PROBIDIK GEMA JABAR, SOLUSI JITU ATASI KEKURANGAN GURU DI JAWA BARAT

Oleh Jaka Suryawan,

SMAN 1 Cikakak Kab. Sukabumi

Salah satu masalah krusial dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini adalah kurangnya jumlah guru. Berdasarkan data Kemendikdasmen dari Dapodik bulan Desember 2024, kekuarang guru pada tahun pelajaran 2025/2026 sekitar 374.000 guru di berbagai satuan pendidikan negeri. Secara total terdata sekitar lebih dari 3 juta orang guru ASN yang aktif mengajar saat ini. Masalah kedua adalah tidak meratanya distribusi guru ASN. Pada satu sisi terdapat daerah yang surplus, namun di daerah lain sangat kekurangan. Masalah lainnya yang berhubungan dengan kekurangan guru ini adalah sangat jarangnya guru pada mata pelajaran tertentu, seperti matematika, fisika, teknologi informasi, BK, dan yang lainnya.

Faktor apa sajakah yang menjadi penyebab semakin berkurangnya guru di Indonesia? Setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan semakin berkurangnya jumlah guru di Indonesia, antara lain:

1.         Gelombang pensiun besar-besaran

Guru PNS yang diangkat sekitar tahun 80-90 an sekarang sudah memasuki usia 55 hingga 60 tahun, sudah memasuki masa pensiun. Data Kemdikbud setiap tahun ada sekitar 50 ribu hingga 70 ribu PNS yang pensiun. Sedangkan jumlah penggantinya belum seimbang karena formasi CPNS/P3K sangat terbatas.

2.         Menurunnya Minat Menjadi Guru

Hal ini berkaitan dengan pendapatan. Pendapatan seorang guru ASN dianggap tidak seimbang dengan beban kerja. Guru yang berpendidikan minimal strata-1 mendapatkan gaji yang jauh di bawah upah minimum regional (UMR), jelas tidak seimbang dengan kebutuhan hidupnya. Hal ini menyebabkan  banyak lulusan kependidikan lebih memilih profesi lain yang lebih menjanjikan.

3.         Beban Kerja dan Administrasi Terlalu Berat

Guru adalah salah satu profesi yang tidak terbatasi oleh waktu kerja. Memang kalau sekedar mengajar di depan kelas itu jelas waktunya. Namun dibalik itu semua, guru sering harus menyelesaikan tugasnya di luar jam kerja. Menyelesaikan administrasi pembelajaran, memeriksa ulangan harian, home visit untuk menangani permasalahan murid, dan tugas lainnya. Terlebih guru yang mendapatkan tugas tambahan di luar tupoksinya, seperti menjadi bendahara BOS/BOPD, menjadi operator sekolah yang bebannya melebihi tupoksi. Hal lain yang harus dihadapi guru adalah tekanan mental menghadapi murid, orangtua murid dan sistem yang begitu ketat. Faktor ini benyak menyebabkan guru ‘burnout”.

4.         Masalah Kesejahteraan dan Status

Kecilnya pendapatan sebagai guru masih menjadi masalah. Hingga saat ini masih ada guru (honorer/P3K paruh waktu) yang hanya mendapatkan gaji Rp. 300.000 hingga Rp. 1.500.000 perbulan. Jelas ini tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan hidup minimal setiap bulannya. Terlebih bagi guru yang telah berkeluarga dan memiliki anak. Hal lain adalah ketimpangan antara guru PNS, guru P3K (penuh waktu), dan P3K paruh waktu.

5.         Moratorium Rekrutmen Guru Honorer

Sebenarnya jumlah real guru di Indonesia itu sangat melimpah. Namun kesempatan mereka untuk mengabdikan diri sebagai ASN sangatlah terbatas. Keterbatasan kesempatan inilah yang menyebabkan banyak sekali satuan pendidikan yang kekurangan guru. Kebijakan larangan penerimaan guru honrer di satuan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah turut berkontribusi semakin berkurangnya jumlah guru pada satuan pendidikan negeri di Indonesia.

Mengerucut pada permasalahan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Saat ini kekurangan guru di Jawa Barat juga terhitung kronis. Data menjelang tahun Pelajaran 2026/2027 di Jawa Barat tercatat kekurang guru sejumlah 4.392 orang pada jenjang SMA dan SMK Negeri. Terlebih diproyeksikan sebanyak 1.251 orang guru memasuki masa pensiun tahun ini. Keadaan ini tentu saja menjadi masalah yang krusial dan memerlukan Tindakan solutif dari pemangku kebijakan di bidang pendidikan.

Terobosan jenius muncul dalam Upaya mengatasi masalah kekurangan guru di Provinsi Jawa Barat. Setidaknya terdapat tiga langkah kunci yang diterapkan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mengatasi kekurangan guru; Program PROBIDIK GEMA JABAR, Program Mahasiswa Mengajar, serta pengusulan formasi PPPK secara berkala.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melalui Program Penguatan Profesional Bidang Kependidikan (PROBIDIK) untuk menempatkan ribuan mahasiswa ke sekolah-sekolah guna mengatasi kekurangan guru. Gerakan Mahasiswa Mengajar Jawa Barat (Gema Jabar) yang di-launching pada tanggal 15 Juni 2026 ini merupakan symbiosis mutualisma antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Menindaklanjuti program kerja sama ini, UPI langsung menerbitkan Surat Edaran Rektor UPI Nomor 51/2026 tentang P3K Gema Jabar. Melalui surat edaran ini seluruh mahasiswa wajib mengikuti skema baru untuk ditempatkan di SMA dan SMK negeri di berbagai daerah Jawa Barat, sesuai yang telah ditentukan. Program Gerakan Mahasiswa Mengajar Jawa Barat pun resmi bergulir dengan menerjunkan 1.147 mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ke 364 sekolah di berbagai daerah beberapa waktu lalu.

Sebagai mana program yang baru digulirkan, tentu saja program ini tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan. Berikut plus-minus program Probidik Gema Jabar. Kelebihan program tersebut antara lain:

o   Memberikan Pengalaman Nyata: Mahasiswa calon guru dapat langsung praktik berdiri di depan kelas dan memahami situasi asli di sekolah. Hal ini merupakan masalah berharga sebagai pembiasaan para mahasiswa sebelum benar-benar menjadi guru di hadapan para murid.

o   Program Setara 20 SKS: Kegiatan mengabdi selama enam bulan ini dihitung memenuhi bobot perkuliahan.

o   Membantu Sekolah: Kehadiran mahasiswa dapat menambal kekurangan guru di ratusan SMA, SMK, dan SLB.

Adapun kekurangan dari program ini di antaranya:

o   Keluhan Beban: Sebagian mahasiswa sempat mengeluhkan penugasan karena dikhawatirkan menambah beban kerja tanpa kejelasan insentif yang memadai.

o   Kesulitan adaftasi: Ketidaksiapan mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah di daerah terpencil atau perdesaan.

o   Ketidaksinkronan jurusan: Tidak sesuainya program pendidikan yang tersedia dengan kebutuhan guru di sekolah. Sebagai contoh yang diperlukan oleh sekolah adalah guru BK, namun UPI menugaskan mahasiswa PGSD. Hal ini tentu saja kurang tepat sasaran.

o   Ketidaksiapan mahasiswa: Banyak mahasiswa yang tidak siap ditempatkan di daerah terpencil dan jauh dari domisilinya. Hal ini dapat dimengerti sehubungan dengan biaya hidup dan biaya transfort yang harus mereka tanggung selama mengikuti program. Walaupun ada insentif bagi mereka, namun bisa dipastikan itu tidak akan dapat menutupi kebutuhan. Akibatnya, sekolah-sekolah yang ada di daerah hanya merasakan program ini jika terdapat mahasiswa alumni sekolah tersebut yang memang rumahnya berdekatan dengan sekolah.

o   Kesinambungan Program: program Probidik Gema Jabar akan berjalan selama enam bulan. Setelah itu program dilanjutkan melalui kontrak baru dengan mahasiswa dan program pendidikan yang berbeda. Hal ini tentu saja akan mendatangkan permasalahan baru untuk sekolah sehubungan dengan jumlah mahasiswa pengganti dan keselarasan jurusan dengan mata pelajaran yang ditinggalkan.

Terlepas dari plus-minusnya, program Probidik Gema Jabar merupakan terobosan jitu yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi kekurangan guru. Melihat bentuknya, tentu saja ini adalah solusi yang bersifat sementara. Dalam arti program ini tidak dapat dijadikan Solusi permanen dari kekurangan guru di Jawa Barat. Pengamat Pendidikan dari UPI, Cecep Darmawan menilai, kehadiran mahasiswa melalui Program Penguatan Profesional Bidang Kependidikan (Probidik) Gema Jabar merupakan bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam membantu pemerintah mengatasi kekurangan guru. Namun, menurutnya akar persoalan tetap harus diselesaikan melalui percepatan rekrutmen tenaga pendidik.