Refleksi Pasca HUT ke-81 RI.

Membaca Gaya Komunikasi dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo.

Mengapa Model Defensif dan Melemahkan Legitimasi Publik Tetap Dipilih?

Oleh Ade Munajat

Komunikasi publik yang baik seharusnya membangun pemahaman bersama, membuka ruang dialog, dan memperkuat kepercayaan. Teori komunikasi mengajarkan hal itu dengan jelas. Habermas (1984) membedakan antara komunikasi yang mencari kesepahaman dan komunikasi yang hanya ingin mengendalikan. Grunig dan Hunt (1984) menekankan pentingnya dialog dua arah yang seimbang. Freire melihat dialog sebagai cara mendidik masyarakat, bukan sekadar memberi perintah.

Namun dalam praktik pemerintahan, terutama sejak 2024, kita sering melihat pola yang berbeda. Ketika muncul kritik terhadap kebijakan, mulai dari program Makan Bergizi Gratis, isu anggaran, hingga demonstrasi mahasiswa, respons yang muncul kerap berupa label “antek asing”, “londo ireng”, atau tuduhan adanya kekuatan luar yang ingin mengganggu. Pertanyaannya sederhana: mengapa model komunikasi yang secara teori justru melemahkan legitimasi jangka panjang tetap dipilih?

Menghindari Celaan dan Dampak Label “Antek Asing”

Para pemimpin politik pada dasarnya lebih takut dicela daripada ingin dipuji. Weaver (1986) menjelaskan bahwa pejabat cenderung melakukan blame avoidance atau menghindari tanggung jawab atas masalah dengan mengalihkan perhatian. Salah satu caranya alah menyerang kredibilitas pengkritik, bukan membahas isi kritiknya. Hood (2011) kemudian mengembangkan kerangka strategi untuk melindungi citra, termasuk cara-cara presentasional yang sering digunakan pejabat.

Di Indonesia, cara ini sering muncul dalam bentuk pelabelan. Kritik terhadap kebijakan dibalas dengan pertanyaan “siapa yang bayar?” atau tuduhan bahwa pengkritik adalah antek asing. Label ini bukan sekadar kata-kata. Ia memiliki dampak yang dalam. Pertama, ia membelah masyarakat menjadi dua: yang pro pemerintah dianggap patriotik, yang kritis dicurigai tidak setia. Kedua, ia menimbulkan rasa takut. Orang menjadi berpikir dua kali sebelum menyampaikan pandangan karena khawatir dilabeli. Ketiga, ia menggeser perdebatan. Alih-alih membicarakan apakah kebijakan berjalan baik atau buruk, publik disibukkan dengan perdebatan soal motif dan loyalitas.

Pengamatan berbagai lembaga menunjukkan bahwa penggunaan narasi “antek asing” berulang kali membuat ruang kritik menyempit. Ketika label ini terus digaungkan, kritik substantif kehilangan daya, sementara polarisasi semakin tajam. Dalam jangka pendek, strategi ini melindungi citra pemerintah. Dalam jangka panjang, ia mengikis kepercayaan publik.

Melindungi “Wajah” di Depan Publik

Teori Negosiasi Wajah dari Ting-Toomey (1988) membantu menjelaskan sisi psikologisnya. Setiap orang, termasuk pemimpin, memiliki kebutuhan untuk menjaga citra diri atau “wajah” di hadapan orang lain. Ting-Toomey dan Kurogi (1998) kemudian memperjelas bahwa ketika situasi dianggap mengancam identitas atau otoritas, orang cenderung melindungi wajahnya sendiri terlebih dahulu.

Dalam situasi seperti itu, respons yang muncul sering bersifat defensif: menyerang balik, menegaskan keberhasilan sendiri, atau meragukan niat kritikus. Label “antek asing” menjadi cara cepat untuk memulihkan wajah. Dengan menempatkan kritikus sebagai pihak yang bermasalah, ancaman terhadap citra pemimpin terasa berkurang. Sayangnya, cara ini jarang membuka ruang untuk saling memahami.

Merespons Krisis dengan Menyerang Pengkritik

Teori Komunikasi Krisis Situasional yang dikembangkan Coombs (2007, 2015) memetakan berbagai cara organisasi atau pemerintah merespons ancaman reputasi. Salah satu kelompok strateginya disebut deny, menolak adanya krisis atau memutus hubungan dengan masalah. Di dalamnya terdapat strategi “menyerang si penuduh” (attack the accuser).

Labelisasi kritikus sebagai antek asing termasuk dalam strategi ini. Pemerintah seolah mengatakan: masalahnya bukan pada kebijakan, melainkan pada orang yang mengkritik. Menurut Coombs, strategi menyerang pengkritik hanya cocok jika tuduhan memang jelas-jelas salah. Jika digunakan terhadap kritik yang berdasar, justru akan memperburuk citra karena publik melihat pemerintah menghindari tanggung jawab.

Sensitivitas terhadap Konteks, Waktu, dan Ketepatan Data

Komunikasi publik yang efektif tidak hanya soal isi pesan, tetapi juga soal kepekaan terhadap situasi, waktu, dan ketepatan informasi. Pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan yang berlangsung relatif panjang. Seiring berjalannya waktu, pidato tersebut mendekati jadwal salat Jumat. Mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akhirnya meninggalkan Gedung DPR sekitar pukul 11.40 WIB untuk menunaikan kewajiban salat. Presiden sendiri sempat menyadari situasi tersebut, meminta maaf, dan menyisipkan guyonan mengenai anggota PKS yang mulai “ngelirik-ngelirik”.

Selain soal waktu, isi pidato juga memunculkan perbincangan luas terkait ketepatan data. Dalam kesempatan itu, Presiden memperkenalkan seorang ibu bernama Susanah dari Bogor yang bekerja sebagai buruh pengupas bawang dan menyebut upahnya mencapai Rp700 ribu per kilogram. Angka tersebut langsung menjadi sorotan publik karena dinilai jauh di atas realitas lapangan. Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Presiden juga sempat menyinggung keuntungan besar yang diperoleh sebagian pemilik penggilingan padi, bahkan menyebutkan angka yang sangat fantastis.

Kedua hal ini, durasi pidato yang mepet waktu ibadah dan penyebutan angka yang kemudian diperdebatkan, menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam komunikasi publik. Ketika narasi yang ingin dibangun kurang didukung ketelitian data atau kurang mempertimbangkan konteks situasi, pesan yang disampaikan justru berisiko mengundang keraguan, bukan memperkuat kepercayaan.

Mengapa Pilihan Ini Terus Berulang?

Ada beberapa faktor yang saling memperkuat. Struktur birokrasi yang menekankan loyalitas ke atas membuat pejabat lebih nyaman membela pimpinan daripada membuka diri terhadap koreksi. Kultur hierarkis dan pengalaman kepemimpinan yang bersifat komando turut membentuk kebiasaan komunikasi satu arah. Ditambah lagi, media sosial yang menghargai pernyataan tegas dan emosional membuat respons defensif terasa lebih “menang” dalam waktu singkat.

Pada akhirnya, pilihan model komunikasi defensif bukan semata karena tidak memahami teori. Ia lahir dari perpaduan insentif politik untuk menghindari celaan, kebutuhan melindungi citra diri, dan strategi merespons ancaman reputasi dengan menyerang balik. Label “antek asing” menjadi alat yang praktis dalam jangka pendek, namun mahal harganya bagi kualitas ruang publik dan legitimasi jangka panjang. Peristiwa pidato yang mendekati waktu salat Jumat serta perbincangan soal angka upah dan pendapatan yang disampaikan di forum resmi semakin menegaskan pentingnya sensitivitas terhadap konteks dan ketepatan data dalam komunikasi publik.

Pemerintah idealnya berperan sebagai pengayom dan pendidik masyarakat. Komunikasi yang baik seharusnya mencontohkan cara berdiskusi yang sehat, menerima masukan, menghargai waktu bersama, dan berani mengakui kekurangan. Ketika kritik selalu dibalas dengan label, dan ketika acara resmi kurang mempertimbangkan kenyamanan audiens maupun ketelitian informasi, peran itu justru semakin jauh dari jangkauan.

Daftar Referensi

Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. Corporate Reputation Review, 10(3), 163–176.

Coombs, W. T. (2015). Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding (4th ed.). Sage.

Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). Managing public relations. Holt, Rinehart and Winston.

Habermas, J. (1984). The theory of communicative action (Vol. 1–2). Beacon Press.

Hood, C. (2011). The blame game: Spin, bureaucracy, and self-preservation in government. Princeton University Press.

Ting-Toomey, S. (1988). Intercultural conflict styles: A face-negotiation theory. Dalam Y. Y. Kim & W. B. Gudykunst (Eds.), Theories in intercultural communication. Sage.

Ting-Toomey, S., & Kurogi, A. (1998). Facework competence in intercultural conflict: An updated face-negotiation theory. International Journal of Intercultural Relations, 22(2), 187–225.

Weaver, R. K. (1986). The politics of blame avoidance. Journal of Public Policy, 6(4), 371–398.

Amnesty International. (2026). Building up imaginary enemies: Misinformation, disinformation, and ‘foreign agent’ allegations in President Prabowo’s Indonesia.

The Conversation. (2025–2026).

Berbagai analisis tentang pelabelan kritikus, strategi menghindari celaan, dan dampaknya terhadap ruang publik di Indonesia.

Liputan media massa terkait Sidang Tahunan MPR 14 Agustus 2026, termasuk laporan mengenai durasi pidato kenegaraan, kepergian Ma’ruf Amin untuk salat Jumat, serta perbincangan soal upah pengupas bawang dan pendapatan penggilingan padi yang disebut dalam pidato.