PSP Bubar, Ruhnya Harus Tetap Menyebar

Oleh Budi Suhardiman

Tulisan saya pada https://beritadisdik.com/ 31 Agustus 2023 berjudul “Nasib Program Sekolah Penggerak (PSP) antara Harapan dan Kenyataan,” kini menjadi kenyataan seiring dengan dicabutnya PSP melalui Keputusan Menteri Nomor 14/M/2025 tentang Pencabutan Kepmendikbudristek Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak.

Berdasarkan Kepmendikdasmen No 14/M/2025 itu, ada dua alasan yang mendasari  dicabut atau diberhentikannya PSP, yaitu sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan upaya peningkatan layanan pendidikan. Tentu hal ini perlu penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan spekulasi dari para pelaksana PSP.

Sejak lama penulis mengamati bahwa setiap kebijakan pendidikan di Indonesia pada ujung-ujungnya akan berhenti tanpa ada evaluasi yang komprehensif. Sebut saja misalnya: Rintisan Sekolah Bertarap Internasional (RSBI), sekolah rujukan, sekolah model, CBSA, dan lain-lain. Termasuk PSP yang baru 4 atau 5 tahun diberlakukan. Padahal PSP itu bertujuan baik dan belum begitu lama diberlakukan.

Apapun alasannya pencabutan PSP, masyarakat tetap mempersepsikan bahwa pergantian itu tidak lepas dari jargon “ganti menteri ganti kurikulum”. Tetap masyarakat menganggap pergantian itu bernuansa politik. Apalagi PSP Angkatan 2 dan 3 masih berjalan. Diperkuat lagi dengan adanya pergantian menteri. Sudah menjadi rahasiah umum bahwa setiap kebijakan lama dengan adanya menteri baru pada umunya diubah atau diganti, walaupun esensinya sama-sama juga.

Menurut penulis kebijakan PSP masih relevan dan berdampak positif dalam mempercepat transfomasi pendidikan di sekolah. Jargon “ganti menteri ganti kurikulum” sepertinya akan terus berlaku di Indonesia.

Setidaknya ada 10 dampak postif PSP yang bisa dirasakan antara lain (1) ekosistem untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah berjalan dengan baik, (2) budaya belajar warga sekolah tumbuh dengan baik, (3) semangat berbagai atau mengimbaskan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada sekolah lain berjalan dengan baik, (4) literasi dan numerasi tumbuh dengan baik, (5) layanan pembelajaran berbasis digital tumbuh dengan baik, (6) perundungan sudah mulai bisa dikendalikan (7) pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan baik, (8) pembelajaran yang berpihak kepada murid sudah mulai dilaksanakan (9) model pembejaran yang berbasis deep learning seperti pembelajaran projek sudah dilasanakan dengan baik, dan (10) semangat untuk memiliki karya tumbuh dengan baik.

Melihat begitu banyak dampak positifnya, dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, menurut penulis pencabutan PSP perlu dikaji lagi. Pengkajiannya harus melibatkan berbagai stakeholders, terutama para kepala sekolah, fasilitator, dan pengawas/pendamping sekolah penggerak yang mengetahui persis fakta empirik di lapangan. Tidak hanya mengandalkan informasi sepihak yang sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan. Namun, kalaupun PSP itu tetap harus diberhentikan, ruhnya harus terus dikuatkan, dikembangkan, dan menyebar ke sekolah lain yang belum sempat melaksanakan PSP sehingga percepatan transformasi pendidikan terjadi di seluruh Indonesia.

Lalu mengapa setiap ganti menteri, kebijakan pendidikan di Indonesia selalu berubah-ubah? Menurut penulis ada dua alasan, (1) pendidikan Indonesia belum memiliki blueprint yang jelas dan konsisten, yang bisa dilaksanakan oleh siapapun menterinya dan (2) belum ada kesinambungan antara kebijakan menteri sebelumnya dengan menteri yang menggantinya.

Bluprint penting untuk pijakan menteri pendidikan dalam membuat kebijakan. Berbagai kebijakan itu merupakan pengembangan dari kebijakan pokok yang sudah dibuat. Apabila kebijakan itu sudah dilaksanakan oleh menteri sebelumnya dan masih dianggap relevan dengan kekinian dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, maka menteri yang baru tinggal memperkuat atau menambah yang masih kurang-kurangnya. Tentu saja harus ada proses analisis kebijakan terlebih dahulu yang melibatkan para ahli dan para praktisi. Misalnya kebijakan PSP, menurut penulis tinggal dikuatkan pada layanan pembelajarannya terutama pembelajaran yang berbasis deep learning. Nama kebijakannya juga kalau dianggap tidak berkenan dengan PSP diubah saja. Namanya misalnya menjadi PSP berbasis Deep Learning atau apa yang sekiranya relevan dengan era menteri yang baru.

Selain itu apabila PSP dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tinggal diperbaiki saja sesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam konteks ini masyarakat tidak mendapat informasi yang lengkap bagian mana yang tidak sesuai dengan perkembangan hukumnya.

Begitu juga apabila PSP dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan upaya peningkatan layanan pendidikan bermutu pada satuan pendidikan, harus dijelaskan bagian yang mana yang tidak sesuainya. Menurut penulis justru PSP berupaya untuk memperbaiki layanan pendidikan agar bermutu. Misalnya pembeljaran berdiferensiasi, semua siswa terlayani, pembelajaran projek, pengembangan literasi, numerasi, ekosistem pendidikan berjalan dengan baik, dan guru diberi keleluasaan untuk menyusun modul ajar berdasarkan materi esensial. Pemilihan materi esensial merupakan salah satu sarat untuk melaksanakan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Jadi, sebenarnya pembelajaran mendalam sudah mulai dilakukan pada PSP. Hanya belum ada namanya.

Apabila pendididikan Indonesia sudah memiliki blueprint yang jelas dan konsisten, maka akan ada kesinambungan kebijakan menteri pendidikan lama dengan yang baru sehingga pendidikan Indonesia akan memiliki arah yang jelas dan berdampak pada mutu  pendidikan nasional. Siapapun menterinya, blueprint yang sama acuannya. Pada akhirnya kualitas sumberdaya manusia sebagai hasil dari proses pendidikan akan mampu bersaing dengan negara-negara maju di dunia.  Semoga!

(Penulis adalah kepala sekolah pelaksana PSP Angkatan 1)