Penulis: Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

PPDB (FB/DNK)
Oleh Dr. Dudung
Nurullah Koswara, M.Pd.
(Praktisi
Pendidikan)
Momen PPDB selalu
menjadi dinamika tahunan yang menarik. Ada sekolah kelebihan pendaftar, ada
yang pas-pasan, ada yang kekurangan, bahkan sekolah yang gulung tikar. Bagi
sekolah kekurangan pendaftar akan berimbas pada kekurangan siswa dan bahkan
bagaimana masa depan GTK? Terutama sekolah swasta.
Bagi sekolah
kelebihan pendaftar masa depan sekolah aman. Namun berjubelnya pendaftar
menjadi masalah baru atau masalah klasik. Dapat dipastikan tidak ada satu pun
sekolah pavorit atau sekolah terbaik yang 100 persen normatif, selalu ada
tantangan tak terduga.
Mengapa demikian?
Di antaranya karena begitu banyak oknum dalam dinamika tahunan PPDB. Ada oknum
langganan, oknum baru dan oknum dalam bentuk lainnya. Oknum adalah siapa saja
yang intervensi PPDB pada sejumlah sekolahan. Tidak sedikit kepala sekolah agak
trauma menghadapi PPDB.
Ada kepala sekolah
sampai ngontrak rumah selama PPDB berjalan. Mengapa? Karena berusaha
menghindari jelimetnya aspirasi terkait PPDB, terutama dari pihak bukan
orangtua. Ada oknum preman, LSM, ormas, dan bahkan politisi dari sejumlah
partai politik.
Terutama “dahulu
kala” sebelum keluarnya UURI No. 23 Tahun 2014, pra alih kelola. Para “penguasa
lokal” baik oknum politisi atau pun oknum birokrat terlibat intervensi PPDB.
Para kepala sekolah dan dewan guru jenjang pendidikan menengah jadi salah
serba, serba salah.
Sekarang lebih
kondusif dan normatif. Di antaranya asbab alih kelola. SMAN/SMKN berada dalam
wilayah pemerintah provinsi. Publik yang berkepentingan lebih jauh secara
birokratik ke pusat pemerintahan provinsi, walau ada wilayah Kantor Cabang
Dinas di daerah.
PPDB adalah ranah
manajerial sekolahan yang terkait dengan mufakat dewan guru dan kepala sekolah.
Ungkapan “Ku Tahu Yang Ku Mau” sama artinya dengan “Hanya Warga Sekolahan, Dewan
Guru dan Kepala Sekolah Yang Tahu Sekolahan”. Para pihak di luar dewan guru dan
kepala sekolah ada jarak dengan realitas harian sekolahan.
Bila kita lihat
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 74 ayat 3), tertulis
“Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan
secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan
Pendidikan”.
Tentu saja secara
hierarki kepala satuan pendidikan wajib koordinasi dengan Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Sifatnya
koordinatif agar PPDB tetap berjalan sesuai asas OAT (objektif, akuntabel, dan
transfaran). Rasa keadilan dan objektivitas harus menguat di PPDB.
PPDB jenjang SMAN
tahun ini secara normatif dimulai dalam dua tahap. Tahap 1, tanggal 6 Juni s.d.
10 Juni 2022 untuk jalur: 1) jalur afirmasi, kuota 20%, 2) jalur perpindahan
orangtua, kuota 5%, 3) jalur prestasi, kuota 25% (nilai raport, perolehan
kejuaraan, prestasi).
Tanggal 16 – 17
Juni rapat penetapan PPDB tahap 1. Tanggal 20 Juni, pengumuman PPDB tahap 1.
Tanggal 21-22, daftar ulang PPDB tahap 1. Dalam daftar ulang PPDB tahap 1,
plus disampaikan segala informasi yang
mendukung kepentingan sekolah dan anak didik.
PPDB Tahap 2,
mulai tanggal 23 s.d. 30 Juni 2022, khusus jalur zonasi. Catatan, jika calon
siswa tidak lolos tahap 1, dapat
mendaftar di tahap 2. Zonasi dapat didefinisikan secara geografis, terkait
siapa yang paling dekat dengan sekolahan. Terutama anak tidak mampu, bila dekat
cukup jalan kaki.
Tanggal 5 Juli
rapat penetapan PPDB tahap 2. Tanggal 8 Juli penetapan hasil seleksi tahap 2.
Tanggal 11 -12 Juli daftar ulang PPDB tahap 2. Dalam daftar ulang PPDB tahap 2
disampaikan informasi yang mendukung kepentingan sekolah dan anak didik.
Tanggal 13 – 15 Juli MPLS. Tanggal 18 Juli, mengawali tahun ajaran baru
2022-2023.
Semoga saja PPDB
setiap tahun lebih baik dan minus modus oknum PPDB di semua lokus sekolah.
Oknum internal dan eksternal tentunya. Banyak sekali orang berniat baik dalam
berbagai hal, namun realitas implementasinya niat baik itu sangat tak mudah.
Malah menjadi niat modus. Termasuk dalam PPDB.