PPDB: SEKOLAH NEGERI GENIT!

OLEH TATANG SUNENDAR

(Widyaiswara BBGP/Anggota Kaci)

Dalam suatu kesempatan bertemu dengan para Kepala Sekolah swasta jenjang sekolah menengah, muncul diskusi menarik terkait dengan PPDB, mulai dari dampak pandemi terhadap PPDB sekolah swasta, minat orang tua menyekolahkan ke sekolah swasta, dan yang paling menarik yang saya tangkap adalah pernyataan ibu kepala sekolah bahwa sekolah negeri sekarang mah genit-genit. Semua tersentak termasuk saya apa yang dimaksud dengan sekolah negeri genit-genit. Tenyata yang dimaksud genit tersebut, adalah munculnya femomena sekolah negeri yang memasang spanduk, baner, fyler tentang PPDB yang dipasang secara langsung di tembok sekolah maupun menggunakan Facebook, IG dll. Awalnya kurang percaya namun setelah googling memang apa yang disampaikan ibu kepala sekolah betul adanya walau dalam jumlah terbatas.

Sudah menjadi kelaziman menjelang tahun ajaran baru, sekolah mengawalinya dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan berlaku untuk semua jenjang pendidikan. PPDB sangat penting direncanakan sebab tanpa perencanaan pelaksanaan PPDB bisa menimbulkan kekacauan. Karena pentingnya PPDB maka diatur berdasarkan Permendikbud. Pun Permendikbud yang mengatur PPDB adalah Nomor 1 tahun 2021. Oleh karena Permendikbud sifatnya nasional untuk jenjang SD SMP dijabarkan kembali menjadi Perwal atau Perbup sedangkan untuk jenjangan SMA, SMK, dan SLB dijabarkan menjadi Peratutan gubernur  di antaranya Pergub  Nomor 21 Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, PPDB dilaksanakan dengan prinsip non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Sedangkan jalur pendaftaran dibagi menjadi jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali serta jalur prestasi, setiap jalur mempunyai kuota masing-masing, misalnya jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pelaksanaan PPDB setiap tahun dilakukan evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan seperti pada tahun sebelumnya, misalnya pada tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kemdikbud diperoleh data penyimpangan berupa: 1) Pengumuman daya tampung tidak sesuai rombel/tidak diumumkan dalam laman PPDB 2) Mekanisme seleksi masih berbasis nilai 3) Pemalsuan SKTM/KK 4) Banyak Juknis dan Jalur PPDB yang tidak sesuai ketentuan Permendikbud 5) Belum semua Pemda menetapkan zonasi PPDB 6) Belum semua Pemda menerapkan persentasi jalur zonasi sesuai Permendikbud.

Aturan PPDB sudah jelas dan rinci dan hasil evaluasi sudah terpublikasi, mengapa ada sekolah yang mempromosikan PPDB sekolahhya, bukankah dengan aturan yang ada sekolah negeri tinggal menunggu kehadiran calon siswa di sekolah, berbeda dengan sekolah swasta tertentu setiap tahun ajaran baru harus berjuang untuk menggaet siswa sebanyak-banyaknya.

Promosi sekolah dapat diartikan sebagai upaya memperkenalkan sekolah kepada calon siswa atau orang tua calon siswa dalam rangka mendapatkan perhatian agar di masa mendatang mereka dapat menjadi siswa sekolah tersebut atau orang tua siswa merekomendasikan sekolah tersebut kepada anaknya. Salah satu alasan mengapa semua sekolah harus melakukan promosi adalah tuntutan mendapatkan banyak siswa. Terutama untuk sekolah yang mengandalkan operasional hanya dari dana BOS, maka jumlah siswa sangat menentukan.

Kegenitan sekolah negeri melakukan promosi sekolah dalam proses PPDB saya menganggap  sebuah anomali mengingat:

Pertama sistem zonasi membuat adanya kepastian bagi sekolah untuk penerimaan calon siswa apalagi dengan Pergub Nomor 21 Tahun 2022 sudah jelas alur dan lingkup daerah yang bisa mendaftar bagi calon calon siswa.

Kedua promosi yang harus dilakukan oleh sekolah negeri sebaiknya berupa meningkatkan layanan sekolah terhadap siswa, masyarakat melalui penataan lingkungan sekolah, peningkatan  kedisiplian guru dan tenaga kependidikan, karena mereka sudah difasilitasi salaris dari pemerintah berbeda jauh dengan sekolah swasta yang notabene semua dibebankan kepada calon siswa.

Ketiga promosi sekolah negeri adalah menerima jumlah siswa sebagaimana yang tercantum dalam standar pengelolaan misalkan jumlah siswa untuk SMP 30 orang, SMA 28 orang untuk setiap kelas, sehingga guru dan sekolah mampu mengelola pembelajaran dengan optimal. Dengan demikian siswa betul-betul bisa dilayani dalam upaya mengembangkan potensinnya. Dengan layanan yang optimal bisa dimungkinkan hasilnya juga akan memuaskan semua pihak.

Ungkapan ibu kepala sekolah yang menganggap sekolah negeri genit bagaikan pisau bermata dua karena dengan adanya sekolah negeri melakukan promosi apakah betul bisa mempengaruhi animo calon siswa untuk sekolah di sekolah swasta, sebab saya melihat juga beberapa sekolah swasta tidak melakukan promosi namun jumlah siswanya melebihi target yang ditentukan bahkan dilakukan seleksi serta dengan biaya yang relatif besar. Jika hal itu mempengeruhi animo minat calon siswa nampaknya merupakan suatu motivasi agar meningkatkan pengelolaannya dalam merancang suatu program yang betul-betul bisa menarik minat orang tua untuk menyekolahkan putranya.

Suatu hal yang mutlak agar sekolah dipercaya oleh orang tua adalah sejauhmana sekolah mengelola standar proses yang menunjukkan bahwa satuan pendidikan memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya.

Selanjutnya sekolah hendaknya mengembangkan konsep merdeka belajar sebagaimana yang sekarang sedang dikembangkan dengan langkah sebagai berikut: Pertama, berdaya atau memberdayakan. Artinya sekolah harus membuat siswa berdaya dan mampu memberdayakan orang lain. Juga harus membuat guru berdaya dan mampu memberdayakan orang lain, khususnya siswa. Juga harus membuat kepala sekolah berdaya dan mampu memberdayakan orang lain, misalnya guru dan tenaga kependidikan, siswa dan bahkan orangtua siswa. Kedua, fokus pada output dan bahkan outcome bukan sekadar proses. Ketiga, bergeser dari konten ke kompetensi dan karakter artinya yang lebih penting bagi anak-anak kita adalah menguasai kompetensi critical thinking, creativity, communication, collaboration, compassion, computational logic dan sebagainya, yang sangat diperlukan di era disrupsi. Adapun yang terkait konten anak didorong untuk mencari sendiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar.  Keempat, sekolah sebagai unit inovasi, bukan seperti birokrasi, merdeka belajar artinya guru dan muridnya memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Guru harus menggunakan kemerdekaan dalam mengajar untuk melakukan inovasi pembelajaran, agar hasil belajar siswa maksimal.

Kembali lagi terkait PPDB itu sejatinya merupakan suatu proses yang harus dirancang dan membutuhkan waktu dan pikiran yang tidak sedikit sehingga apapun yang dilakukan oleh sekolah baik negeri maupun swasta melakukan promosi dalam meraih calon siswa hanyalah sebuah ikhtiar, apapun upaya yang dilakukan jangan sampai ada anak usia sekolah tidak bisa sekolah, sebab nampaknya perlakuan dari pemerintah tidak ada proses diskrimasi yang ada hanyalah sejauh mana kepala sekolah dan perangkatnya melakukan inovasi-inovasi. Promosi yang berhasil adalah yang dilakukan melalui mulu ke mulut yang menceritakan proses yang terjadi di sekolah tersebut. Selamat melaksanakan PPDB untuk seluruh sekolah negeri maupun swasta. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diprogramkan….Semoga.