Penulis: Akbar Maulana Budiman

Akbar Maulana Budiman
IKN adalah singkatan dari ibu kota negara baru, IKN
ini termasuk masa depan Indonesia yang rencananya akan diresmikan pada 17
Agustus 2024 bersamaan dengan perayaan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79.
Kota ini direncanakan untuk menggantikan Jakarta, yang kita ketahui ibu kota
yang berada di Jakarta sudah dari tahun 1945.
Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara baru di
Kalimantan pada tanggal 18 Januari 2022 dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota
Negara (IKN) menjadi UU oleh DPR RI dan pemerintah, pelaksanaan pembangunan ibu
kota nusantara ini dilaksanakan dalam 5 tahap sesuai UU ibu kota negara yang
sudah berlangsung dari tahun 2022 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2024,
karena pembangunan IKN ini merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang
tercantum dalam RPJMN 2020-2024.
Ibu kota negara baru atau IKN ini dipindahkan
karena ada beberapa hal yang memang harus dipindahkannya ibu kota Jakarta ke Kalimantan,
sudah jelas pasti alasan utamanya yaitu beban Jakarta sudah terlalu berat dan
padat penduduk juga padat kendaraan di mana jalanan Jakarta sudah jadi
langganan kemacetan bagi para pengendara roda empat maupun roda dua, dan alasan
Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke daerah Kalimantan ada beberapa
pertimbangan yaitu risiko bencana minimal baik banjir, gempa bumi, tsunami,
kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor, lokasi juga strategis karena
berada di tengah-tengah Indonesia, berdekatan pula dengan wilayah perkotaan
yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda, sudah memiliki
infrastruktur yang dibilang relatif lengkap, dan di Kalimantan juga sudah
tersedia lahan atau tanah yang dikuasai oleh pemerintah seluas 180,000 hektar.
Itulah alasan yang kuat kenapa IKN pindah di pulau Kalimantan.
Namun tidak sampai di situ saja awal-awal
pemindahan dan pembangunan IKN ada sedikit masalah dari lahan, dari
infrastruktur, dan dari ekosistem atau lingkungan penduduk yang terkena dampak
pembangunan proyek IKN, karena ada beberapa penduduk yang memang keras menolak
pemindahan dan pembangunan IKN yang telah dilakukan oleh presiden Jokowi. Ada
juga yang memang sebagian penduduk pasrah akan adanya pembangunan IKN karena
tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mungkin rakyat biasa melawan pemerintah
yang mungkin memiliki kuasa yang tinggi dan melihat rendah terhadap rakyat yang
merengek untuk dimintai haknya.
Namun pemerintah pun pasti sudah melakukan
pertimbangan secara matang dan tidak mungkin main-main. Akan tetapi pasti ada
saja pro dan kontra jika pemerintah melakukan sebuah tindakan, karena tindakan
atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pasti berurusan dengan rakyat.
Memang jika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Pulau Kalimantan
akan mengurangi beban atau suatu masalah di daerah Jakarta, dapat mengurangi
infrastruktur yang dibutuhkan, dan Jakarta akan tetap bisa berkembang seiring
berkembangnya zaman walaupun ibu kota sudah dipindahkan ke Pulau Kalimantan.
Itu adalah sebuah keuntungan yang didapat oleh penduduk yang tinggal di Jakarta.
IKN di Pulau Kalimantan juga dapat memajukan Pulau
Kalimantan karena dengan dipindahkannya ibu kota ke Kalimantan bisa memajukan
perekonomian di Kalimantan, semakin banyaknya investasi sehingga kehidupan
masyarakat di IKN dan sekitarnya akan ikut membaik. Kekurangannya mungkin
persoalan tentang lingkungan hidup, dengan berpindahnya ibu kota ke Kalimantan
pastinya ada pembangunan dan itu membutuhkan lahan yang pastinya tidak sedikit.
Sedangkan Pulau Kalimantan termasuk surganya para flora dan fauna yang hidup di
hutan Kalimantan, jika ada pembangunan IKN sudah dipastikan pasti akan musnah.
Dari hasil temuan masalah kajian lingkungan hidup
strategis risiko dampak lingkungan IKN, yang pertama masalah keterbatasan
suplay air baku atau air bersih, kedua wilayah ibu kota nusantara dan
sekitarnya merupakan habitat dan ruang jelajah sejumlah spesies seperti orang
hutan, bekantan, beruang madu, dan juga dugong, yang ketiga masih ditemukannya
kurang lebih 109 lubang bekas tambang yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Yang keempat Kalimantan Timur memiliki Ecological Footprint tinggi sehingga
pembangunan ibu kota baru mengancam kelestarian ekologis, dari Wahyu A Perdana
Manajer Kampanye Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia) mengatakan ini isunya
sudah jelas strategi lingkungannya buruk namun tetap melakukan pembangunan
untuk IKN dan substansi kegiatannya tetap mengiyakan proyek tersebut.
Ada pula ancaman baru yang dirasakan oleh suku penduduk asli Kalimantan
karena merasa tidak dilibatkan pada pembangunan IKN yang dilakukan pemerintah. Sudah
banyak masyarakat adat Kalimantan yang merasa terancam yakni aset rumah
panggung yang satu-satunya ia miliki yang mungkin akan habis jika pembangunan
IKN akan terus menerus dilakukan, karena target dari pembangunan IKN ini memang
sangat luas yang membutuhkan ribuan hektar bahkan. Nanti juga akan dibangun
istana kepresidenan untuk pengesahan IKN yang baru. Ini bukan salah pemerintah
mungkin justru ini termasuk solusi yang tepat agar bisa menjadikan negara Indonesia
yang labih maju dan juga berkembang walaupun harus ada yang dikorbankan untuk
melakukan hal yang memang bertujuan untuk kemajuan negara, dua desa tertua yang
berada di hulu sungai kayan desa itu merupakan desa terpencil yang sudah satu
abad tidak menggunakan listrik ini akan ditenggelamkan untuk pembangunan PLTA
terbesar di Asia Tenggara. Masyarakat desa itu pun menerimanya dengan alasan
karena PLTA yang akan dibangun bisa menjadi sumber listrik bagi panduduk
sekitar dan juga menjadi sumber ekonomi nantinya.
Memang sudah banyak hutan yang dipotong
untuk pembangunan IKN sampai-sampai ada masyarakat yang biasa bertani harus
merasakan gagal panen yang disebabkan oleh pembangunan IKN. Ada yang mengatakan
sebagian masyarakat dibohongi oleh pemerintah dengan dalih demi
berkelanjutannya perekonomian nantinya. Banyak masyarakat adat yang merasa
tidak nyaman saat adanya pembangunan proyek IKN. Kalimantan yang tadinya subur,
Kalimantan yang tadinya hijau menjadi coklat, Kalimantan yang tadinya sejuk
sekarang menjadi gersang yang disebabkan oleh pembangunnan IKN. Bisa dibilang Kalimantan
adalah paru-paru nya Indonesia, para penduduknya mencari penghasilan melalui
hasil alam yang dikeluarkan oleh tanah Kalimantan.
Pada pembangunan IKN ini yang belum selesai saja
sudah banyak penduduk Kalimantan yang merasakan kerugiannya, apa mungkin jika
IKN sudah selasai masyarakat Kalimantan pun merasa senang atau semakin merasa
diusir di tanahnya sendiri. Ini adalah keputusan yang sangat bijak yang diambil
oleh pemerintah, dan semua ini bertujuan untuk kemajuan negara Indonesia untuk
tahun-tahun yang akan datang.
Biografi
Singkat Penulis
Nama penulis adalah Akbar Maulana Budiman lahir di
Tangerang 27 april 2002. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan
diperguruan tinggi di Institut Ummul Quro Al – Islami Bogor, penulis bercita – cita menjadi penulis novel
dan seorang jurnalis.