Refleksi Pasca HUT ke-81 RI: Membaca Perlawanan Kultural dan Gerakan Oposisi dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Oleh Ade Munajat

Setelah peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17–18 Agustus 2026, saya mencoba membaca kembali spektrum perlawanan yang muncul selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan sebagai pelaku di dalamnya, melainkan sebagai pengamat yang menyaksikan bagaimana berbagai elemen mahasiswa, intelektual, seniman, gerakan moral, lembaga swadaya masyarakat internasional, hingga deklarasi formal gerakan oposisi, merespons arah kebijakan dan praktik kekuasaan. Apa yang terlihat bukan satu gerakan tunggal yang solid, melainkan mosaik perlawanan yang beragam bentuk dan strategi. Di tengah spektrum itu, perlawanan kultural,  bekerja pelan-pelan menjaga nalar, memori kolektif, dan daya kritis, tetap menjadi salah satu jalur yang paling subtansial dan berjangka panjang.

Latar Belakang: Persoalan yang Memicu Respons

Pertumbuhan ekonomi bertahan di kisaran 5-5,6 persen, dengan capaian 5,61 persen di kuartal pertama 2026. Namun target 8 persen masih jauh. Utang pemerintah per Juni 2026 mencapai Rp 10.293 triliun atau sekitar 41,26 persen PDB. Pengangguran terbuka turun ke 4,65 persen, tetapi lebih dari satu juta di antaranya adalah lulusan diploma dan perguruan tinggi. Kualitas kerja, beban bunga utang, dan persepsi pemborosan anggaran menjadi isu yang berulang muncul dalam tuntutan.

Di ranah tata kelola dan kebebasan, muncul keluhan tentang koordinasi kebijakan yang berubah-ubah, perluasan peran militer di ruang sipil, serta penyempitan ruang kritik. Pidato-pidato kenegaraan yang penuh semangat seringkali dinilai kurang menjawab secara mendalam akar persoalan ketimpangan dan erosi kepercayaan publik. Dari sinilah berbagai bentuk respons oposisi tumbuh.

Spektrum Gerakan Oposisi

Sejak awal 2025, gerakan mahasiswa menjadi wajah yang paling terlihat. Aksi “Indonesia Gelap” pada Februari 2025 mengkritik kebijakan efisiensi anggaran dan arah 100 hari pertama pemerintahan. Pada Agustus 2025, gelombang protes yang dipicu kenaikan tunjangan anggota DPR berkembang menjadi gerakan lebih luas. Dari situ muncul Reset Indonesia dengan rumusan “17+8 Tuntutan Rakyat”, 17 tuntutan jangka pendek dan 8 jangka panjang yang menekankan transparansi, reformasi kelembagaan, penarikan TNI dari pengamanan sipil, investigasi kekerasan aparat, dan empati dalam kepemimpinan.

Pada Juni 2026, aksi “Menuju Indonesia Bangkrut” atau “Reformasi Jilid 2” kembali mengangkat isu fiskal, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, penolakan revisi undang-undang terkait TNI dan Polri, serta perbaikan komunikasi pemerintah.

Di ranah hukum, Mahkamah Konstitusi menjadi arena perlawanan konstitusional. Gugatan terhadap penganggaran program prioritas, aspek Danantara, revisi undang-undang militer, dan pasal penghinaan presiden dalam KUHP diajukan. Pada 12 Agustus 2026, MK mengabulkan sebagian permohonan mahasiswa terkait pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Putusan itu menegaskan bahwa proses hukum hanya dapat dimulai berdasarkan aduan langsung dari presiden atau wakil presiden sendiri, bukan dari pihak ketiga. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menanggapi putusan tersebut dengan menyatakan bahwa tujuannya agar KUHP baru tidak ditafsirkan secara keliru, sekaligus mempertegas putusan MK tahun 2006 bahwa penghinaan terhadap presiden merupakan delik aduan.

Pada 26 Juni 2026, sekelompok aktivis kritis mendeklarasikan Gerakan Oposisi dengan Dr. Muhammad Syukur Mandar sebagai Presiden Dewan Nasional. Gerakan ini lahir dari penilaian bahwa cita-cita bernegara dan memakmurkan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 belum dijalankan secara optimal. Deklarasi ini menambah satu lapisan formal dalam spektrum oposisi: upaya membangun pengimbang kritis yang menawarkan ide dan kebijakan alternatif bagi bangsa dan negara.

Jimly Asshiddiqie, dalam berbagai kesempatan sebelumnya, juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap lembaga penegak hukum dan bahkan pengkajian ulang konstitusi. Ia menekankan bahwa “reset” yang dimaksud kalangan aktivis bukanlah hal destruktif, melainkan penataan ulang sistem politik, sosial, dan ekonomi agar lebih sehat. Pandangan semacam ini memperlihatkan bahwa wacana reformasi kelembagaan dan konstitusional tetap hidup di kalangan intelektual hukum.

Perlawanan Kultural dan Peran Intelektual

Di tengah gerakan yang lebih terbuka, perlawanan kultural berjalan lebih pelan namun mendalam. Kaum intelektual memilih menjaga ruang berpikir dan produksi pengetahuan kritis. Saiful Mujani, Feri Amsari, dan Ubedilah Badrun menghadapi pelaporan terkait kritik mereka. Aliansi Ekonom Indonesia mengeluarkan tuntutan fiskal. Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan yang menekankan supremasi sipil, etika pemimpin, dan penghormatan hak asasi manusia.

Peran Seniman dalam Gerakan Sosial dan Analisis Lagu “Partai Anjing”

Seniman memainkan peran penting dalam gerakan sosial karena mereka bekerja di ranah perasaan, imajinasi, dan bahasa simbolik. Seni mampu menyentuh emosi kolektif dan menciptakan rasa kebersamaan tanpa harus selalu berteriak.

Salah satu contoh yang masih relevan adalah lagu “Partai Anjing” karya Iksan Skuter. Liriknya membangun dunia ironi: partai baru dengan program “korupsi terang-terangan”, tujuan “menjual aset negara”, dan rekrutmen orang-orang yang “rakus” serta “tak punya muka”. Bait tentang penyingkiran orang jujur dan pembuatan undang-undang yang membingungkan rakyat menyinggung mekanisme sistemik.

Dampak lagu ini terletak pada kemampuannya mengolah rasa jijik dan tawa pahit menjadi kesadaran kritis. Ia menggunakan hiperbola dan inverted morality, memaksa pendengar melihat absurditas sistem. Dalam kerangka gerakan sosial, lagu semacam ini menjadi “senjata orang lemah” yang efektif karena sulit dibungkam sepenuhnya dan mudah diinternalisasi publik.

Analisis Teori Gramsci dalam Konteks Indonesia

Antonio Gramsci membantu memahami dinamika perlawanan di Indonesia hari ini. Kekuasaan tidak hanya bertahan lewat paksaan, tetapi juga lewat hegemoni, persetujuan yang dibangun di ranah budaya, pendidikan, media, dan bahasa sehari-hari. Ketika “akal sehat” yang ditawarkan kekuasaan mulai goyah, muncul ruang bagi counter-hegemony.

Dalam konteks Indonesia, gejala krisis hegemoni terlihat dari ketidakpuasan terhadap kualitas pertumbuhan, persepsi pemborosan anggaran, dan penyempitan ruang kritik. Gerakan mahasiswa, Reset Indonesia, Gerakan Oposisi yang baru dideklarasikan, dan aksi-aksi di jalanan dapat dibaca sebagai upaya merebut kembali “akal sehat” publik. Sementara perlawanan kultural bekerja di ranah yang lebih panjang: membangun parit-parit kesadaran secara pelan (war of position).

Peran Media Sosial dalam Gerakan Sosial

Media sosial menjadi ruang di mana hidden transcript bisa muncul ke permukaan dengan cepat. Dalam gerakan Indonesia Gelap, Reset Indonesia, dan aksi Juni 2026, media sosial berperan sebagai alat konsolidasi, dokumentasi, dan penyebaran simbol. Namun ia juga punya risiko polarisasi, kelelahan digital, dan kemungkinan kooptasi. Paling efektif jika digunakan sebagai pelengkap, bukan panggung utama.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional

LSM internasional memperluas spektrum oposisi. Amnesty International Indonesia menyebut 2025 sebagai tahun malapetaka hak asasi manusia, mendokumentasikan represi demonstrasi dan pelabelan kritikus sebagai “antek asing”. Human Rights Watch mencatat kemunduran demokrasi dan keterlibatan aparat dalam urusan sipil. Laporan mereka menjadi tekanan moral dan diplomatik yang memperkuat suara oposisi di dalam negeri.

Refleksi Pasca HUT ke-81

Menjelang HUT ke-81 Republik, yang terlihat adalah gambaran oposisi yang semakin beragam: dari jalanan, ruang sidang MK, panggung seni, pesan moral, jaringan internasional, hingga deklarasi formal Gerakan Oposisi. Di tengah spektrum itu, perlawanan kultural yang menjaga nalar, memori, dan nurani, tetap relevan sebagai investasi jangka panjang.

Dalam bahasa Gramsci, agar “akal sehat” alternatif tetap hidup. Dalam bahasa Scott, agar senjata orang lemah tidak pernah sepenuhnya tumpul. Dua tahun pemerintahan Prabowo telah memunculkan respons oposisi yang kaya bentuk. Bagaimana respons itu akan berkembang, dan seberapa jauh ia mampu menjadi pengimbang kritis yang menghasilkan ide serta kebijakan alternatif bagi bangsa dan negara, akan terus menjadi pertanyaan terbuka di tahun-tahun mendatang.

Referensi

Gramsci, Antonio. Prison Notebooks: Catatan-Catatan dari Penjara. Diterjemahkan oleh Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Scott, James C. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Press, 1985.

Badan Pusat Statistik. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Mei 2026.

Kementerian Keuangan RI, data utang pemerintah per Juni 2026.

World Bank. Indonesia Economic Update, Juni 2026.

Laporan dan pernyataan Amnesty International Indonesia serta Human Rights Watch 2025–2026.

Tanggapan Jimly Asshiddiqie terhadap Putusan MK Nomor 275/PUU-XXIII/2025 (Agustus 2026) dan pandangan sebelumnya mengenai evaluasi kelembagaan serta pengkajian konstitusi.

Dokumentasi deklarasi Gerakan Oposisi (Juni 2026), gerakan Indonesia Gelap, Reset Indonesia, unjuk rasa Juni 2026, dan lirik “Partai Anjing” karya Iksan Skuter.