PPDB Versi Baru

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Praktisi Pendidikan)

Kalau kita mau telaah mendalam terkait regulasi PPDB. Jelas sudah bahwa keputusan PPDB ditentukan---hanya---oleh kepala satuan pendidikan dan rapat dewan guru. Selain kepala satuan pendidikan dan dewan guru, tak perlu andil modus.

Kedaulatan sekolah terjaga bila kehormatan guru dan kepala sekolah berada pada dignity seharusnya. Tidak boleh, siapa pun ikut campur, campur ikut, modus pulus, selain dewan guru dan kepala satuan pendidikan.

PPDB harus terlaksana secara OTAK (Objektif, Transfaran, Akuntabel). Mengapa tidak PPDB Versi Baru diterapakan. Misal, pertama, semua anak KETM dan anak guru wajib diterima dalam porsi atau kuota 20 persen. Mereka zonasi KETM, yakni orang sekitar sekolah yang tak mampu.

Kedua, semua anak orang kaya raya, anak mampu, darimana pun datangnya silakan daftar. Penyumbang tertinggi---wani piro---pasti diterima. Ibarat masuk PTN jalur kemampuan orangtua. Sekitar 50 persen orang paling tinggi membayar diterima.

Jalur ketiga, sekitar 30 persen anak didik paling berprestasi, diurutkan, diterima. Kepentingan entitas KETM tersalurkan, kepentingan orang kaya dan kepentingan “energy” pembangunan sekolah tersalurkan, plus kepentingan prestasi untuk sekolah pun ada porsinya.

Si KETM, Si Kaya, Si Prestasi, bisa masuk dengan “seleksi” lebih menguatkan kedaulatan sekolah. Sekolah mau bagaimana, dibagaimanakan, punya visi dan mimpi apa, terserah kepala sekolah dan dewan guru. Termasuk PPDB.

Dengan catatan, sekolah harus terus membaik dan tidak ada eksploitasi anak didik dan orangtua. Hal yang boleh ada adalah eksplorasi orangtua dan anak didik, agar berkembang. Ahaaaa… moduskah?