REFLEKSI HARI IBU

Oleh Dr. Fenti Inayati, S.Pd.I, M.Ag.

Pengawas Disdik Kab. Garut/Dosen Pascasarjana IAI Persis Garut

GEMPITA: Orkestrasi Multisektor Melawan

Epidemi Kekerasan Seksual di Era Digital

Dalam Surviving Sexual Violence (1988), Liz Kelly memandang kekerasan seksual sebagai rangkaian praktik yang muncul akibat ketimpangan relasi kuasa yang mengakar kuat di masyarakat. Di era modern, teknologi digital justru memperlebar jurang ketimpangan ini, memberikan akses tanpa batas ruang dan waktu bagi pelaku untuk mengeksploitasi korban, mulai dari pelecehan di media sosial hingga eksploitasi seksual daring. Ironisnya, meskipun kerangka hukum perlindungan perempuan di Indonesia sudah cukup kokoh dengan hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasi di lapangan masih tertatih-tatih. Hambatan klasik seperti keterbatasan layanan, minimnya literasi hukum, serta stigma sosial yang masih melekat erat terhadap korban, membuat payung hukum tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang optimal.

Kekerasan seksual di Indonesia telah berkembang menjadi sebuah fenomena gunung es yang mencemaskan. Pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) tahun 2025, data kekerasan seksual terjadi hingga mencapai 29.838 kasus. Mayoritas korban adalah perempuan sebanyak 25.504 kasus. Di tengah riuh rendah kemajuan teknologi, perempuan dan anak perempuan justru terperangkap dalam kerentanan baru yang semakin kompleks. Fenomena genting ini tentu menuntut respons yang jauh melampaui pendekatan konvensional.

Permasalahan epidemik kekerasan seksual nampak kentara di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Garut. Data dari SIMFONI-PPA mengenai Laporan Kasus Kekerasan Seksual Kabupaten Garut (2022-2023) memberikan gambaran statistik yang menohok mengenai urgensi situasi ini di Garut. Tercatat adanya lonjakan kasus, di mana pada tahun 2022 terdapat 28 korban, namun angka ini melonjak drastis menjadi 98 korban pada tahun 2023, dengan fakta memilukan bahwa 54 di antaranya adalah anak perempuan.

Lonjakan angka ini menjadi representasi nyata dari ancaman keselamatan yang kini tidak hanya mengintai di ruang publik, tetapi telah merangsek masuk ke lingkungan keluarga hingga ruang digital yang tak bertepi. Lonjakan kasus dari 28 menjadi 98 dalam satu tahun adalah alarm bahaya yang nyaring bagi Kabupaten Garut, menandakan bahwa ancaman terhadap perempuan semakin serius dan membutuhkan solusi yang tidak parsial.

Solusi Perlindungan

Menjawab kegentingan tersebut, diperlukan sebuah terobosan yang radikal dan integratif. Penulis menyodorkan sebuah inovasi strategis bernama “GEMPITA,” sebuah akronim dari “Gerakan Multisektor Perlindungan Ibu dan Anak Perempuan dari Tindak Kekerasan Seksual.” Inovasi ini adalah sebuah pendekatan holistik yang mengorkestrasi berbagai elemen krusial: pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, tokoh agama, masyarakat, hingga dunia usaha dan media. Huruf ‘G’ dalam GEMPITA merepresentasikan Gerakan Regulasi dan Penguatan Layanan yang dimotori oleh pemerintah daerah sebagai pemegang kemudi kebijakan. Pemerintah harus mengoptimalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, membangun sistem pelaporan cepat berbasis WhatsApp, serta melakukan pemetaan kasus yang akurat melalui SIMFONI-PPA. Langkah teknokratis ini harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi para pendamping korban dan pengawasan ketat terhadap layanan publik agar perlindungan yang diberikan berdampak nyata, bukan sekadar formalitas administratif.

Bergerak dari ranah regulasi ke ranah edukasi, elemen ‘M’ dalam GEMPITA menekankan pentingnya Membangun Ruang Aman dan Literasi Digital di lingkungan sekolah. Mengingat banyaknya korban yang berstatus pelajar, sekolah memegang posisi strategis sebagai benteng pertahanan intelektual dan moral. Sonia Livingstone dalam Children and Digital Technologies (2021) menekankan bahwa literasi digital adalah pertahanan pertama anak dalam menghadapi risiko daring. Oleh karena itu, sekolah harus proaktif menyelenggarakan pendidikan seksualitas yang komprehensif, membentuk Satgas Perlindungan Anak, serta menggalakkan kampanye anti-bullying dan edukasi literasi digital secara masif. Program-program ini bertujuan menciptakan ekosistem pendidikan yang sadar akan hak-hak tubuh dan batasan interaksi, sehingga anak-anak memiliki imunitas terhadap potensi eksploitasi.

Namun, pertahanan di sekolah akan runtuh jika pondasi di rumah rapuh. Inilah esensi elemen ‘P’ dalam GEMPITA, yang menempatkan keluarga sebagai Pelindung Utama dan Tempat Pemulihan. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang menjadi pondasi pertama dan utama bagi seorang anak, di mana ibu berperan vital sebagai madrasah pertama. Mengacu pada catatan UNICEF tentang Online Child Sexual Exploitation and Abuse (2022) bahwa sebagian besar kekerasan seksual justru terjadi di lingkungan orang terdekat, keluarga wajib bertransformasi menjadi ruang aman yang sesungguhnya. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi terbuka, pengajaran tentang otonomi tubuh (body autonomy), pemahaman tentang batasan aurat dan mahram, serta pendampingan intensif dalam penggunaan gawai. Lebih dari itu, keluarga harus memberikan dukungan tanpa syarat dan tidak menyalahkan korban jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Di tengah masyarakat yang religius seperti Garut, peran tokoh agama menjadi sangat sentral sebagai Inspirasi Moral dan Transformasi Budaya, yang terangkum dalam elemen ‘I’. Tokoh agama memiliki otoritas moral untuk mendekonstruksi budaya kekerasan melalui dalil-dalil agama yang menyejukkan, seperti prinsip l? ?arara wa l? ?ir?ra yang diriwayatkan dalam hadis sahih (HR. A?mad dan M?lik), yang bermakna “tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.” Melalui mimbar-mimbar khotbah, seruan moral, dan keteladanan akhlak, para pemuka agama dapat menghapus stigma negatif terhadap korban dan membangun budaya anti-kekerasan yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. Kolaborasi erat antara ulama dan umara (pemerintah) serta komunitas akan memperkuat jaring pengaman sosial yang berbasis pada nilai keimanan.

Jaring pengaman sosial ini kemudian diperluas ke tingkat komunitas melalui elemen ‘T,’ yaitu Terciptanya Lingkungan Aman Berbasis Komunitas yang digerakkan oleh tokoh masyarakat. Cathy Zimmerman dalam Violence Against Women (2002) berpendapat bahwa perubahan sosial yang fundamental hanya akan terjadi jika masyarakat dilibatkan secara aktif. Tokoh masyarakat berfungsi sebagai katalisator yang memfasilitasi pelaporan melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan menginisiasi desa ramah perempuan dan anak. Tugas berat mereka adalah menghilangkan tabu pembicaraan terkait kekerasan seksual dan menggerakkan solidaritas warga untuk peduli pada keselamatan lingkungan sekitarnya, sehingga tidak ada lagi ruang bagi predator seksual untuk bersembunyi.

Terakhir, seluruh upaya tersebut perlu mendapatkan akselerasi melalui elemen ‘A’, yang melibatkan dunia usaha dan media dalam Akselerasi Kampanye dan Teknologi Perlindungan. Sektor ini memiliki sumber daya dan jangkauan luas untuk mempercepat penyebaran edukasi. Kontribusi nyata dapat berupa pelatihan keamanan digital, pengembangan aplikasi pelaporan yang aman, hingga kampanye kreatif anti-kekerasan yang viral namun edukatif. Media juga memegang tanggung jawab etis untuk menyajikan pemberitaan yang berperspektif korban dan tidak menyudutkan, sehingga narasi publik yang terbangun adalah narasi empati dan dukungan, bukan penghakiman.

Melalui orkestrasi inovasi GEMPITA yang penulis tawarkan, seluruh elemen masyarakat diharapkan bergerak dalam satu irama untuk membentuk ekosistem perlindungan yang komprehensif dan berlapis. GEMPITA merupakan sebuah komitmen kolektif dan panggilan kemanusiaan untuk menciptakan Garut yang inklusif, aman, dan bermartabat. Upaya ini adalah langkah konkret menuju visi besar Indonesia Emas 2045, di mana setiap perempuan dan anak dapat hidup bebas dari bayang-bayang ketakutan dan kekerasan.? [FI]