Refleksi Pendanaan Pendidikan 2021

Oleh Iwan Hermawan

(Ketua FAGI Jabar)

Gubernur Jabar tidak serius dalam mengatur partisipasi masyarakat dalam Pendanaan SMA/SMK. Sampai Desember 2021 tidak ada aturan tertulis yang mengatur tentang boleh tidaknya sekolah memungut dari orang tua siswa. Instruksinya hanya berbentuk lisan. Akibatnya  banyak kepsek yang harus berhadapan dgn APH dan terjadi juga dituasi yang tidak kondusif di beberapa sekolah antara kepsek dan ketua komite. Sumbangan dari orang tua dilakukan oleh komite sekolah padahal fungsi komite sebagai lembaga pengawas.

Jadi awal tahun 2022 ini wajar masyarakat/LSM meminta laporan kontribusi dan pengelolaan uang yang bersumber dari masyarakat kepada komite sekolah sebagaimana amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

Sementara dalam PP 48 Tahun 2008 pasal 51 Pendanaan SMA/SMK bersumber dari APBN, APBD, dan Pungutan dari orang tua siswa.

FAGI menuntut Gubernur awal tahun 2022 ini segera mengeluarkan aturan tentang tata cara kontribusi dan pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat pada sekolah di lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagai penjelasan Pergub No. 43 Tahun 2020.