang penulis cermati tidak ada sekolah yang memasang spanduk dengan tulisan sekolah kami tidak menerima siswa titipan dari siapapun.

Proses titip menitip siswa berembus menjelang pelaksanaan PPDB, dan nampaknya sudah merupakan suatu budaya yang rutin. Peristiwa titip menitip siswa merupakan buah simalakama bagi kepala sekolah karena di satu sisi harus mengamankan kebijakan di sisi lain harus mengakomodir keinginan para pemangku kebijakan yang menitipkan putra putrinya. Budaya titip menitip tersebut bukan hal yang aneh bagi sebagian orang. Lantas siapa yang melakukan titip menitip tersebut, sudah barang tentu yang melakukaknnya itu adalah orang yang mempunyai kuasa atau yang merasa berkuasa karena mempunyai kelebihan dalam hal jabatan, ekomoni maupun pengaruh, seperti pejabat, pengurus parpol maupun LSM.

Budaya menitipkan siswa nampaknya harus ditinjau ulang mengingat dengan budaya itu menjadikan: pertama terjadinya ketidakadilan di kalangan calon peserta didik yang seharusnya bisa diterima di sekolah bisa terkalahkan. Kedua penambahan kuota sekolah berupa penambahan jumlah siswa melebihi dari standar yang telah ditentukan. Ketiga siswa yang dititipkan tidak memenuhi syarat kualifikasi akademik. Keempat beban guru menjadi bertambah dengan banyaknya kelas maupun siswa dalam satu kelasnya pengelolaan proses pembelajaran tidak optimal. Kelima menimbulkan kecemburuan di kalangan siswa yang diterima apalagi yang mengetahui latar belakang bahwa nilai siswa tersebut tidak memenuhi passing grade namun diterima di sekolah. Keenam memberi pembelajaran kurang baik di era pemberantasan budaya korupsi yang sedang digalakkan.

Adalah Muhajir Efendi saat menjadi Mendikbud telah menggulirkan program zonasi sebagai upaya untuk mengurangi penyampingan saat PPDB. Jalur zonasi adalah jalur pendaftaran yang ditujukan bagi siswa dengan domisili sesuai wilayah zonasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Domisili ditentukan berdasar alamat dalam kartu keluarga (KK) yang diterbitkan minimal satu tahun sebelum PPDB dibuka.

Sistem zonasi sendiri berlaku sejak terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Keuntungan Sistem Zonasi Pertama pemerataan pendidikan yang berkualitas. Kedua rotasi guru secara merata. Ketiga menghilangkan sistem beli bangku. Sedang kekurangan Sistem Zonasi pertama  peta koordinat kurang tepat. Kedua  rentan kelebihan kapasitas. Ketiga manipulasi wali murid.

Sistem zonasi sebagai bentuk pemerataan pendidikan berkualitas. Pengertian ‘zonasi’ dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Dengan sistem zonasi, diharapkan semua jenjang pendidikan khususnya sekolah negeri untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu.

Pada sistem zonasi, ditargetkan akan mengubah paradigma di mana anak-anak terbaik tidak perlu mencari sekolah terbaik yang berlokasi jauh dari tempat tinggalnya. Sejauh penerapannya, sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diklaim mampu memberi implikasi terhadap kesiapan seluruh sekolah dengan mutu yang setara sekolah unggul atau sekolah favorit.

Begitu juga sistem zonasi pada PPDB ini dapat berlangsung secara lebih objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, merata, dan berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Mengacu publikasi data Kemdikbud, sistem zonasi PPDB berikut zonasi mutu pendidikan pun memiliki tujuan dan fungsi khusus, yakni:

1.         Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan.

2.         Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

3.         Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.

4.         Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayan/zona yang telah ditetapkan.

5.         Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wailayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.

Kebijakan zonasi sebagai moda PPDB berdasarkan kajian Balitbang Kemdikbud telah menunjukkan hasil yang bagus dengan ditunjukkan meningkatkanya angka partisipasi kasar siswa yang sekolah serta meratanya siswa-siswa unggul di setiap daerah dan kota semisal dari hasil olimpiade tahun 2022 lahir juara juara dari sekolah yang boleh dikatakan bukan sekolah favorit. Namun keberhasilan moda zonasi tidak menyurutkan budaya titip menitif saat PPDB berlangsung.  

Adapun upaya untuk mengeleminiasi budaya titip menitip siswa saat PPDB nampaknya langkah berikut merupakan suatu alternatif yang bisa diterapkan antara lain:

Pertama lakukan sosialisasi ke unsur pejabat, lembaga swadaya masyarat bahwa semua sekolah itu sama tidak ada yang berbeda satu sama lain terkait kurikulum, guru dan layanan lainnya. Adapun sarana prasarana berdeda hal itu terjadi karena faktor lamanya sekolah berdiri dan ini harus menjadikan tantangan bagi otoritas pendidikan mapupun pemda untuk lebih memberikan perhatian khusus bagi sekolah-sekolah baru agar sarananya menyamai sekolah yang sudah lama berdiri.

Kedua beri penjelasan secara persuasif bahawa budaya titip menitip merupakan hal kurang baik dan memberikan pembelajaran negatif bagi siswa yang dititipkan, bagi siswa yang nilainya tidak memenuhi pasing grade biarkan sekolah di sekolah dengan pasing gradenya yang sesaui agar siswa merasakan bahwa untuk mempeloleh hasil yang baik diperlukan kerja keras, penuh kesunggguhan dan elan vital yang tinggi bukan dengan cara jalan pintas.

Ketiga kepala sekolah atau jajarannya tidak memberi peluang untuk siapapun yang menitipkan siswanya, tolak dengan halus jangan takut kehilangan jabatan. Dengan menolak hal tersebut  menunjukkan bahwa kepala sekolah berintegritas, berkomitmen untuk menjaga muruah sekolah sebagai kawah candra dimuka yang menggembelng siswa agar menunjukkan profil pelajaran Pancasila. Lebih jauh lagi merupakan salah satu jihad seorang kepala sekolah dalam menegakkan aturan dan kebenaran. Hal yang harus diingat kita harus menyadari bahwa tindakan tersebut sudah ada yang mencatat.

Keempat jika ada pejabat, orang tua, dan LSM yang menitipkan siswa umumkan di media sosial atau jika masih diterima kelompokkan dalam satu kelas dan diberi nama kelas titipan. Hal ini dilakukan agar tejadi efek jera bagi siapapun yang melakukan tindakan.

Keempat alternatif tersebut merupakan suatu ikhtiar dalam upaya mendorong PPBD berlangsung dengan koridor yang telah ditentukan. Saya ingat suatu sikap yang menunjukkan keteladanan  dengan tidak melakukan titip menitip yaitu saat putri Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, tidak diterima SMP negeri. Beliau tidak memaksakannya masuk di sekolah negeri, namun disekolahkan di sekoalh swasta. Pun presiden Joko Widodo saat putrinya ikut seleksi PNS namun gugur dan beliau tidak menggunakan kekuasaannya agar bisa diterima. Namun sikap keteladanan tersebut belum terdengar di tokoh-tokoh lainnya. Semoga saja.

Upaya menghilangkan budaya titip menitip saat PPDB nampaknya harus diakhiri dan menjadi gerakan agar siswa sebagai pemilik masa depan menyadari bahwa meraka belajar di lingkungan sekolah yang bersih dari budaya tersebut dan untuk orang tua atau siapapun yang putranya tidak diterima ikuti proses yang berlaku atau mencari sekolah lain yang cocok, juga bisa memilih sekolah swasta yang tidak kalah baiknya dengan sekolah negeri....Semoga.

Pangkalan Bun 1806022