PPPK Datang, Gurhon Dikemanakan?

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Praktisi Pendidikan)

Dalam giat “Bimbingan Teknis Kepala SLTA” yang diadakan BPSDM Jawa Barat, Dr. Praptono Direktur Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan melontarkan permintaan. Apa permintaanya? Ia menyatakan “Saran apa yang bisa diberikan pada pemerintah terkait masuknya PPPK dan nasib guru honorer yang sudah tergantikan”.

Pemerintah harus bijak menyikapi entitas guru honorer yang sudah lama mengabdi. Di antara mereka ada yang sudah sangat lama mengabdi dan berkontribusi luar biasa. Bahkan di antara mereka adalah “penyelamat” sekolah saat sekolah benar-benar membutuhkannya. Banyak guru honorer yang benar-benar kontributif pada kemajuan sekolah.

Ketika tiba-tiba datang sejumlah guru PPPK dan berdampak pada jam mengajar mereka sungguh menjadi sebuah masalah baru. Menggeser guru honorer yang sudah lama mengabdi oleh guru baru yang lolos PPPK adalah sebuah masalah keadilan dan kemanusia. Negara kita berdasarkan Pancasila, sila keadilan harus diperhatikan.

Guru PNS, guru PPPK dan guru honorer adalah sama-sama guru, status yang berbeda.  Ketiganya terkait martabat dan kehormatan entitas guru. Bila ada guru dipolitisasi, dikriminalisasi dan diperlakukan tak elok akan sangat salah. Termasuk menggeser guru honorer  tanpa kompensasi dan afirmasi yang jelas, akan “bersentuhan” dengan martabat entitas guru.

Semua profesi harus dihargai dan diberi porsi keadilan, termasuk entitas guru honorer yang sudah lama mengabdi, jangan main “ucapan terimakasih”. Ia harus diperlakukan adil dan solutif. Ini bukan hanya masalah pekerjaan melainkan masalah bagaimana pemerintah, negara dan kita semua menghormati martabat profesi guru. Apalagi guru honorer.

Sejumlah teman dalam ruang diskusi maya menyatakan ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Pertama pemerintah daerah dalam hal ini setingkat KCD harus bisa memetakan formasi guru honorer. Betapa baiknya bila saat guru honorer “tergeser” oleh guru PPPK maka pemerintah daerah harus ikut melakukan “penyelamatan” pekerjaan mereka. Faktanya mereka selama ini sudah kontributif pada pemerintah daerah.

Kedua, ada yang menyarankan guru honorer menjadi tenaga kependidikan atau tugas lainnya yang intinya tetap memberi peluang bekerja. Dalam bahasa tuntutan jamnya adalah harus ada ekuivalensi. Sungguh sangat tidak lucu bila sejumlah guru PPPK baru, masuk sebuah sekolah dan sejumlah guru honorernya pun keluar. Ini menjadi hal yang tak elok bagi entitas guru honorer.

Ketiga, ada yang menyarankan “tukar guling” yakni guru PPPK yang datang dari sekolah A ke sekolah B, bisa digantikan posisinya di sekolah A oleh guru honorer dari sekolah B. Hal ini kalau dekat dan mata pelajarannya identik, serumpun dan mampu tentu lebih mudah. Bila tempat tinggal sangat jauh, sekolahnya sangat jauh dan mata pelajarannya berbeda bagaimana? Tidak mudah tentunya.

Keempat, ada kolaborasi antara pihak sekolah dan dinas tenaga kerja atau lapangan pekerjaan lainnya. Sehingga bila ada guru tergeser dan kehilangan pekerjaan bisa tetap mendapatkan pekerjaan karena ada kolaborasi dan antisipasi. Kalau menjadi guru hanya sebatas ingin bekerja, mencari kerja, memang bisa solusi ini dijadikan alternatif. Namun bila menjadi guru adalah pilihan hidup dan panggilan hati, menjadi guru bukan hanya masalah pekerjaan melainkan cinta dan panggilan hati. Ini menjadi tak mudah.

Hidup memang akan selalu melintasi sejumlah kompleksitas soalan baru. Bahkan hadirnya guru PPPK di sebuah sekolah bisa “mengganggu” jumlah jam guru PNS yang sebelumnya pun krisis jam mengajar. Ini sisi lain, selain sisi berkah dan anugerah dengan kedatangan guru PPPK.  Hadirnya guru honorer dan guru PPPK di sekolah adalah sebuah misi mulia dalam melayani anak didik untuk sukses belajar.

Jangan sampai pemerintah, sekolah dan kepala sekolah “terlibat” dalam tindak “habis manis sepah  dibuang” pada entitas guru honorer. Mereka guru, mereka punya keluarga dan punya jasa dedikatif. Jangan sampai pula bagaikan ungkapan, “Kacang lupa kulitnya”. Saat sekolah kesulitan guru mereka disayang, saat ada yang lain, diberhentikan.