PPDB DAN KEWENANGAN SATUAN PENDIDIKAN

Oleh Mustar Amran

(Penggiat Pendidikan)

Sosialisasi untuk pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2023 sudah mulai menyebar melalui berbagai platform media sosial (medsos). Ini pertanda PPDB sudah akan dilaksanakan tidak lama lagi, tepatnya awal Juni 2023. Secara umum tidak akan jauh berbeda dengan model PPDB pada tahun 2022.

PPDB tahun ini tetap mengacu pada Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021, bahkan ditegaskan dengan surat Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ristek nomor 7978 I As I HK.O4.Ot I 2023 tanggal 7 Maret 2023. Surat tersebut menegaskan bahwa PPDB tetap berprinsip OTA (Objektif, Transparan, Akuntabel).

Pada hakikatnya PPDB bermaksud menyeleksi calon siswa yang dapat belajar di sekolah-sekolah negeri. Oleh karena itu ditetapkan jalur-jalur penerimaan, dari mulai prestasi rapor, prestasi kejuaraan, afirmasi, hingga zonasi.

Jalur prestasi rapor menggunakan alat seleksi jumlah rata-rata nilai rapor di SMP/MTs, jalur prestasi kejuaran menggunakan alat seleksi prestasi yang pernah diperoleh sebelumnya. Afirmasi menggunakan alat seleksi perpindahan orang tua siswa, keluarga ekonomi tidak mampu, sampai anak berkebutuhan khusus (ABK). Semuanya tercakup dalam 50% daya tampung tiap satuan pendidikan.

50 persen yang lain dari pelaksanaan PPDB menurut peraturan Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tersebut adalah untuk jalur zonasi. Jalur ini menggunakan alat seleksi jarak dari tempat tinggal ke sekolah. Semakin dekat jarak ke sekolah maka semakin berpeluang untuk masuk ke sekolah terdekat.

Ketentuan-ketentuan tentang PPDB ini layaknya sudah dipahami oleh semua pihak terkait, terutama orang tua siswa yang saat ini anaknya sedang berada di kelas akhir, baik di SD maupun SMP. Namun demikian tidak ada salahnya calon sekolah tujuan di jenjang yang lebih tinggi tetap melakukan sosialisasi untuk penguatan informasi sehingga semakin dipahami.

Dengan kata lain, ketika sudah memahami ketentuan dari pemerintah tersebut, maka seyogyanya sudah dapat menentukan pilihan sesuai dengan yang dikehendaki dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Namun sayangnya masih banyak yang tidak memahami atau mengabaikan ketentuan pemerintah, sehingga cenderung memaksakan supaya anak-anaknya diterima di sekolah yang diinginkan. Inilah yang selalu menjadi persoalan pada saat PPDB berlangsung. Dan ini pula yang akan membuat meriang banyak orang.

Upaya pemaksaan inilah yang kemudian juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk “memfasilitasi”. Dengan iming-iming pasti diterima di sekolah yang diinginkan mereka menetapkan “tarif” yang harus dibayar oleh orang tua calon siswa. Fenomena inilah yang kemudian menyebabkan banyak sekali pihak di luar satuan pendidikan yang merasa perlu terlibat dalam pelaksanaan PPDB, karena mereka melihat peluang untuk mendapatkan cuan. Bahkan tidak sedikit yang mencatut nama pimpinan sekolah bahkan pimpinan dinas pendidikan. Lebih jauh dari itu mereka berani mencatut nama para pejabat termasuk anggota DPRD.

Fenomena tersebut setiap pelaksanaan PPDB selalu menjadi konflik, karena pada dasarnya satuan pendidikan hanya menjalankan petunjuk teknis dari dinas pendidikan, tidak ada peluang atau kewenangan di luar juknis tersebut. Karena satuan pendidikan sangat sadar bahwa pelanggaran peraturan PPDB memiliki konsekuensi hukum. Sehingga tidak jarang para oknum tersebut “naik banding” dengan “menitipkan” kepada orang-orang tertentu di birokrasi supaya bisa menekan satuan pendidikan agar menerima calon siswa yang mereka sodorkan. Namun demikian upaya apapun yang dilakukan oknum-oknum tersebut dengan sendirinya tertolak oleh sistem PPDB, karena memang satuan pendidikan hanya bertugas memverifikasi data calon siswa saja, tidak berwenang menentukan lolos atau tidaknya calon siswa. Hal ini sebaiknya dipahami oleh orang tua calon siswa dan tidak mudah menyalahkan satuan pendidikan.