"Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat: G30S PKI bukan sekadar tragedi, melainkan sumber pelajaran politik untuk etika, demokrasi, dan persatuan."

Oleh A. Rusdiana

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Oktober selalu mengingatkan kita pada tragedi G30S PKI tahun 1965. Peristiwa ini bukan hanya catatan kelam dalam sejarah bangsa, tetapi juga sumber pembelajaran politik yang tetap relevan bagi generasi masa kini. Dari peristiwa penuh luka itu, kita dapat memetik nilai penting tentang bagaimana menjaga demokrasi, menegakkan etika kekuasaan, serta memperkuat persatuan bangsa. Lebih dari sekadar mengenang masa lalu, Hari Kesaktian Pancasila seharusnya menjadi momentum refleksi kolektif agar tragedi serupa tidak terulang, sekaligus meneguhkan komitmen kita terhadap Pancasila sebagai dasar dan arah kehidupan berbangsa.

Tragedi tersebut menjadi cermin bahwa sejarah tidak boleh hanya dipandang sebagai rentetan peristiwa, melainkan juga sebagai guru kehidupan. Ketika generasi bangsa mampu memahami makna di balik peristiwa, maka lahirlah kesadaran baru untuk memperkuat kebangsaan. Inilah esensi pembelajaran politik: bukan semata menilai siapa yang benar atau salah, melainkan bagaimana bangsa belajar dari luka sejarah untuk melangkah lebih bijak ke depan.

Pertama, politik menuntut etika dalam kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang tidak dibatasi oleh moral dan etika hanya akan berujung pada krisis. Peristiwa G30S PKI adalah bukti bahwa intrik politik yang sarat ambisi pribadi dan kelompok dapat mengguncang sendi-sendi kehidupan berbangsa. Dari sini, generasi muda diajak memahami bahwa politik bukan sekadar arena kontestasi, tetapi juga ruang tanggung jawab moral. Relasi pemimpin dan rakyat seharusnya dibangun atas dasar keadilan, profesionalisme, dan kepentingan bersama. Tanpa etika, kekuasaan hanyalah alat destruksi; dengan etika, ia dapat menjadi instrumen pembangunan.

Kedua, demokrasi membutuhkan checks and balances. Salah satu pelajaran paling penting dari G30S PKI adalah rapuhnya sistem politik ketika kekuasaan hanya berpusat pada figur atau kelompok tertentu tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Demokrasi modern tidak boleh jatuh pada jebakan sentralisasi kekuasaan. Diperlukan keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta peran media dan masyarakat sipil yang aktif. Partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas harus dipahami sebagai benteng bangsa dalam menghadapi tantangan politik. Generasi sekarang tidak boleh apatis, karena sikap diam rakyat justru memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, literasi politik masyarakat sangat penting. Minimnya kesadaran politik membuat rakyat mudah terjebak dalam propaganda, polarisasi, bahkan doktrinasi yang menyesatkan. Pada masa G30S PKI, isu-isu ideologi dimanfaatkan untuk memecah belah bangsa. Literasi politik adalah kunci agar masyarakat mampu memilah informasi, memahami hak dan kewajiban, serta bersikap kritis terhadap kebijakan publik. Generasi muda tidak harus menjadi politisi untuk memiliki literasi politik, cukup dengan kesadaran kritis bahwa setiap kebijakan negara berpengaruh pada kehidupan mereka. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah dimanipulasi, melainkan menjadi pilar penyangga demokrasi.

Keempat, bahaya politisasi identitas dan kekerasan tidak boleh terulang. Tragedi G30S PKI mengingatkan betapa ideologi yang dipolitisasi secara ekstrem dapat memicu kecurigaan, bahkan kekerasan massal. Banyak korban jatuh bukan hanya karena perbedaan ideologi, melainkan karena identitas dijadikan alat untuk menebar kebencian. Dari sini, kita belajar bahwa politik sejatinya harus mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan inklusivitas. Identitas bangsa—baik agama, etnis, maupun ideologi seharusnya menjadi jembatan untuk memperkuat persatuan, bukan sumber perpecahan. Politik yang sehat justru merawat keberagaman sebagai kekuatan bangsa.

Kelima, stabilitas bangsa menuntut kepemimpinan visioner. Kepemimpinan yang hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek akan mudah terjebak dalam konflik. Sebaliknya, kepemimpinan visioner menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dari G30S PKI kita belajar bahwa krisis politik yang tidak ditangani dengan visi besar hanya akan memperburuk keadaan. Karena itu, generasi muda harus melihat politik bukan sekadar kontestasi elektoral, tetapi ruang untuk membangun visi kebangsaan. Kepemimpinan visioner adalah fondasi untuk menjaga persatuan, menegakkan keadilan sosial, dan memastikan keberlangsungan bangsa di tengah arus globalisasi.

Refleksi atas peristiwa G30S PKI seharusnya tidak berhenti pada ritual tahunan atau sekadar simbol upacara. Lebih dari itu, tragedi sejarah ini memberi pesan bahwa politik bukan semata perebutan kekuasaan, tetapi juga sarana membangun karakter bangsa dan memperkuat peradaban. Generasi muda diharapkan tidak hanya mengingat peristiwa, tetapi juga memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dengan kesadaran ini, sejarah dapat benar-benar menjadi guru kehidupan yang mencegah pengulangan tragedi serupa di masa depan.

Pada akhirnya, Hari Kesaktian Pancasila adalah ajakan untuk meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai Pancasila: persatuan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Dengan menghayati pelajaran dari masa lalu, kita memperkuat fondasi bangsa untuk menghadapi tantangan masa depan. Peringatan ini adalah momentum untuk menyadarkan seluruh anak bangsa bahwa kesaktian Pancasila bukanlah mitos, melainkan kekuatan hidup yang nyata menjaga Indonesia tetap berdiri tegak. Wallahu A’lam.

Penulis