PPDB 2024: SINERGISITAS SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA

Oleh Tatang Sunendar

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan momentum penting bagi Dinas Pendidikan, Sekolah maupun komponen yang menangani sekolah. Terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/m/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Pesertadidik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan membawa harapan baru bagi sekolah swasta karena dalam Surat keputusan ini, pada poin C diatur terkait dengan pelibatan sekolah swasta pada pelaksanaan PPDB.

Pada poin C surat Keputusan Sekjen Kemdikburistek ini menguraikan Pelibatan Sekolah Swasta dan Madrasah dalam PPDB Bersama. Di sini diuraikan bahwa Pemerintah Daerah melibatkan Sekolah Swasta dan madrasah dalam: 1) PPDB bersama; dan/atau 2) penyaluran calon peserta didik ke Sekolah Swasta atau madrasah, apabila daya tampung Sekolah Negeri tidak mencukupi. Penyaluran calon peserta didik ke Sekolah Swasta atau madrasah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan pilihan bagi calon peserta didik untuk menerima atau menolak penyaluran dimaksud sesuai kebutuhannya. 3) Pelaksanaan PPDB bersama dan penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Sekolah Swasta atau madrasah. 4) Sekolah Swasta dan madrasah yang dilibatkan dalam PPDB Bersama dalam melaksanakan tahapan PPDB yang sama dengan Sekolah Negeri. Tahapan PPDB dimaksud terdiri atas: a. pengumuman; b. pendaftaran; c. seleksi; d. pengumuman penetapan peserta didik; dan e. daftar ulang.

Selanjutnya masih dalam Surat keputusan ini juga diuraikan bahwa Pemerintah Daerah memberikan bantuan pendidikan berupa: a). pembebasan biaya pendidikan; atau b). pengurangan biaya pendidikan, bagi peserta didik yang diterima di Sekolah Swasta atau madrasah. Pemberian bantuan pendidikan diprioritaskan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu serta jenis dan besaran bantuan pendidikan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Penerimaan siswa baru menjadi momen penting bagi sekolah, karena ini menjadi titik tolak keberlangsungan program sekolah. Hal ini juga menjadi titik fokus bagi sekolah negeri dan swasta untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat. Oleh karena  itu peluang untuk melakukan sinergi antara sekolah negeri dan swasta sangat bermanfaat mengingat:

Sekolah negeri dan swasta memiliki cakupan sasaran yang berbeda-beda. Sekolah negeri cenderung tersebar di daerah pedesaan dan perkotaan, sedangkan sekolah swasta seringkali mempunyai ciri khas tersendiri serta tidak sedikit ada sekolah yang berbasis nilai-nilai nasionalis maupun agama. Dengan adanya sinergi, kesenjangan dalam akses pendidikan dapat dikurangi. Sekolah swasta khususnya yang kurang siswa dapat membuka diri untuk menerima limpahan dari siswa yang tidak ditampung dari sekolah negeri. Setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, memiliki keunggulan dan kekhasan program pendidikan mereka sendiri, maka sekolah swasta  dapat berkolaborasi dengan sekolah negeri untuk menyelenggarakan Pendidikan.

Adanya sinergisitas dalam PPDB ini nampkanya akan memberi keuntungan seperti 1) peningkatan akses karena dengan adanya sinergi antara sekolah negeri dan swasta memperluas jangkauan akses pendidikan bagi siswa-siswa dari berbagai latar belakang. 2) terjadinya  kolaborasi antara kedua jenis sekolah ini memungkinkan pengembangan program pendidikan yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan siswa. 3) mengurangi persepsi orang tua yang negeri minded karena siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dan disalurkan ke sekolah swasta akan mendapat bantuan pembiyaan sekolah.

Namun di samping adanya keuntungan nampaknya sinergitas ini dimungkinkan akan meninbulkan hambatan-hambatan antara lain: 1) Sekolah negeri dan swasta mungkin memiliki filosofi pendidikan yang berbeda, yang dapat menyulitkan untuk mencapai kesepakatan dalam hal program pendidikan dan pengelolaan. Hal ini belum tentu orang tua yang anaknya tidak  masuk di sekolah negeri mau masuk ke sekolah yang ditunjuk karena sekolah swastanya dipandang kurang cocok dengan minat dan harapan anak dan orang tua. 2) sumberdaya sekolah swasta yang bekerja sama masih ada keterbatasan dalam hal fasilitas, tenaga pengajar, dan dana yang dapat menjadi hambatan walaupun pemerintah diharapkan memberi bantuan. 3)  Koordinasi antara sekolah negeri dan swasta membutuhkan komunikasi yang efektif dan kesepakatan yang jelas, yang dapat menjadi sulit terutama jika terdapat perbedaan administratif dan budaya organisasional. Dan yang ke 4) ada kemungkinan bahwa beberapa pihak terkait, seperti guru, orang tua siswa, atau staf administrasi, mungkin tidak sepenuhnya mendukung sinergi antara sekolah negeri dan swasta karena alasan tertentu.

Walaupun adanya hambatan namun keuntungan sinergisitas antara sekolah negeri dan swasta dalam penerimaan siswa baru bagi sekolah swasta tertentu jelas lebih besar daripada kerugiannya. Dengan kesadaran akan tantangan yang mungkin dihadapi dan komitmen untuk mengatasi mereka, sekolah-sekolah dapat menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan semua pihak, khususnya tidak ada istilah anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah.

Sinergisitas sekolah negeri dan sekolah swasta ini tidak dapat dilakukan untuk semua sekolah swasta karena sekolah swasta yang sudah mapan dan mempunyai pangsa pasar tersendiri tanpa adanya sinergitas ini pun sudah mampu melaksanakan pendidikan secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Jadi program sinergitas ini nampaknya hanya bagi sekolah yang berpotensi mulai kehilangan peserta didik.

Lebih lanjut sinegitas ini akan berhasil jika sekolah negeri betul-betul mematuhi kuota siswa sebagaimana diatur dalam surat keputusan Sekjen Kemdikbud, serta tidak ada tangan-tangan nakal dari para birokrat dan politisi yang memanfatakan momentum PPDB sebagai aji mumpung dalam menjual pengaruh sehingga proses titip menitip siswa berembus menjelang pelaksanaan  PPDB, dan nampaknya sudah merupakan suatu budaya yang rutin, peristiwa titip menitip siswa merupakan buah simalakama bagi kepala sekolah karena di satu sisi harus mengamankan kebijakan di sisi lain harus mengakomodir keinginan para pemangku kebijakan yang menitipkan putra putrinya.

Budaya titip menitip tersebut bukan hal yang aneh bagi sebagian orang, lantas siapa yang melakukan titip menitip tersebut, sudah barang tentu yang melakukannya itu adalah orang yang mempunyai kuasa atau yang merasa berkuasa karena mempunyai kelebihan dalam hal jabatan, ekomoni maupun pengaruh, seperti pejabat, pengurus parpol maupun LSM. Akankah hal ini diakhiri sebagaimana yang dicanangkan oleh Pejabat Gubenur Jabar Bey Machmudin yang berkomitmen PPDB tahun 2024 menjamin tidak ada siswa titipan…semoga…