PROFESIONALISME APARAT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PERENCANAAN DERAH PROVINSI JAWA BARAT

Oleh Dr. Rahman Mulyawan, M.Si.

(Fisip – Unpad)

Pelayanan publik merupakan proses menuju tujuan utama dibentuknya suatu negara, yakni bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun pada kenyataanya saat ini terindikasi bahwa pelayanan publik memiliki kualitas rendah. Rendahnya kualitas dari pelayanan publik ini lebih banyak disebabkan oleh aparat (birokrasi) yang tidak menyadari adanya perubahan dan pergeseran yang terjadi dalam budaya masyarakatnya dari budaya yang bersifat hirarkhis ke budaya yang bersifat individual, dari budaya yang bersifat fatalis, ke budaya yang bersifat egaliter. Pelayanan publik yang modelnya birokratis cocok untuk budaya masyarakat hirarkhis; pelayanan publik yang modelnya privatisasi cocok untuk budaya masyarakat individual (yang anti hirarkhis); pelayanan publik yang modelnya kolektif cocok untuk budaya masyarakat fatalis (yang mendukung budaya hirarkhis dan anti budaya individu); sedangkan pelayanan publik yang modelnya memerlukan pelayanan cepat dan terbuka cocok untuk budaya masyarakat egaliter (yang anti budaya hirarkhis, anti budaya individu dan anti budaya fatalis).

Saat ini, kecenderungannya mengatakan bahwa masyarakat Jawa Barat sudah memasuki era budaya masyarakat egaliter, oleh karenanya bentuk pelayanan publik yang cocok adalah model pelayanan cepat dan terbuka.

Berdasarkan pengamatan penulis, dapat diidentifikasikan beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya profesionalnya aparat di Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan publik, yaitu:

1)         Birokrasi pemerintah Provinsi Jawa Barat masih belum optimal dalam menjalankan fungsi pelayanan umum;

2)         Perilaku kepemimpinan dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum terfokus pada melayani;

3)         Profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan  masih belum baik;

4)         Belum optimalnya pengembangan kapasitas kelembagaan;

Dengan demikian para pegawai harus professional dalam melayani masyarakat karena profesionalisme pegawai merupakan arah serta tujuan dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rician Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, memiliki tanggung jawab dalam perencanaan dengan tugas pokok yang meliputi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai beberapa fungsi:

1.         Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

2.         Penyelenggaraan kesekretariatan, penelitian/pengkajian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan serta pendanaan pembangunan;

3.         Penyelenggaraan data dan informasi pembangunan serta mengkomunikasikan hasil-hasil perencanaan pembangunan daerah untuk peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan;

4.         Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan nasional serta Kabupaten/Kota.

Jika dicermati, sedikitnya ada tiga implikasi penting terhadap perencanaan pembangunan daerah, yaitu: (i) pemerintah daerah memiliki kewenangan yang semakin luas untuk mengatur dirinya sendiri; (ii) pemerintah daerah semakin dituntut untuk mampu mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah melalui pengembangan kreatifitas, inisiatif, prakarsa, dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat; dan (iii) semakin besarnya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas publik, pemerintahan yang bersih, transparansi, keterbukaan, pelayanan publik, dst.

Berbagai implikasi di atas telah mengakibatkan tanggung jawab dan kewenangan Bappeda juga semakin besar dan luas. Bappeda, disamping dituntut untuk tetap melaksanakan fungsi dasarnya, yaitu mengembangkan proses perencanaan, mengimplementasikan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas perencanaan pembangunan daerah, juga dituntut untuk menyusun kerangka makro rencana pembangunan daerah, menentukan strategi dan prioritas program pembangunan daerah, mengidentifikasi dan mengelola potensi daerah, mengembangkan sumber-sumber alternatif pembiayaan pembangunan daerah, mengembangkan kerjasama vertikal dan horizontal, merangsang partisipasi masyarakat, dan lain-lain.

Namun patut disayangkan bahwa struktur organisasi Bappeda hampir tidak mengadaptasi atau melakukan proses penyesuaian (adjustment process) atas membengkaknya tanggung jawab dan kewenangan tersebut. Jika diamati, struktur organisasi Bappeda, hampir tidak mengalami perubahan berarti. Kalaupun terjadi perubahan, nampaknya hanya sebatas perubahan nomenklatur jabatan. Sama sekali tidak ada perubahan yang berlangsung secara diametral.

Tentu saja, agak sulit mengharapkan Bappeda lebih optimal jika struktur organisasinya masih kental dengan nuansa struktural, hirarkial, dan birokratis. Struktur organisasi seperti itu mungkin sesuai untuk lembaga teknis ? katakanlah dinas dan kantor ? tetapi tentu saja tidak cocok untuk lembaga ”think-tank” seperti Bappeda. Proses kreatifitas berpikir ? sesuatu yang amat diperlukan di Bappeda ? sulit tumbuh di lingkungan kerja yang mengedepankan struktur dengan pola kaku ”atasan-bawahan” dan bekerja berdasarkan atas ”instruksi-juklak-juknis”.

Dengan beban kerja yang relatif cukup tinggi, Bappeda di hadapkan kepada tantangan masa depan yang lebih kompleks. Sehingga dengan peran strategis yang diemban, Bappeda dituntut untuk dapat lebih rensponsif dan proaktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Bappeda diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat dan tepat, tidak hanya dalam konteks kekinian melainkan juga melakukan antisipasi kejadian yang akan datang. Dengan demikian perlu disusun struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat yang ideal dan proporsional, yang di dalamnya ada unsur lini dan unsur staf, yang semuanya harus sinergi dari Top manajer, midle manajer sampai dengan lower manajer yang diimplementasikan oleh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV Bappeda.

Namun harapan tersebut diatas terindikasi sulit untuk terlaksana mengingat UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki program untuk penghapusan jabatan eselon III, IV dan V (di Bapeda Provinsi Jawa Barat tidak memiliki jabatan eselon V). Para pegawai dari tiga jenjang eselon itu nantinya bakal menduduki sebagai pegawai fungsional. Ada dua hal pokok yang akan mengalami perubahan setelah UU ASN diberlakukan. Kedua hal itu terkait struktur kelembagaan dan penghapusan jabatan eselon III sampai V. Tiap SKPD hanya terdapat unsur kepala, sekretaris dan tata usaha. Dan konsekuensinya jabatan eselon III, IV dan V dihapus.

Penghapusan jabatan eselon III sampai V itu dimaksudkan untuk efisiensi kinerja pegawai pemerintahan. Mereka nantinya hanya menjadi pegawai fungsional. Perubahan inilah yang harus dipersiapkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tidak dimungkiri selama ini jabatan fungsional masih dipandang sebelah mata. Bahkan setiap kali para pegawai eselon ditawari menjadi pegawai fungsional cenderung gengsi, sebab jabatan itu dinilai seolah nonjob. Padahal tenaga fungsional sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi.

Jabatan fungsional ini seperti auditor, tenaga arsiparis, peneliti, perencana, pranata komputer, statistik, pranata laboratorium dan penguji kendaraan bermotor. Selama ini jabatan fungsional peneliti masih langka dan dipandang sebelah mata, karena memang belum banyak dikenal. Padahal, peneliti mutlak diperlukan keberadaannya di setiap satuan kerja.

Jabatan peneliti juga sangat strategis, mengingat tidak ada persyaratan angka kredit untuk menempati jabatan ini. Saat ini tengah dipersiapkan program yang nantinya mengharuskan masing-masing unit SKPD memiliki tenaga fungsional perencana. Diupayakan, ke depan pejabat fungsional pun bisa menduduki struktural asalkan punya legalisasi kompetensi jabatan (atau lolos dalam lelang jabatan).