QUO VADIS ASESMEN NASIONAL: HARAPAN DAN KENYATAAN

Suryan Nuloh Al Raniri, S.Pd.,Gr

(SMP Negeri 1 Surian)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Standar Nasional Pendidikan dalam PP 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan menjadi pertimbangan pertama dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 juga memiliki latar belakang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti dengan Standar Nasional Pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sekarang.

Berdasarkan data yang dirilis oleh United Nation Development Programme (UNDP)[1] dengan mempertimbangkan faktor usia, pendidikan dan ekonomi, menempatkan Indonesia pada urutan ke-107 dari 189 negara dan urutan ke-5 untuk wilayah ASEAN, di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Selain itu hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA)[2] 2018 yang diterbitkan pada Maret 2019 lalu memotret sekelumit masalah pendidikan Indonesia dengan indikator survei yaitu literasi membaca, literasi sains, dan numerasi. Menempatkan Indonesia memperoleh skor PISA yang rendah. Hal ini menyebabkan Indonesia berada di urutan ke-74 dari 79 negara, dengan rata-rata skor literasi membaca 371, rata-rata skor literasi numerasi 379 dan rata-rata skor literasi sains 389. Apalagi pada saat sekarang ini terjadi pandemik Covid-19 yang mengharuskan siswa belajar dari rumah alias sekolah ditutup. Sampai bulan Oktober 2021 saja, sudah berlangsung selama 84 minggu.

Mulai tahun 2021 Ujian Nasional (UN) diganti dengan Asesmen Nasional (AN). AN ini dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Yang akan diujikan pada asesmen nasional terdiri dari tiga bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat dengan AKM, Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar atau yang disingkat SLB. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur oleh AKM, yaitu: literasi membaca dan literasi matematika (numerasi). Baik pada literasi membaca dan numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis-sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten materi belaka.

Asesmen Nasional dalam proses mendidik seperti diibaratkan mencicipi dalam proses membuat makanan, kalau makanan tersebut kurang garam, maka tambahkan garam masakan tersebut. Begitupun dalam Asesmen Nasional, setelah melaksanakan Asesmen Nasional, setiap sekolah akan mendapatkan rapot AN yang isinya berupa hasil daripada Asesmen Kompetensi Minimum mulai dari rata-rata kemampuan literasi membaca dan numerasi, karakter siswa dan lingkungan belajar yang mendukung untuk melaksanakan proses pembelajaran.

Setelah menerima raport hasil Asesmen Nasional, sekolah bertanggung jawab terhadap masyarakat di sekitarnya untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas mutu pelayanan pendidikan. Kalau ada yang kurang, diperbaiki dan kalau ada yang bagus dipertahankan atau ditingkatkan supaya lebih bagus lagi. Oleh sebab itu tiga pilar pendidikan sangat penting yang terdiri dari sekolah, keluarga dan masyarakat. Ketiganya saling mendukung atau berkolaborasi dalam mewujudkan tujaun pendidikan nasional.

Asesmen Nasional dilaksanakan secara online dan semi online dengan menggunakan komputer. Bagi sekolah yang belum memiliki sarana prasarana komputer dan jaringannya, melaksanakan AN menumpang disekolah lain yang lengkap peralatan komputer serta jaringan internetnya. Hal ini tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk menumpang AN. Fakta dilapangan  menyebutkan masih banyak sekolah (terutama SD) yang belum memiliki sejumlah komputer dan jaringannya, selain itu belum meratanya kekuatan sinyal internet disejumlah wilayah. Sehingga pada saat pelaksanaan untuk yang moda online, peserta AN kesulitan untuk log in dan masih sering terbaca server error. Diharapkan untuk tahun depan pemerintah sudah memperbaiki kelemahan-kelemahan pada server, sehingga lancar dalam pelaksanaannya.

Selain keperluan untuk pelaksanaan AN seperti listrik dan kuota, belum lagi jarak sekolah sampai ke tempat pelaksanaan AN jauh. Jarak jauh dan waktu yang begitu panjang menyebabkan pengeluaran biaya tidak sedikit, sangat disayangkan apabila dalam pelaksanaannya ada yang berbuat kecurangan, hanya demi gengsi sekolah. Kalau isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka yang dirugikan adalah siswa. Sehingga hilanglah tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Apabila yang terjadi adanya kecurangan dalam Asesmen Nasional, seperti yang dikhawatirkan para pengamat contohnya ditakutkan adanya joki bagi peserta AN yang tidak hadir, maka nilai yang didapat pada rapot AN akan bias atau semu dan tidak berarti apa-apa untuk sekolah tersebut. Hal ini kemungkinan belum bisa move on dari Ujian Nasional. Dengan pola pikir terdahulu seperti merekayasa hasil Asesmen Nasional melalui cara membantu siswa agar nilainya bagus-bagus akan menaikkan pamor sekolah. Tetapi hal tersebut sebenarnya telah berkhianat pada tujuan diadakannya Asesmen Nasional, yaitu sebagai sarana untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dan hasilnya akan terpetakan mutu kualitas pelayanan pendidikan. Sedangkan hasil dari layanan pendidikan di sekolah yaitu kemampuan berpikir yang diuji lewat AKM dan kemampuan berperilaku yang diuji lewat survei karakter. Untuk mengantisipasi adanya gagal paham dalam Asesmen Nasional, saya harap pemangku kebijakan dalam hal ini Kemendikbudristek mengintervensi dinas pendidikan tiap kabupaten untuk menyelenggrakan sosialisasi sampai kepada sekolah-sekolah di daerah 3T.

Selain dikhawatirkan adanya kecurangan pada Asesmen Nasional, juga adanya miskonsepsi dalam pendidikan. Siswa beranggapan bahwa soal-soal yang keluar pada AKM adalah materi yang sudah diajarkan. Akan tetapi tidak demikian, soal yang keluar berupa kemampuan literasi membaca dan numerasi yang berasal dari lintas mata pelajaran dan membutuhkan kemampuan berpikir analisis untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini siswa belum terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Melalui literasi membaca siswa diharapkan dalam belajarnya untuk memahamai bacaan yang berupa wacana, gambar, tabel, grafik dan infograsi atau fenomena yang terjadi. Sedangkan kemampuan numerasi siswa diharapkan dapat membaca angka-angka secara sederhana dan menyelesaikan masalah yang ada pada setiap stimulus yang disajikan.

Oleh sebab itu mata pelajaran yang ada pada kurikulum menjadikan beban siswa lebih berat, karena tuntutan kurikulum masih terlalu banyak. Sedangkan kurikulum yang sekarang hasil akhirnya berupa angka-angka yang tertuang dalam sebuah rapot dan ijazah. Pada dunia kerja sekarang ini sudah tidak percaya lagi pada angka-angka, melainkan lebih percaya pada kompetensi masing-masing pelamarnya. Seperti saat diwawancara, apakah pelamar dapat menjawab dengan percaya diri atau jawabannya tidak fokus pada persoalan yang ditanyakan?

Soal-soal yang diujikan pada penilaian harian maupun semester, hanya berada pada level 1 yaitu mengingat saja, sedangkan tidak mungkin semua materi mata pelajaran dapat diingat oleh siswa. Oleh sebab itu penyederhanaan kurikulum menjadi suatu keharusan, supaya tuntutan kurikulum tidak terlalu berat dan satuan pendidikan berfokus pada peningkatan kemampuan literasi, numerasi, kemampuan abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi dan komunikasi serta dilandasi dengan pendidikan karakter yang berakhlakul karimah.