PPPK-kan Semua Guru Honorer!

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Ketua Pengurus Besar PGRI)

Grup WA IKA Pendidikan Sejarah UPI setiap hari selalu hidup dengan “sengatan-sengatan” terkait dinamika dunia pendidikan. Seperti pagi ini pernyataan dari Prof. Dr. H. Dadan Wildan Anas sebagai Ketua IKA Pendidikan Sejarah UPI Bandung direspons positif peserta “FGD harian” dalam WAG IKA Pendidikan Sejarah UPI Bandung.

Prof. Dadan mengatakan, “Kalau bisa, seluruh guru honorer menjadi guru PPPK. Karena untuk menjadi guru PNS terkait syarat dan prosedur PNS. Dengan guru PPPK, para guru honorer punya gaji tetap.” Pernyataan ini nampaknya seirama dengan kebatinan para guru Indonesia. Prof. Dadan adalah putra seorang guru. Nampaknya Ia merasakan suasana kebatinan para guru honorer.

Selanjutnya Ia berkelakar dengan mengatakan, “Mengapa tidak ke depan lakukan beberapa hal strategis. Pertama naikkan gaji, tunjangan, dan sertifikasi guru. Kedua angkat guru honorer sebagai PPPK. Ketiga jadikan mapel sejarah sebagai mata pelajaran wajib di setiap jenis dan jenjang sekolah---sesuai Nawacita---dan keempat naikkan pangkat guru secara otomatis tiap 4 tahun tanpa angka kredit dan tiap 2 tahun dengan angka kredit.

Gagasan genuine Prof. Dadan terkait PPPK-kan semua guru honorer Indonesia nampaknya sangat logis dilihat dari dedikasi, kebutuhan negara dan fakta di lapangan. Faktanya di lapangan masih ada sejumlah sekolah dengan hanya dua orang guru PNS dan 70 persen guru honorer. Plus kelakar kesejahteraan guru, kenaikan pangkat guru dan mapel sejarah. Ini sangat logis.

Prof. Dadan dengan pengalaman meraih doktor, profesor dalam usia muda, memang terkadang nyeleneh tapi subtantif setiap lontaran pemikirannya. Bahkan Ia adalah salah satu pejabat setingkat eselon satu di Kementerian Sekretariat Negara yang bercita-cita ingin menjadi guru atau ingin menjadi kepala sekolah di sebuah yayasan. Mengapa seorang pejabat dan guru besar ingin menjadi guru pendidikan dasar?

Kembali pada nasib guru honorer, mengapa tidak di PPPPK-kan? Pendapat Prof. Dadan Wildan Anas ini pun mendapat dukungan penuh dari Prof. Dr. Said Hamid Hasan. Dua guru besar yang selalu menyengat pemikirannya dan membuat grup “FGD WA” IKA Pendidikan Sejarah UPI terus kontekstual setiap hari. Prof. Said Hamid dan Prof. Dadan Wildan adalah duo generasi yang saling melengkapi.

Mereka berdua inilah di antara cendikiawan yang “menyoal” dan mempelopori webinar  nasioanl dan diskursus terkait penyederhanaan kurikulum era pandemi yang berbuntut mata pelajaran sejarah menjadi pilihan. Mata pelajaran menjadi pilihan di mata para guru sejarah identik dengan “pembonsaian”. Mengecilkan pohon sejarah yang besar menjadi bonsai dalam pot mini.

Padahal sejarah/syajarotun adalah pohon besar kehidupan yang menyimpan dan memfilekan semua kisah kehidupan. Mata pelajaran sejarah adalah mata pelajaran yang menurut Bung Karno sangat penting. Bahkan kitab suci Alquran pun di dalamnya penuh dengan kisah sejarah. Prof. Dadan dan Prof. Hamid adalah dua guru besar yang khawatir bila bangsa ini kelak menjadi bangsa amnesia.

Dua substansi penting dari tulisan ini. Sejahterakan guru honorer dan waspadalah pada usaha-usaha menghilangkan mata pelajaran sejarah. Nasionalisme, kebangsaan, heroisme, nilai-nilai  kearifan bangsa dan identitas diri sebuah bangsa hanya ada dalam “ file” mata pelajaran sejarah. Plus kode-kode atau pesan Tuhan selalu tersirat dalam setiap gejala atau fenomena sejarah.