PRO KONTRA UJIAN NASIONAL Sebuah Refleksi Gagasan Tahun 2008

Oleh Prof. Dr. Ir. Mir Alam Beddu, M.Si.

Guru Besar Ekologi Pertanian LLDIKTI Wilayah IX Dpk Universitas Islam Makassar

Tim Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia LLDIKTI Wil. IX Sulawesi dan Peserta Seleksi JPT Madya Kemendikbud RI Tahun 2020

Komunitas Cinta Indonesia (KACI) #PASTI BISA#

Gagasan ini ditulis, ketika terjadi pro kontra berkepanjangan tentang pelaksanaan ujian nasional (UN). Penulis termasuk salah seorang dari kelompok yang ”kontra”, sehingga terkadang mendapat sorotan dalam berbagai pertemuan seminar dan diskusi pendidikan. Penulis mencoba menuangkan tulisan ini mengirim ke dua penerbit media cetak, namun ditolak. Sekitar sebelas tahun akhirnya gagasan ini terwujud dengan kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim akan mengganti ujian nasional atau UN dengan asesmen kompetensi dan survei karakter yang efektif berlaku 2021, namun wabah Covid-19 mempercepat implementasi kebijakan Menteri dengan meniadakan Ujian Nasional tahun 2020. Kebijakan tersebut kembali menghadirkan ”pro-kontra”, sehingga penulis mencoba membuka file merefleksi gagasan yang berjudul Solusi Pro Kontra Ujian Nasional yang ditulis 2008, dan di publikasi dalam Buku Gagasan 4 Pilar PertanianLingkungan-Kesehatan dan Pendidikan (Kumpulan Orasi Ilmiah Penulis yang diterbitkan Arus Timur Tahun 2013).

Pemerintah kembali bertekad untuk melaksanakan ujian nasional meskipun pro kontra masih berlanjut, bahkan Komnas HAM meminta untuk dihentikan UN setelah menjalankan putusan MA (Fajar, 22 Des.2009). Fokus perhatian pemerintah hanya akan berusaha meningkatkan mutu dan kontrol dengan melibatkan Perguruan Tinggi mulai dari penyusunan naskah, penggandaan dan pelaksanaan UN, pertanyaannya apakah memang persoalan yang selama ini terjadi pada lemahnya pengawasan, atau UN sebagai assessment kurang pas sebagai satu-satunya indikator untuk menentukan kelulusan atau keberhasilan siswa menempuh proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi pada tingkat satuan pendidikan tertentu.

Kita semua sudah ketahui bahwa, salah satu komponen yang menentukan mutu pendidikan atau proses pembelajaran adalah kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam suatu satuan pendidikan, dengan demikian ujian merupakan satu kesatuan dengan kurikulum. Bahan kajian dan pelajaran yang biasanya dipetakan dalam mata pelajaran dan atau materi ajar dimaksudkan untuk mencapai kompetensi atau tingkat pengetahuan, nilai dan atau keterampilan tertentu dari suatu satuan pendidikan, atau dengan kata lain bahwa peta mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan secara konprehensif diharapkan untuk mencapai tujuan satuan pendidikan (keberhasilan kurikulum tidak bisa hanya diukur secara spasial). Pemahaman terhadap kurikulum tidak terbatas pada daftar mata pelajaran (dokumen curriculum), akan tetapi juga terkait dengan implementasi kurikulum (actual curriculum) dan aspek penilaian dan evaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran.

Tes atau ujian yang digunakan sebagai alat evaluasi harus mampu mengukur ketercapaiaan tujuan kurikulum yang telah ditetapkan. Nah sekarang bagaimana dengan ujian nasional (UN) apakah sudah tepat dan cukup untuk digunakan sebagai satu-satunya alat ukur untuk menilai ketercapaian tujuan proses pendidikan (baca: kelulusan siswa) di tingkat pendidikan menengah kebawah yang nota bene menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pengganti atau penyempurnaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kalau dianggap sudah cukup dan tepat apakah tidak kontaradiksi antara sasaran pencapaian kurikulum yang diterapkan dengan alat evaluasi yang digunakan, serta bagaimana dampaknya terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk manusia seutuhnya yang dapat mandiri dan sadar akan dirinya baik sebagai warga negara indonesia maupun sebagai makhluk Tuhan. Salah menformat main set anak didik kita akan berdampak yang luar biasa dalam membentuk pribadi dan karakter mereka karena paradigma dan pola pikir yang keliru.

Menurut hemat saya ketika mata pelajaran dipetakan untuk mencapai tujuan satuan pendidikan, idealnya tidak ada alasan untuk menganggap, bahwa satu mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran lebih penting dibanding dengan yang lainnya, harus secara terintegrasi dan merupakan suatu kesatuan untuk membentuk anak didik kita.

Ketika terjadi pergeseran paradigma cerdas dari hanya terfokus pada kecerdasan intelektual (kognetif) ke integrasi kecerdasan intelektual (IQ), emosional (EQ) dan spiritual (SQ), integrasi antara kemampuan otak, nafs dan nurani, dalam konteks neurosiences pemberdayaan otak kanan dan otak kiri, pengembagan hard skill dan soft skill, maka satuan pendidikan harus cermat merumuskan tujuan institusinya, menetapkan kurikulum (document curriculum), mengimplementasikan kurikulum dan menilai dan mengevaluasi kurikulum (actual curriculum) dengan alat ukur yang valid dan reliable. Kurikulum KTSP dan KBK mungkin cukup dapat mengakomodir ketercapaian multi cerdas yang telah disebutkan di atas namun demikian jangan hanya terlena dengan perubahan dokumen kurikulum, dan mengabaikan implementasi kurikulum termasuk menentukan dan memilih alat evaluasi yang sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.

Ujian nasional yang digunakan sebagai indikator kelulusan dan kecerdasan akan mengarahkan peserta didik pada terbentuknya kecerdasan spasial, karena peserta didik hanya akan fokus pada penguasaan mata pelajaran tertentu saja, bahkan sebaliknya ketika peserta didik kurang tertarik pada pelajaran tersebut (akan menyebabkan menurunnya motivasi belajar dan sikap masa bodoh), peserta didik akan melawan nuraninya, akan melawan kecendrungan potensi dirinya, karena dipaksa dan terpaksa untuk memfokuskan perhatian mereka pada mata pelajaran tertentu saja (mungkin hanya belajar untuk lulus, bukan belajar karena kesadaran dan mencintai apa yang mereka pelajari)

Menetukan kriteria kelulusan dan kecerdasan rata-rata nasional yang hanya terfokus pada mata pelajaran tertentu, menyebabkan kita akan salah menformat anak didik kepada pencapaian kecerdasan multi dimensi, pemikiran holistik yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi era yang penuh dengan tantangan dan rintangan multidimensi. Salah menformat anak didik kita juga akan berdampak pada tingkat satuan pendidikan yang lebih tinggi, bahkan berpengaruh terhadap mereka, ketika meninggalkan satuan pendidikan dan mengarungi berbagai aspek kehidupan baik sebagai masyarakat, karyawan dan atau sebagai birokrat sebagai penentu kebijakan.

Apa sebenarnya yang ingin dicapai dengan gonta-ganti kurikulum (KBK diganti KTSP). Ketika kita memutuskan untuk mengganti kurikulum yang perlu ditegaskan adalah jangan hanya mengganti dokumen kurikulum, tetapi yang paling penting adalah bagaimana implementasi kurikulum tersebut mulai dari proses pembelajaran dan proses penilaiaan dan evaluasi.

Adanya ancaman atau target dari atasan kepada guru dan atau pengelola satuan pendidikan agar siswanya berhasil/lulus ujian sekian persen, bisa memicuh terjadinya tindakan spekulasi dan tindakan tidak terpuji yang akan berdampak pada siswa, berdampak pada prilaku guru, berdampak pada pengelola satuan pendidikan. Hal itu mungkin tidak akan terjadi seandainya semua mata pelajaran diposisikan sama penting untuk menentukan evaluasi keberhasilan siswa alias kelulusan.

Howard Gardne dalam bukunya Frame of mind mengemukakan bahwa aspek kognetif hanya bagian kecil dari sembilan kecerdasan yang harus dikembangkan untuk memanusiakan manusia (anak didik kita). Persoalannya tergantung pada bagaimana kemampuan satuan pendidikan (dalam berbagai jenjang, berbagai bentuk pendidikan) dapat mengintegrasikan berbagai kecerdasan tersebut agar dapat menghasilkan luaran yang multi cerdas.

Dalam tulisan M. Didi Darsono MA. (Tribun 6 Mei 2008) dikemukakan bahwa Amerika Serikat sejak 10 tahun yang lalu meninggalkan sistem pendidikan yang lebih mengarah pada hanya pengembangan IQ, karena hanya mengakomodir 10 % dari jumlah penduduknya. Hasil survey National Association of Colleges and Employers (NACE) pada tahun 2002 di Amerika Serikat dari hasil jajak pendapat dari 457 pengusaha, diperoleh kesimpulan bahwa Indeks Prestasi lebih dari 3 yang cenderung hanya mengukur aspek kognetif, menduduki urutan ke 17 dari 20 indikator kualitas yang dianggap penting dari lulusan Perguruan Tinggi. Kualitas yang menduduki urutan tertinggi justru adalah kualitas yang sifatnya intangible seperti kemampuan komunikasi, kejujuran/integritas, kemampuan kerjasama, kemampuan interpersonal dll.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka disarankan beberapa solusi sebagai berikut: Pertama: Ujian nasional hanya merupakan salah satu bagian dalam menentukan kelulusan siswa. Proporsi UN dalam menentukan kelulusan siswa ditetapkan berdasarkan proporsi jumlah mata pelajaran (MP) yang di UN kan terhadap total MP pada tingkat satuan pendidikan. Untuk SD dan SMP dengan jumlah MP masing-masing 8 dan 11 yang di UN kan 3 dan 4 MP, maka proporsi UN untuk menetukan kelulusan sekitar 37 %, sebaliknya MP lain sekitar 63%, untuk SMA dengan jumlah MP 12 yang di UN kan 6 MP, berarti proporsi UN dan MP lainnya untuk menentukan kelulusan masing-masing 50%. Kedua: Sebaiknya penilaian ujian juga di integrasikan dengan penilaian sikap secara proporsional berdasarkan tingkat satuan pendidikan. Untuk SD penilaian sikap disarankan 75%, SMP 50% dan SMA 25%, namun demikian perlu ditetapkan indikator kualitatif dan kuantitatif penilaian sikap yang obyektif. Ketiga: Ujian nasional dengan hanya menguji beberapa mata pelajaran saja mungkin sebaiknya hanya digunakan untuk standarisasi rata-rata tingkat kecerdasan (IQ) siswa secara nasional pada mata pelajaran tertentu, Standarisasi secara nasional sangat tepat digunakan untuk mengetahui disparitas kemampuan siswa antar sekolah dan atau antar daerah yang bermanfaat dalam menentukan kebijakan untuk peningkatan mutu proses pembelajaran. Ketika terjadi disparitas nilai rata-rata siswa terhadap mata pelajaran tertentu antara sekolah A dengan B, atau antara daerah A dengan daerah B, maka dapat di telusuri faktor penyebanya apakah disebabkan oleh, kualitas guru, kualitas murid atau ketersediaan sarana dan prasarana. Kempat: mungkin sebaiknya ujian pada tingkat satuan pendidikan (SD, SMP dan SMA) digunakan untuk pemetaan kecendrungan kompetensi siswa untuk mengarahkan mereka ke jenjang pendidikan lanjutan, hal ini dapat mendukung rencana mendiknas untuk mengintegrasikan UN (sebaiknya seluruh hasil ujian MP) dengan ujian masuk perguruan tinggi negeri.

Mari kita bersama memikirkan nasib generasi kita, jangan kita mempertahankan suatu kebijakan hanya karena kepentingan jangka pendek, nasib bangsa sangat ditentukan oleh generasi penerus kita. ***