QUO VADIS TRANSFORMASI PENDIDIKAN INDONESIA? (REFLEKSI HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2023)

Oleh Dr. Denny Kodrat, M.Pd.

(Pengamat Sosial Pendidikan Universitas Sebelas April)

Transformasi atau perubahan adalah keniscayaan. Setiap kita berubah dan bertumbuh. Itu merupakan ciri bahwa kita hidup. Menolak perubahan sama dengan melawan keniscayaan hukum alam. Begitu pun dengan pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menggulirkan transformasi pendidikan dengan beberapa program unggulannya seperti Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pendidikan Guru Penggerak plus ekosistemnya.

Selain program-program tersebut, ada langkah berani dilakukan oleh Kemdikbudristek. Sejumlah regulasi diterbitkan dan menjadi sistem pendukung (support system) dalam mengakselerasi transformasi pendidikan, khususnya di Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan  Penggerak  beserta ekosistemnya seperti Guru Penggerak (GP), Pengajar Praktik, Fasilitator, Instruktur Nasional, Program Organisasi Penggerak, Program Sekolah Penggerak menjadi terobosan untuk merespon perubahan cepat yang semakin kompleks. Pendidikan Guru Penggerak (PGP) didesain untuk menghasilkan luaran calon kepala sekolah atau pengawas sekolah. Hal terakhir ini yang disebut langkah berani.

Sebelumnya, rekrutmen calon kepala sekolah dilakukan dengan proses pengajuan dari sekolah. Biasanya yang mendapatkan kesempatan adalah wakil kepala sekolah yang mendapatkan persetujuan kepala sekolah dan pengawas pembinanya. Begitu pula dengan rekrutmen calon pengawas sekolah. Ia diseleksi dari mantan kepala sekolah dan guru yang memenuhi kriteria, kemudian yang kemudian diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Tentunya, baik calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah lulus dan memiliki sertifikat diklat calon kepala sekolah atau calon pengawas sekolah. Pola ini telah lama terjadi, sehingga menciptakan kebiasaan dan menjadi zona nyaman bagi banyak pihak. Sementara itu, kondisi zaman terus berubah. Kebutuhan masyarakat, tantangan yang dihadapi serta tuntutan stakeholders terhadap pendidikan masif terjadi. Masalah yang dihadapi kian kompleks, sehingga logis, solusi yang diterapkan harus selaras dengan perubahan dan tantangan tersebut. Artinya, sah dan berterima bila rekrutmen kepala sekolah dan pengawas diubah dengan alasan mengikuti perkembangan zaman.

Munculnya regulasi yang berturut-turut mengenai PGP seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 40 Tahun 2021, kemudian  No. 26 Tahun 2022,  No. 32 Tahun 2022, dan No. 29 Tahun 2023, mempertegas transformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks pemimpin pembelajaran (dan pendidikan) dilakukan melalui pintu PGP. Rekrutmen kepala sekolah dan pengawas sekolah disyaratkan dari lulusan PGP. Inilah kebijakan publik yang dipilih oleh Kemendikbudristek sebagai instansi induk yang harus ditaati oleh Pemerintah Daerah. Bahwa dalam setiap penetapan kebijakan baru menimbulkan pro dan kontra, itu adalah hal yang wajar. Karena kebijakan publik merupakan pilihan yang diambil dari sekian banyak alternatif pilihan.

Pemerintah Daerah seyogyanya memahami grand design transformasi pendidikan yang tengah dilakukan oleh Kementerian, sehingga kebijakan pusat dan daerah saling menguatkan untuk terciptanya akselerasi transformasi pendidikan. Banyak Kabupaten dan Kota yang tegak lurus terhadap regulasi Kementerian dengan langsung mengangkat lulusan PGP yang memenuhi syarat menjadi kepala sekolah. Harapannya, tercipta transformasi pendidikan, bagaimana peserta didik menjadi “the king” di satuan pendidikan. Pelayanan pembelajaran bertumpu pada kebutuhan peserta didik, pelayanan prima dan mampu memuaskan peserta didik, orang tua dan masyarakat sebagaimana yang ditekankan dalam konsep Total Quality Management.

Usia kepala sekolah yang relatif muda, rasa senioritas, diklat PGP yang hanya enam bulan atau guru di atas 50 tahun yang tidak dapat diangkat menjadi kepala sekolah, bukanlah persoalan substantif, bila seluruh komponen memahami secara arif hakikat pendidikan itu sendiri. Persoalan usia, singkatnya diklat sehingga dihakimi bahwa seorang lulusan PGP tidak akan mampu memimpin sekolah atau menjadi pengawas sekolah adalah pernyataan yang absurd. Alasannya, menjadi pemimpin sekolah atau pengawas sekolah merupakan jenjang karir yang tidak terputus. Seiring waktu lulusan PGP akan terus belajar, terasah kemampuan manajerialnya, decision makingnya saat setiap hari dan ia berhadapan dengan persoalan-persoalan pendidikan, sehingga ia akan menjadi senior pada saatnya kelak. Bukankah jabatan karir sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah dipegang oleh lulusan PGP yang notabene guru, seorang pendidik yang tetap linear dengan profesinya? Coba bandingkan dengan Kepala Dinas Pendidikan yang umumnya diduduki oleh pejabat bukan dari kalangan pendidik. Tidak sedikit Kepala Dinas ini dipilih karena kedekatan atau faktor politik dan menduduki jabatan tersebut secara singkat. Dan kita menganggap itu hal biasa.Tidak memunculkan polemik. Lalu kenapa lulusan PGP ini yang jelas-jelas berkiprah dari dan untuk dunia pendidikan dipermasalahkan?  

Slogan “Guru pahlawan tanpa tanda jasa” perlu kita renungkan dan segarkan kembali. Bukan berarti guru tidak perlu diakui jasa-jasanya, atau guru tidak dianggap penting sehingga tidak perlu diperjuangkan kesejahteraan dan jenjang karirnya. Bukan seperti itu. Justru, saking tidak ternilainya (priceless) harga, jasa dan pengabdian guru, maka tidak pernah ada tanda jasa yang dapat memberikan predikat harga bagi seorang guru. Ia adalah orang-orang yang telah selesai dengan urusan materi. Ia bagaikan raja yang tidak memerlukan mahkota dan singgasana. Ia tidak ternilai karena kontribusi besar yang diberikan untuk peradaban anak bangsa. Oleh karena itu, menjadi tidak substantif saat PGP dimaknai hanya sekadar “kompetisi” menjadi kepala sekolah. Lalu dibandingkan dengan kebijakan lalu ditambah beban pendidikan yang harus dipikul dari kebijakan lalu tersebut atas program yang baru berjalan sekitar dua tahun. Jelas tidak fair. Secara bijak, kita perlu memaknai bahwa PGP adalah salah satu ikhtiar untuk mengakselerasi perubahan pendidikan agar kualitas pembelajaran peserta didik semakin meningkat, khususnya pada aspek literasi, numerasi dan karakter.

Stakeholder, praktisi dan pengamat pendidikan tentunya perlu bijak membaca arah perubahan yang tengah dijalan kementerian. Mindset perubahan berbasis budaya mutu menjadi pekerjaan rumah kita semua. Bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan, itu menjadi realita yang tidak dapat dihindarkan. Namun, bahwa pendidikan dikelola lebih pada pola pikir proyek (budget heavy), bukan pada aspek mikro pendidikan seperti pembelajaran dan kurikulum, ini yang mengakibatkan setiap kita berlomba-lomba ingin menjadi pejabat, pemimpin, kepala sekolah dan pengawas sekolah, tanpa mengkalkulasikan dampak perubahan apa yang terjadi bila kita menjadi pemimpin pendidikan. Kalau mindset kita masih berbicara peningkatan kesejahteraan, dengan menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, maka transformasi pendidikan yang didengungkan belum beranjak dari titik awalnya. Namun, bila kita berpikir bahwa perubahan pendidikan dapat dipercepat dan dirasakan oleh peserta didik dengan menjadi orang nomor satu di sekolah, nampaknya perubahan ke arah yang lebih baik tengah mencapai titik tolaknya. Tinggal, asosiasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati dan praktisi pendidikan memperkuat arah perubahan ini sehingga berjalan secara berkelanjutan. Wallahu’alam bishshawwab.