PPDB 2024 Halal

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Praktisi Pendidikan)

Dalam ajaran semua agama (terutama agama Islam) halal haram adalah hal yang familer. Halal haram ini sebuah rambu agar kita berusaha melakukan hal terbaik dalam realitas kehidupan.

Halal identik dengan hal yang dibolehkan. Haram identik dengan hal yang dilarang. Mengapa halal? Di antaranya ketika kebaikan, manfaat dan solusi lebih dominan dari hal yang buruk dan mudharat.

Haram identik ketika keburukan, hal negatif dan mudharat lebih dominan. Halal haram bisa dilihat dari segi manfaat, selain versi syariat lainnya. Mengapa hal yang halal baik? Karena memberi manfaat lebih.

Nah terkait PPDB tahun 2024 jenjang SLTA, tahun ini masih banyak yang mengkritik dan mengatakan gagal. Benarkah demikian? 

Bila dilihat dari volume penerima manfaat, dari jumlah masyarakat yang merasa lebih baik, maka PPDB tahun 2024 bisa disimpulkan halal.

Kecuali banyak surat sakti, banyak jalur yang menitip, jalur khusus, jalur belakang, jalur kekuasaan, jalur politik, jalur oknum, jalur nominal, jalur penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi dan kelompok, maka PPDB tahun 2024 haram.

Sebagai praktisi pendidikan, pengamat pendidikan, dapat Saya simpulkan PPDB tahun 2024 halal. Bila ada demo dan riak, wajar karena banyak pihak yang “berkepentingan”.

Kepentingan yang “halal” dalam PPDB adalah kepentingan anak didik (masyarakat), sekolahan (MBS) dan pemerintah (birokrasi). Selain anak didik/orangtua, sekolahan dan pemerintah, kepentingannya cenderung modus.

Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, “Salus Populi Suprema Lex Esto”, keselamatan/kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Artinya bukan kepentingan oknum, kelompok atau pun pejabat yang menjadi hukum tertinggi.

Mahfud MD mengatakan “Konstitusi bisa dilanggar jika demi keselamatan rakyat”. Walau pernyataan ini sempat kontroversial dan berpolemik dengan Jimly Asshiddiqie, tapi intinya semua giat pemerintah adalah untuk maslahat rakyat. 

Sahabat guru, kepala sekolah dan semuanya, PPDB adalah hak anak didik, bukan kepentingan oknum dan siapa pun. Anak didiklah yang menjadi entitas “Salus Populi Suprema Lex Esto”.

Sekolah sebagai wakil pemerintah dalam melayani hak rakyat dalam pendidikan, punya otoritas untuk melakukan hal terbaik, demi masyarakat. Tentu saja terkoneksi dengan birokrasi terkait.