Penulis: Idat Mustari

Idat Mustari
Oleh Idat Mustari*
Negara disebut
demokratis jika ada pesta demokrasi atau pemilihan umum. Dengan kata lain tidak
pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum (Pemilu). Melalui Pemilu rakyat
selain memilih Presiden dan wakilnya yang disebut dengan akronim Pilpres
(Pemilihan Presiden) juga memilih calon anggota DPRI dan DPRD yang disebut
dengan Pileg (pemilihan legiaslatif). Meskipun biasanya pemilihan presiden
dianggap lebih penting di mata rakyat dibandingankan pemilihan
legislatif. Padahal pemilihan keduanya sama pentingnya.
Di pemilu
legislatif ada sistem pemilu sebagai kerangka bagi proses dan disain pemilu
dengan aneka macam tahapannya. Di Indonesia pernah menggunakan sistem
proposional daftar tertutup dan terbuka.
Di era Orde Baru,
penentuan calon legislatif menggunakan sistem proposional tertutup. Itu
artiya pemilih (rakyat) menentukan pilihan dengan cara mencoblos tanda gambar
partai. Partai politik memegang kekuasaan penuh untuk menentukan siapa di
urutan nomor berapa di daerah pemilihan mana. Namanya juga sistem tertutup,
artinya rakyat tidak tahu siapa yang akan jadi wakilnya di Gedung dewan. Di
sistem ini tak perlu para calon legislatif blusukan memperkenalkan diri kepada
rakyat.
Sejak runtuhnya
era Orde Baru, di pemilihan umum 1999 dan 2004, sistem pemilu mengalami
perombakan total. Jumlah partai yang ikut pemilu mencapai 48 partai. Surat
suara yang semula hanya mencantumkan gambar partai sekaligus daftar calon
anggota legislatif.
Sistem pemilu 1999
dan 2004 disebut sistem semi—daftar terbuka. Nomor urut ditentukan oleh partai
politik. Nomor urut jadi indicator jadi tidaknya seorang calon duduk di kursi
dewan. Calon-calon yang berada di urutan jauh “nomor sepatu,” bisa saja
terpilih tetapi harus bekerja keras merebut suara rakyat agar perolehan
suaranya bisa memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP) dan tentu sangatlah
sulit. Itu artinya penentuan siapa calon legislatif yang bakal jadi
anggota legislatif masih berada dalam kekuasaan partai.
Sistem semi
terbuka pun mengalami perubahan jadi sistem proposional daftar terbuka. Artinya
yang terpilih jadi anggota legislatif adalah mereka yang memperoleh suara
terbanyak, tak penting di nomor urut berapa. Di sistem ini kompetisi
pun sangat kuat. Calon legislatif bukan saja bersaing dengan calon
legislatif dari partai yang berbeda, tetapi juga dengan calon legislatif yang
sama partainya.
Sistem proposional
terbuka memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai
anggota legislatif tanpa harus jadi kader partai tahunan. Tentu saja yang
sangat diuntungkan adalah mereka yang memliki popularitas, elektabilitas dan
‘isi tas’ meskipun minim kualitas.
Terdengar suara
sayup-sayup dari KPU, untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 akan kembali ke
sistem proposional tertutup. Jika ini benar terjadi, maka para caleg tidak
perlu memasang foto dirinya dengan berpose “manis” di baliho atau spanduk. Tak
perlu buat kalender yang ada foto diri caleg. Dengan kata lain, tak perlu
mempromosikan diri, tak perlu pasang-pasang gambar, tak perlu kumpulin
orang-orang kemudian memperkenalkan diri sebagai caleg setelah bubar diberi
amplop puluhan ribu, tak perlu semua itu. Yang diperlukan dekat-dekatlah dengan
penguasa partai. So bagi para pemimpi jadi anggota legislatif maka sebaiknya
tunggu sistem apa yang akan dilaksanakan di Pileg 2024. Selamat Menunggu
*Pemerhati Sosial
dan Kebangsaan, Advokat