Relaksasi Dana BOS

Oleh Iwan Kartiwa

(Guru SMAN Rancakalong Sumedang)

Bantuan operasional sekolah (BOS) adalah bantuan berbentuk dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Dana BOS menjadi bagian yang tak terpisahkan dari salah satu sumber biaya pendidikan. Sumber biaya pendidikan harus tetap terjaga baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya agar penyelenggaraan pendidikan berlangsung dengan tanpa kendala, lancar dan dapat memenuhi semua hal yang dibutuhkan. Sumber tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Sebagaimana diketahui untuk sumber dana/pembiayaan dari pemerintah pusat bersumber dari APBN. Dana dari APBN ini difungsikan untuk membiaya kegiatan rutin yang tercantum dalam DIK (daftar isian kegiatan) maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam DIP (daftar isian proyek). Selain itu ada pula dana BOS yang sudah ditentukan jumlahnya berdasarkan pada karakteristik siswa dan jenjang pendidikannya. BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonal bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Didalamnya dapat digunakan bagi peruntukan penerimaan siswa baru, pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk koleksi diperpustakaan, pembeliaan bahan-bahan habis pakai, pembiayaan kegiatan kesiswaan, program remidial, program pengayaan, ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (Abdulrohman, slideshare.net, 20 November 2016).

Dana BOS sendiri memiliki tiga tujuan penting yakni: 1). Membantu biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi oleh pemerintah daerah dan/atau dari sumber lainnya, 2).mendukung pemerataan akses layanan pendidikan, dan 3). Meningkatkan mutu pendidikan. Untuk satuan biaya BOS setiap peserta didik akan mendapatkan bantuan yang berbeda sesuai dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Dalam Permendikbud No. 19 tahun 2020 disebutkan kisaran dana BOS reguler yang akan diperoleh adalah sebagai berikut: Rp 900.000/siswa SD/tahun, Rp 1.100.000/siswa SMP/tahun, Rp 1.500.000/siswa SMA/tahun, Rp 1.600.000/siswa SMK/tahun dan Rp 2.000.000/siswa SLB/tahun.

Selanjutnya berdasarkan “Pokok-Pokok Kebijakan Rancangan Permendikbud tentang Petunjuk Teknis BOS tahun 2021” yang diterbitkan Kemdikbud Januari 2021 disebutkan ada 12 komponen penerima dana BOS reguler yaitu 1). Penerimaan peserta didik baru, 2). Pengembangan perpustakaan, 3). Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, 4). Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran, 5). Administrasi kegiatan sekolah, 6). Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, 7). Langganan daya dan jasa, 8).pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, 9). Penyediaan alat multimedia pembelajaran, 10). Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri, PKL dalam negeri, pemantauan keberkerjaan, pemagangan guru dan lembaga sertifikasi, 11). Penyelenggaraan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian, uji kompetensi bahasa asing berstandar internasional, dan 12). Pembayaran honor.

Lalu apa sebenarnya relaksasi dana BOS tersebut. Ternyata relaksasi ini substansinya ialah soal fleksibiltas penggunaan anggaran BOS, dimana pada masa pandemi ini dana BOS dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk mendanai kebutuhan sesuai dengan kekhasan sekolah masing-masing. Oleh sebab itu menurut Mendikbud, Nadiem Makarim, dana BOS dipersilakan untuk digunakan dalam memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan sekolah. Menurutnya: “Ada sekolah yang lebih butuh laptop untuk dipinjamkan kepada siswa, ada yang butuh kuota data, ada yang butuh untuk menggaji guru honorer dan lain-lain. Ada keragaman kebutuhan yang dihadapi sekolah, sehingga kami memberikan keleluasaan penggunaa dana BOS, tentunya dengan pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang baik”.