Profesi Guru dalam Jeratan Stratifikasi

Oleh Saeful Hadi, S.Sos.

Suatu saat saya mendapatkan kabar salah seorang alumni sekolah tempat saya mengabdi sedang bekerja di sebuah perusahaan di Kabupaten Bandung. Siapapun alumni yang kemudian bisa bekerja adalah sebuah kebahagiaan tersendiri setelah yang bersangkutan berhasil meraih gelar sarjana. Sekilas tidak ada yang aneh. Namun ada yang menelisik hati, alumni pintar tersebut yang cukup komunikatif dengan saya selaku gurunya saat di SMA, yang merupakan lulusan dari di sebuah PTN di Jawa Tengah adalah seorang sarjana pendidikan. Sementara tempat kerjanya adalah sebuah perusahaan yang jauh berbeda dari dunia pendidikan. Realita bahwa sarjana pendidikan kemudian bekerja di luar dunia kependidikan seperti guru atau dosen oleh sebagian kalangan dianggap tidaklah aneh. Namun ketika saya tanyakan alasannya mengapa dirinya tidak berminat menjadi guru, jawabannya membuat saya merenung.

“Lah Pak hidup zaman sekarang, apa cukup saya punya uang tiga ratus ribu untuk menjadi guru honor di sebuah sekolah?” Dia malah bertanya balik kepada saya. Jawaban dalam komunikasi lewat WhatsApp tersebut langsung menerawangkan pikiran masa lalu saya saat bekerja menjadi guru honorer di sebuah sekolah swasta dengan imbalan tujuh ribu rupiah per jam dan mengajar total delapan jam sehingga saya sebulan mendapatkan imbalan dari mengajar sebesar lima puluh enam ribu rupiah. Kondisi itu berlangsung nyaris kurang lebih dua tahun. Saya mau menyerah saat itu, namun ibu yang seorang pensiunan janda dari almarhum ayah yang terakhir sebagai kepala sekolah di sebuah SMP Negeri, selalu mengingatkan, “Sok bersabar saja, tekuni saja, jika butuh makan atau jajan, ibu masih bisa memberi kamu atau dari kakakmu, pada saatnya nanti kamu juga akan diangkat jadi PNS! Bersabar saja!”

Kesabaran saya, ibu serta kakak berbuah manis, saya menjadi guru honorer kurang lebih enam tahun (2002-2008) akhirnya pada tahun 2009 diangkat menjadi PNS di sekolah tempat saya mengabdi sekarang, SMAN 2 Banjar. Alhamdulillah! Saya membayangkan sekaligus juga sangat berharap bahwa kisah tragis saya dengan bayaran menjadi seorang guru honorer saat itu tidak akan terulang lagi pada guru-guru yang lain khususnya yang sudah mengabdi dengan durasi waktu yang lama. Namun ternyata realitanya kisah tragis tetap saja terjadi sampai saat ini, salah satunya ketika anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat, Idris Apandi merilis sebuah berita di KOMPAS.com ada seorang guru honorer dengan gaji dua ratus lima puluh ribu rupiah mampu hidupi 3 anaknya selama 35 tahun. Sebuah realita yang menyedihkan dan tragis!

Saya termasuk guru yang tidak terlalu begitu fokus dengan perubahan kurikulum karena intinya tetap sama dan tujuannya sama, walaupun berbeda-beda cover (baca: pergantian kebijakan). Bagi saya ketika peserta didik mendapatkan pengajaran, pembelajaran dan pula bimbingan adalah ada perubahan yang terjadi walaupun dengan takaran yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat mereka, bukan berdasarkan nilai di atas kerta semata (karena kecenderungan banyak berbohong atau tidak objektif). Idealisme saya sebagai guru (dan juga turunan guru) adalah peserta didik bisa memahami dan menyadari potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan bagi kemajuan dia, kecerdasan dan masa depannya dengan berbagai fashion yang menjadi tujuan hidup mereka, selama di jalan kebenaran serta tidak menyimpang dari aturan dan norma

Justru yang menarik menurut saya adalah sampai detik ini sejarah pendidikan di Indonesia tidak pernah ada upaya untuk menghilangkan stratifikasi profesi guru. Sejak saya menjadi guru tahun 2002 sampai sekarang dan sejak saya lahir sebagai seorang anak guru dan lingkup keluarga guru (kakek, pakde, bude, paman, bibi, kakak, dan saudara dekat saya berprofesi guru) belum ada upaya untuk membuat kesejahteraan guru menjadi lebih adil dan merata. Satu sekolah negeri misalnya bisa terdapat berbagai level guru, misalnya guru pemula (baru lulus sarjana pendidikan dan mencoba belajar menjadi guru), guru honorer baru (dibayar dari kelebihan uang dari sekolah), guru honorer lama dan masuk dapodik, guru honorer provinsi, guru P3K non sertifikasi, guru P3K bersertifikasi, PNS biasa belum sertifikasi, dan guru PNS yang sudah bersertifikasi. Abaikan dulu urusan kepangkatan dan berbagai jabatan yang disandangnya, maka sungguh nyata terdapat stratifikasi sosial di kalangan para guru. Padahal beban kerja mereka umumnya sama dan bahkan tidak jarang guru pemula atau yang paling rendah gajinya dengan beban pekerjaan yang lebih berat di luar jam mengajar.

Sebagai seorang guru dan lahir dari lingkungan kehidupan guru, saya begitu merasakan bahwa pandangan orang tentang guru ibarat pisau bermata dua. Satu bagian yang tajam adalah gambaran sosok mulia, luhur, terpuji, pintar, teladan dan sosok yang menjadi penentu kesuksesan bagi siapapun (sehebat apapun level hidup anda sekarang, sedikit banyak pasti atas jasa guru). Pada konteks ini derajat guru sangatlah tinggi di pandangan struktur sosial masyarakat atau lapisan sosial di masyarakat.

Namun ironisnya sisi tajam lainnya ketika berkaitan dengan reward terhadap profesi guru sungguh sebuah dinamika yang tak elok, bahkan sangat miris. Pandangan masyarakat termasuk keluarga saya sendiri misalnya bahwa menjadi guru adalah semata-mata niat karena ibadah jangan terlalu berpikiran komersil atau materi. Apakah salah? Pada sisi religius mungkin bisa diterima karena mengamalkan ilmu serta mendidik peserta didik menjadi pintar dan saleh adalah sebuah pekerjaan mulia dan bernilai ibadah. Namun apakah hal tersebut boleh menutupi nasib kesejahteraan mereka dengan seenaknya dan tidak manusiawi? Lalu bagaimana jika lulusan SMA bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji di atas satu juta, sementara ada saudara-saudara kita yang menjadi guru sudah mengabdi puluhan tahun dan masih dibayar ratusan ribu rupiah, apakah ini bukan sebuah kezaliman atau malah dianggap sebuah kewajaran? Nau’zubillah!

Entah apa yang terpikirkan bagi orang pada zaman sekarang berkaitan dengan profesi guru. Apakah ketertarikan orang atau pelajar untuk melanjutkan jenjang karier hidupnya menjadi seorang guru betul-betul murni dari hati nurani seperti zaman saya atau generasi di atas saya? Nominal uang yang melekat pada berbagai kebutuhan pokok sekarang sudah sangatlah meroket tajam, berbeda zaman dengan pada saat kuliner rakyat seperti gehu, bala-bala atau pisang goreng masih dengan harga lima ratus rupiah. Sementara makanan-makanan ringan di berbagai minimarket atau supermarket (sasaran konsumsi anak-anak zaman now) harga-harganya sudah meroket dengan isi yang sangat minim dan alakadarnya. Kapitalisme berjaya, sementara banyak rekan-rekan guru di berbagai daerah berjuang “sabar” dan “ikhlas” dengan realita minimnya kesejahteraan mereka.

Saya kira logis apa yang menjadi keputusan alumni sekolah saya seperti yang disampaikan di atas ketika dia memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan bukan di ruang pendidikan yang menjadi latar akademisnya, jika mengacu pada hak dia untuk mengabaikan mereka yang tidak menghargai profesinya dengan gaji yang layak. Meroketnya harga kebutuhan pokok terutama ketika harus takluk oleh kenaikan harga BBM bisa menjadi faktor penting bahwa profesi guru dengan gaji yang tidak manusiawi adalah sebuah “kecelakaan parah” di negeri tercinta ini. Berbagai daerah menggelorakan kenaikan upah minimum regional (UMR) atau sejenisnya, sementara paksaan guru mengajar minimal 24 jam sesuai amanat Undang-undang, pada realita di lapangan tidak pernah bersinggungan dengan UMR atau UMK, kecuali mereka yang sudah PNS, P3K atau guru honorer bersertifikasi.

Sedemikian murahkah harga kerja atau “banting tulang” seorang guru khususnya yang bertitel sarjana sehingga harus dihargai dengan sangat tidak layak, sementara beberapa pekerjaan santai dan lulusan hanya SMA/SMK pun dibayar lebih layak? Saya terus terus kurang respek dengan berdirinya berbagai sekolah swasta yang kemudian berpikir bahwa guru-gurunya hanya dibayar alakadarnya dengan asumsi siswanya sedikit atau keuangan minim. Lo untuk apa didirikan sekolah hanya untuk “tega” membayar guru-gurunya dengan harga murah dan berdalih semata-mata niat ibadah? Kalau begitu, sangatlah rendah penghargaan terhadap profesi seorang guru jika terus-menerus alibi yang digunakan pekerjaannya ringan, jamnya sedikit dan jumlah siswanya terbatas.

Khusus bagi perguruan tinggi yang berstatus LPTK baik negeri atau swasta juga sebaiknya memperhatikan juga nasib lulusan-lulusannya sebagai sarjana pendidikan. Kuantitas yang terus meningkat dan linier pula dengan kualitasnya khususnya metode pembelajaran terkini, namun realitanya baik keterserapan dalam sektor pendidikan (baca: menjadi guru) yang minim karena formasi yang sedikit, maupun prediksi reward yang alakadarnya adalah sebuah persoalan yang tidak boleh didiamkan. PGRI pun harus bergerak untuk lebih melindungi dan mengangkat derajat guru menjadi profesi yang lebih dihargai dan diupah dengan lebih layak serta manusiawi.

Jika benar bahwa adanya UU Sisdiknas baru kemungkinan menghapus tunjangan profesi guru (walaupun banyak bantahan) adalah sebuah kezaliman yang nyata terhadap profesi guru. Mereka yang terlibat regulasi aturan mungkin kacang lupa pada kulitnya, ketika mereka jadi “orang” tak lepas dari jasa guru-guru mereka yang harus dihargai dan dilindungi martabatnya. Saya pada konteks tulisan ini tidak mau ikut berdebat berkaitan dengan UU Sisdiknas, biarlah menjadi perhatian bagi para intelektual yang lebih kompeten dalam bidang regulasi perundang-undangan dan para pakar pendidikan.

Pesan saya sebagai guru dan juga berasal dari keluarga guru, siapapun yang menjadi presiden di negeri ini atau menteri yang mengurusi pendidikan agar lebih menghargai harkat dan martabat guru termasuk penghargaan dengan gaji atau honorarium yang lebih layak. Pembenahan izin pendirian sekolah, rekrutmen tenaga guru, penggajian/honorarium guru serta alokasi anggaran pendidikan yang lebih layak adalah hal-hal penting di samping tentu saja perbaikan kurikulum yang berkesinambungan dan tidak memberatkan guru di lapangan. Ketika harga BBM akhirnya naik, lalu tersiar kabar bahwa gaji direksi BUMN naik, apakah hal tersebut tidak memancing empati bahwa guru juga layak naik gajinya apalagi dengan kondisi kebutuhan pokok yang melonjak naik dengan tajam? Jangan ditanya lagi berapa nominal gaji direksi atau karyawan BUMN!

Stratifikasi profesi guru yang terjadi di lapangan saat ini janganlah terus menjadi kezaliman turunan atau dosa warisan yang tidak pernah terputus atau hal dianggap wajar bagi harkat seorang guru. Marwah profesi guru bukan lagi hanya diukur “sekadar amal/ibadah mengamalkan ilmu”, namun pula dengan penghargaan dan kesejahteraan yang layak, adil, pantas dan merata. Regulasi prosedur penerimaan guru harus betul-betul memperhatikan reward yang pantas, bukan hanya sanggup “seikhlasnya”. Jangan sampai saya kelimpungan menjawab saat ditanya oleh alumni lulusan SMA yang bekerja di bank dengan masa kerja kurang dari dua tahun dibayar dengan gaji hampir delapan juta rupiah, “Kalau boleh tahu gaji bapak dan guru-guru di sekolah berapa sih Pak, pasti lebih besar dari saya, ya?”

Langensari, Kota Banjar, 19 September 2022

Saat harus istirahat perjalanan

PROFIL PENULIS 

lahir di Tasikmalaya, 4 Agustus 1977 adalah PNS Guru Mapel Sosiologi di SMAN 2 Banjar, Kota Banjar, Jabar sejak tahun 2009 hingga sekarang. Alumni Jurusan Sosiologi FISIP Unsoed tahun 2001 ini sangat minat dalam dunia literasi dan hobi menulis. Finalis Een Sukaesih Award (ESA) 2019 untuk kategori guru SMA yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pernah dinobatkan sebagai Tokoh Peduli Literasi di Kota Banjar tahun 2021 dari Yayasan Ruang Baca Komunitas (YRBK) Kota Banjar, Jawa Barat. Sudah menerbitkan 22 judul buku individual/solo, 2 judul buku duet penulis, dan kontributor tulisan dalam 60 judul buku antologi, kurator dan editor/penyunting untuk 7 buku antologi karya siswa, serta penulis lepas dalam berbagai laman. Penulis saat ini berdomisili di Perum Griya Langensari Indah E-5, Desa/Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Alamat email [email protected], facebook: Saeful Hadi, dan nomor telepon/WA: 085223871868.