PRAHARA MUDIK 2021
Penulis: Febbi Anggraeni
Febbi Anggraeni
Oleh Febbi Anggraeni
(Pengamat Sosial)
Setahun sudah
COVID-19 membuat belenggu atas seluruh penduduk dunia, termasuk penduduk
Indonesia. Hal ini berdampak pada berbagai kebijakan baru yang dikeluarkan
pemerintah demi mengentaskan penyebaran virus ini. Bulan Ramadan yang tadinya
ditunggu-tunggu dengan segala tradisi umat muslim yang ada seperti pergi
tarawih, melaksanakan buka puasa bersama, hingga mudik lebaran menjelang Idulfitri.
Namun hal itu terpaksa harus dibatasi karena melihat virus COVID-19 masih
mewabah dan meningkatkan kasus positif tiap harinya. Pemerintah tidak tinggal
diam. Mereka menciptakan berbagai kebijakan dengan tujuan tanggap COVID-19.
Salah satu dampak
yang paling dirasakan dari kehadiran COVID-19 adalah diciptakannya kebijakan
pelarangan mudik Lebaran. Pelarangan ini sudah terbit sejak Ramadan 1441 H
tahun 2020 dengan segala perdebatan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Begitu halnya pelarangan mudik Lebaran tahun 2021 semakin meningkatkan ketidakseragaman
di masyarakat. Sebagian masyarakat yang mendukung kebijakan ini menilai bahwa
pelarangan mudik bisa jadi jalan dalam memutus penyebaran virus namun
diperlukan keadilan yang merata dalam penerapan kebijakan pelarangan ini.
Namun, sebagian masyarakat yang tidak setuju memberi penilaian bahwa mereka
tidak bisa menikmati hari yang suci tanpa kehadiran keluarga. Mereka
beranggapan bahwa pelarangan mudik ini tidak berfungsi apa-apa, karena apa yang
terjadi mereka akan tetap pergi ke kampung halamannya masing masing.
Presiden RI
menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan yang menguat akan pelarangan mudik Lebaran
tahun 2021 dengan berkaca pada situasi Lebaran tahun 2020. Ia menyatakan bahwa Lebaran
tahun 2020 terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 dengan kasus harian
mencapai 98 persen dan peningkatan angka kematian mencapai 66 persen. Sehingga
hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat Indonesia diberi libur
panjang maka kasus COVID-19 tidak akan pernah berakhir.
Pada 2020, pemerintah
mengeluarkan maklumat pelarangan mudik Lebaran yang termaktub dalam Peraturan
Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian
Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H. Dicantumkan dalam peraturan
ini, larangan mudik untuk sektor darat dan penyeberangan diberlakukan dari 24
April hingga 31 Mei 2020, kereta api dari 24 April hingga 15 Juni 2020, kapal
laut dari 24 April hingga 8 Juni, pesawat dari 24 April hingga 1 Juni 2020. Berbeda
dengan aturan larangan mudik Idul Fitri 2020,
peraturan larangan mudik Idul Fitri tertuang dalam Surat Edaran Kepala
Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada
Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H per tanggal 6 hingga 17
Mei 2021.
Aturan pelarangan
mudik Lebaran 2021 ini seolah menimbulkan berbagai perspektif. Tanggal
dimulainya pelarangan mudik ini berlaku dari 6 Mei, sedangkan 1 Ramadhan sudah
berjalan sejak 12 April 2021. Tidak sedikit tokoh masyarakat beranggapan bahwa
pelarangan ini hanya berlaku dari tanggal 6 Mei saja, jadi masyarakat bisa
melakukan mudik sebelum tanggal 6 Mei.
Beriringan dengan
pandangan tersebut juga seolah disetujui oleh Kakorlantas Polri, sebelumnya ia
menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak akan menghalangi warga yang hendak
melakukan mudik lebaran sebelum 6 Mei 2021. Namun pernyataan ini justru menuai
kontroversial. Masyarakat menilai bahwa penyebaran COVID-19 tidak akan pernah
selesai jika pihak-pihak terkait malah menarik ulur kebijakan sehingga memberi
celah masyarakat untuk dapat melanggarnya. Setelah mendapatkan berbagai
pendapat kontroversial, akhirnya Kakorlantas Polri menarik pernyataannya yang
tadinya memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran sebelum 6 Mei
berubah menjadi tak merekomendasikan mudik sebelum 6 Mei 2021.
Adapun beberapa
sanksi yang menjerat siapapun masyarakat yang melanggar peraturan pelarangan
mudik lebaran yang termaktub dalam UU No.6 Tahun 2018 Pasal 93 dengan hukuman
penjara paling lama adalah setahun dan denda maksimal Rp100 juta. Adanya sanksi
sanksi yang diterapkan pemerintah dalam rangka menekan masyarakat agar tidak
melakukan mudik lebaran ini seolah olah benar menjadi lampu merah bagi siapapun
masyarakat yang ingin melakukan mudik Lebaran.
Pelarangan mudik Lebaran
tahun 2021 tidak ada pengecualian, pelarangan ini berlaku bagi aparatur sipil
negara (ASN), pegawai badan usaha milik negara (BUMN), anggota TNI ataupun
Polri, pegawai swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti
aturan mengenai pelarangan mudik lebaran 2021 memang benar adanya dan berlaku
bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
Aturan larangan
mudik lebaran tahun 2021 sejatinya tidak akan mengurangi esensi merayakan hari
kemenangan tanpa dilengkapi dengan kehadiran keluarga besar. Hari kemenangan
tanpa berkumpul dengan sanak saudara seharusnya tidak mengurangi euforia
kemenangan, banyak alternatif yang bisa menjadi jalan merayakan hari kemenangan
seperti bersama keluarga. Hal ini bisa saja melibatkan kecanggihan teknologi yang
ada seperti menggunakan panggilan video sebagai pengganti pertemuan tatap muka
antar keluarga. Ini justru dapat menjadi alternatif yang cerdas bagi masyarakat
yang tidak bisa pergi pulang ke kampung halaman namun merindukan kehadiran
sanak saudara beserta keluarga besar dengan hanya mengadakan jumpa virtual.
Kebijakan apapun
yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu bertujuan baik untuk masyarakatnya.
Dalam hal ini, pemerintah mencoba menekan angka penyebaran COVID-19 yang terus
mengalami peningkatan setiap harinya. Semoga dengan diadakannya aturan
pelarangan mudik lebaran 2021, masyarakat dapat saling mendisiplinkan diri
dengan tegas pada diri sendiri untuk tetap menyayangi diri, keluarga, serta
orang-orang di sekitarnya.
REFERENSI
https://news.detik.com/berita/d-5535750/tarik-ulur-mudik-buntut-rekomendasi-kakorlantas-dikritik/2
