Refleksi dan Solusi Masalah Pendidikan Jabar 2021 FORUM AKSI GURU INDONESIA (FAGI) JAWA BARAT

Oleh Iwan Hermawan 

(Ketua Forum Aksi Guru Indonesia/FAGI Jawa Barat)

Bidang Pengelolaan Kesiswaan:

Apresiasi dan Masalah

1.         Peprov dan Disdik Jabar telah berhasil mengorbitkan siswa Jabar menjuarai baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional

2.         Peprov dan Disdik Jabar telah berhasil melaksanakan percepatan vaksin Covid 19   sehingga mencapai 90% lebih untuk tingkat

            Sekolah Menengah    

3.         Namun masih mecatat permasalah dalam pelaksanaan PPDB, sekolah masih memberikan    peluang titipan siswa dari Pejabat baik             eksekutif, legislatif, APH, LSM/Ormas, pengusaha dll, di luar jalur Resmi PPDB Online yang jumlahnya mencapai 10% per

            sekolah.

Solusi

1.         PPDB tahun 2022 FAGI mengusulkan Sekolah bersadarkan rapat dengan dewan guru, kepala sekolah dan komite membuka jalur mandiri

            sehingga sumbangan dari langsung masuk ke rekening sekolah/Komite sekolah, tidak menguntungkan sepihak.

2.         Berdarkan PP No 17 tahun 2010 pasal 82 ayat (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri

            oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Bidang Tenaga Pendidikan dan Tenaga kependidikan

Apresiasi dan Masalah

1.         Pemprov dan Disdik telah memiberikan TPP tiap bulan kepada pendidikan dan Tenaga Kependidikan baik yang PNS maupun Non PNS, namun masih ada diskriminasi terhadap guru dan TU sekolah untuk Konpensasi Uang Makan (KUM) tahun 2021 tidak ada kenaikan padahal berdasarkan Pergub No 8 Tahun 2021 untuk PNS Jabar selain Guru dan TU ada kenaikan 200-300 ribu perbulan. Demikian juga belum ada penghargaan tambahan bagi Guru Non PNS di Sekolah Swasta

2.  Terjadi Darurat Guru PNS di semua Sekolah Negeri di Jawa Barat karena guru-guru PNS yang diangkat masal pada masa Orde Baru berangsur pensiun, sementara pemerintah sudah hampir 20 tahun melakukan moratorium Rekrutmen Guru dan TU. Akibatnya hamper 50% di sekolah Negeri diisi guru dan TU non PNS. 

Solusi

1.         Pemprov Jabar menyesuaikan Kenaikan Konpensasi Uang Makan (KUM) bagi Guru dan TU Sekolah seperti PNS non Guru dan TU yang sudah mengalami kenaikan, setidaknya pada anggaran tahun 2022, serta adanya peningkatan bagi guru/TU Non PNS baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta setidaknya sesuai dengan UMP/UMR.

2.         Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 ttg Guru dan Dosen pasal pasal 14 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

3.         Rekrutmen guru pengganti dilakukan olek KCD disalurkan ke sekolah-sekolah sebagaimana amanat  PP No 19 Tahun 2017 Ttg guru pada pasal hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah Pusat atau  Pemerintah  Daerah wajib  menyediakan Guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan

proses pembelajaran pada satuan Pendidikan yang bersangkutan.   

Bidang Pendanaan Pendidikan:

Apresiasi dan Masalah

1.  Selain BOS Pemprov dan Disdik telah memberikan BOPD untuk Sekolah Negeri dan BPMU untuk sekolah swasta, untuk biaya investasi sekolah masih memerlukan biaya dari masyarakat yang mampu namun ada larangan baik dari Pemprov, Disdik beserta Saber Pungli Jabar, yang diperbolehkan bentuknya sumbangan melalui komite.

2.  Berdasrkan hasil konsultasi dengan Ombudsaman kantor Perwakilan Jawa Barat pelarangan pungutan bagi orang tua yang mampu pada pendidikan menengah termasuk katagori maladmistrasi karen tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Solusi

1.  Berdasarkan PP 48 Tahun 2008 pasal 51 bahwa pendanaan sekolah menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah APBD, APBN dan  Pungutan dari Orang tua siswa/masyarakat dan pengunaannya diatur dalam PP 48 Tahun  2008 pasal 52, sementara pada pasal 55 disebutkan Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 52.                      

2. Pemprov Jabar harus tegas membuat regulasi yang jelas tentang memperbolehkan/larangan pungutan sekolah dari orang tua jangan hanya dalam bentuk lisan. 

Bandung, 27 Desember 2021