Penulis: Drs. Imam Tamamu Taufiq, M.Pd.

Drs. Imam Tamamu Taufiq, M.Pd.
Oleh Drs. Imam Tamamu
Taufiq, M.Pd.
(Dewan Kehormatan
Serikat Guru Indonesia/SEGI Garut)
Mencermati, mengamati, dan menganalisa penyelenggaraan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2020, saya sebagai Dewan Kehormatan Serikat Guru Indonesia (SEGI) Garut mencatat beberapa hal sebagai berikut ini:

1. Bahwa selama
semester pertama tahun 2020 (di bawah pimpinan yang lama) terlihat belum
menghasilkan inovasi berbasis kekinian yang berdampak pada kualitas mutu
layanan 8 standar nasional Pendidikan. Bahwa krisis kuantitas Kepala Sekolah,
Pengawas Sekolah, dan pengadaan guru (baik ASN maupun Non ASN) merupakan
pekerjaan rumah yang tidak selesai dan dilimpahkan pada Kepala Dinas Pendidikan
selanjutnya pada semester dua, yakni Bapak H Dedi Supandi, S.S.IP., M.Si.
2. Akselerasi kebijakan inovatif baru nampak secara signifikan pada semester kedua, tepatnya sejak pertengahan Juni 2020. PPDB di Jawa Barat dipandang lebih kondusif, penempatan dan penugasan kembali 570-an Kepala Sekolah, lahirnya kebijakan BOPD sebagai pengganti uang iuran dari masyarakat, peng-SK-an guru non ASN bersertifikat di sekolah negeri, pengangkatan dan penempatan 33 orang pengawas sekolah, merupakan sebagian program dari sederetan program yang telah dieksekusi oleh Bapak Kadisdik Provinsi Jawa Barat. Wacana pengadaan 10 ribu rumah bersubsidi yang diproyeksikan untuk guru Non ASN, pemberian insentif untuk guru swasta dan kenaikan BPMU untuk sekolah swasta adalah kebijakan kekinian yang diagendakan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan.

Kebijakan-kebijakan brilian di atas tentu tidaklah mudah
terwujud. Secara teknis, tentu harus didampingi oleh para pembantu kepala dinas
yang mampu menerjemahkan secara operasional kebijakan-kebijakan tersebut.
Program SMATER dan PJJ merupakan sebagian contoh program masa lalu yang
dianggap mangkrak dan tidak jelas sampai saat ini. Guru Non ASN dengan status
guru kategori merupakan ranah yang belum ada penyelesaian sampai saat ini. Defisit
jumlah pengawas sekolah dengan fungsi dan peran sebagai penjamin mutu pendidikan
adalah hal lain yang juga merupakan PR kepemimpinan masa lalu. Dalam hal
pemberian insentif kepada tenaga Non ASN baik kepada guru maupun tenaga
kependidikan adalah program yang sama sekali belum tersentuh oleh kegiatan
evaluasi.
Wacana pengalihan sebagian kewenangan Dinas Pendidikan
Provinsi yang akan didelegasikan ke Kepala Cabang Dinas di tiap tiap wilayah,
tentu harus dibarengi dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua SDM yang
ada di tiap-tiap KCD. Komitmen dan integritas para pembantu Kepala Dinas
haruslah terukur dan teruji secara nyata. Banyaknya PR pemimpin masa lalu
merupakan bukti ketidakberdayaan para pembantu Kepala Dinas baik di jajaran
bidang maupun di jajaran Kantor Cabang Dinas untuk berinovasi, bersinergi dan
melaksanakan akselerasi akselerasi kegiatan.
Berdasarkan narasi di atas, saya selaku Dewan Kehormatan
SEGI Garut merekomendasikan beberapa hal berikut ini.
1. Segera
laksanakan evaluasi dan penyegaran seluruh jajaran SDM yang ada di tiap tiap
bidang dan di tiap-tiap KCD di semua
wilayah.
2. Segera
angkat menjadi ASN sisa guru dengan status kategori sebagai bawaan dari Dinas
Kabupaten/Kota tanpa terkecuali.
3. Segera
berikan insentif sebagai penghargaan terhadap guru swasta yang bernaung di
bawah Yayasan Pendidikan Sekolah Menengah.
4. Segera
laksanakan pelantikan dan pengangkatan 94 Calon Pengawas sebagai Pengawas
Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang sudah hampir satu tahun
menunggu kejelasan nasibnya.
Selain menghasilkan kebijakan di bidang program-program yang
brilian, Kadisdik pun “ditantang” keberaniannya dalam hal evaluasi SDM. Apakah
keempat rekomendasi di atas akan segera direalisasikan, atau akan terjebak pada
persoalan manajemen SDM. Sebagus apapun program, tanpa didelegasikan kepada
para pembatu yang berkomitmen dan berintegritas tinggi tentu ini malah
berpotensi menimbulkan persoalan baru di dunia pendidikan Jawa Barat.
Wallahu ‘alam bissawab