REKRUITMEN YANG TIDAK MEMILIKI KEPASTIAN HUKUM

Oleh APAR RUSTAM EPENDI

(Cawas Angkatan 2019/KACI)

6 September 2019 awal dibukanya seleksi bakal calon pengawas SMA, SMK dan SLB, yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jawa Barat di bawah pimpinan kepala dinas Ibu Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si. Dasar rekruitmen tersebut adalah Permen PAN RB No 21 Tahun 2010 dan Perdirjen GTK Kemdikbud No 24907/B.B13/GK/2018. Dari dua dasar hukum yang menjadi landasar rekrutmen tersebut sangat jelas tidak menggunakan produk peraturan atau keputusan daerah.

Rangkaian kegiatan rekruitmen ini mulai dari seleksi administrasi, seleksi substansi, OJT, IST sampai pada uji kompetensi. Dari 600 pendaftar saat itu, terpilihlah 127 orang yang mendapat STTPL dengan menyandang status calon pengawas. Ada angin segar kala itu bahwa seluruh cawas akan sesegera mungkin dilantik dengan wacana akhir tahun, awal Januari bahkan sampai awal Februari. Beberapa bulan tak kunjung ada kepastian informasi. Sekitar bulan Maret 2020 terhembuslah informasi melalui Kabid GTK Bapak Drs Asep Suhanggan, M.Si yang mengungkapkan bahwa dalam pelantikan para cawas ini terkendala dengan Keputusan Gubernur. Berbulan-bulan kami menunggu dengan sama sekali tidak ada kepastian hukum.

Pasca dilantiknya Kepala Dinas Pendidikan yang baru, H. Dedi Supandi, STP., M.Si terungkaplah bahwa ada persoalan formasi yang tidak nyambung antara kebutuhan di lapangan dengan Keputusan Gubernur. Sampi dirilis tulisan ini belum ada solusi yang dapat mengakomodir 127 cawas yang dinyatakan lulus untuk segera dilantik. Yang menjadi pertanyaan adalah dari manakah didapat angka 127? Apakah angka 127 ini tiba-tiba muncul? Apa yang mendasari proses rekruitmen ini sehingga muncul angka 127? Bagaimanakan komposisi jenjang kepengawasan dari 127 ini? Ternyata pertanyaan-pertanyaan di atas harus dijawab oleh perangkat hukum daerah berupa pergub dan kepgub yang selama dalam proses rekruitmen sama sekali tidak dibawa-bawa.

Sungguh proses seleksi yang tidak memiliki kepastian hukum. Di era otonomi daerah dengan payung hukum Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang di dalamnya mengatur kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan luar biasa di bawah pengelolaan pemerintahan provinsi, peraturan gubernur dan keputusan gubernur mestinya hadir dan dijadikan acuan dalam proses rekruitmen ini karena kedua produk hukum daerah tersebut justru akan menjadi eksekutor kebijakan.

Saya yakin, peraturan dan keputusan pusat itu agar dapat diaplikasikan, secara operasional telah diturunkan ke dalam peraturan dan keputusan daerah. Diabaikannya kedua produk hukum daerah inilah yang  mengakibatkan terkatung-katungnya nasib 127 cawas. Entah sampai kapan ini dapat terselesaikan. Ada aroma maladministrasi di sini, ada potensi pelanggaran administrasi di sini. Ada penggunaan uang negara yang tidak tepat di sini. Sungguh, PR berat untuk Bapak Kadisdik yang baru. Selain harus menuntaskan masalah nasib cawas. Tentu harus mengevaluasi kinerja jajarannya pula.

Memperhatikan gaya kepemimpinan Bapak Kadisdik yang baru, tentu kami sangat menaruh harapan besar agar persoalan ini segera diselesaikan. Progres progres keberhasilan penuntasan permasalahan pendidikan yang telah diselesaikan dalam hitungan minggu, tentu menjadi harapan kami akan terselesaikannya dengan cepat persoalan ini. ***