Renungan Pasca Ramadhan: Merawat Kehangatan Bangsa di Tengah Retak yang Semakin Dalam

Oleh Ade Munajat

Idul Fitri 1447 H baru saja berlalu, meninggalkan jejak yang campur aduk di hati banyak orang. Di satu sisi, takbir bergema, silaturahmi berlangsung, dan maaf-memaafan menjadi puncak kehangatan. Di sisi lain, perbedaan penetapan hari raya—Muhammadiyah pada 20 Maret, pemerintah dan NU pada 21 Maret—menyisakan rasa tidak nyaman. Pernyataan Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis, yang menegaskan kewenangan penetapan ada pada ulil amri (pemerintah) dan mengingatkan bahwa pengumuman di luar itu “haram hukumnya” berdasarkan fatwa MUI 2004 serta keputusan NU, dimaksudkan untuk menjaga kesatuan. Namun, di tengah suasana yang sudah rapuh, kata-kata itu terasa berat, memicu perdebatan di media sosial dan keluarga.

Belum lagi insiden-insiden kecil tapi menyakitkan: perkelahian antar jemaah pasca-sholat Id di beberapa daerah, seperti di Padang Lawas Utara dan Surabaya, yang mengganggu khidmat momen suci. Ditambah kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus pada 12 Maret 2026, yang Presiden Prabowo Subianto sebut sebagai “terorisme” dan “tindakan biadab” dalam wawancara dengan Najwa Shihab di Hambalang. Presiden menjanjikan pengusutan tuntas hingga aktor intelektual, tanpa impunitas meski pelaku dari kalangan TNI. Namun, janji itu masih harus dibuktikan di tengah distrust yang mengakar.

Semua peristiwa ini bukan kebetulan. Seluruhnya ialah gejala erosi kepercayaan massal yang telah berlangsung lama. Polarisasi politik pasca-Pemilu 2024 belum sepenuhnya sembuh; distrust terhadap aparat, media, dan bahkan tokoh agama masih tinggi. Masyarakat terbelah menjadi gelembung-gelembung: satu merasa ruang sipil semakin sempit, yang lain khawatir kritik berlebih mengancam stabilitas. Akibatnya, kehidupan sehari-hari menjadi dingin. Tetangga saling curiga, keluarga menghindari topik sensitif, dan keakraban yang dulu jadi kekayaan bangsa ini retak-retak.

Pertanyaan mendasar yang menggelayut: Apakah pemerintah dan masyarakat, sesuai peran masing-masing, sudah menumbuhkan rasa aman, keteduhan, kehangatan, dan keakraban? Atau justru kita saling menunggu pihak lain berubah terlebih dahulu?

Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menciptakan ruang aman bagi kritik konstruktif, menegakkan hukum secara transparan dan adil, serta membangun narasi yang menyatukan. Dalam kasus Andrie Yunus, komitmen Presiden untuk usut tuntas adalah langkah positif—tapi implementasi dan transparansi akan menentukan apakah kepercayaan bisa dipulihkan. Demikian pula dalam isu hari raya: penetapan oleh Kemenag memang otoritas resmi, tapi penyampaian pesan perlu lebih peka terhadap emosi masyarakat yang sudah lelah dengan perbedaan.

Masyarakat, di sisi lain, punya peran untuk mengkritik dengan bijak—memberi solusi, bukan hanya menyerang; mendengar sudut pandang lain sebelum membantah; dan menjaga emosi agar tidak meledak di ruang publik seperti masjid atau keluarga. Perbedaan fiqih dalam penentuan hilal adalah sunnatullah—wajar dan telah ada sejak lama. Yang tidak wajar adalah jika perbedaan itu menjadi alat untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menghormati.

Kita lelah mencintai Indonesia bukan karena tidak cinta, melainkan karena capek disuguhi informasi yang terus membakar amarah: kekerasan, ricuh, tuding-menuding. Tapi kelelahan itu justru sinyal bahwa kita masih peduli. Indonesia bukan milik satu kelompok, bukan pula arena pertarungan ego. Indonesia adalah rumah bersama—rumah yang dibangun atas Pancasila, keberagaman, dan tradisi musyawarah.

Untuk merawat kehangatan itu, mari mulai dari hal kecil tapi nyata:

·         Di keluarga dan lingkungan: sepakat untuk “hari ini no politik, fokus maaf dan silaturahmi”.

·         Di ruang publik: dengar dulu, pahami dulu (steelmanning), cari titik temu sebelum debat.

·         Di media sosial: sebarkan narasi yang menyatukan, bukan yang memicu.

·         Dan kepada pemimpin: jadikan setiap pernyataan sebagai jembatan, bukan tembok.

Harmoni tidak datang begitu saja. Ia harus dirawat setiap hari, dengan kesabaran, empati, dan keberanian mengakui kesalahan. Jika pemerintah dan masyarakat saling mengulur tangan—bukan saling menunggu—maka rasa aman, keteduhan, dan kehangatan bisa kembali. Indonesia masih punya modal besar: hati yang lembut dan tradisi maaf yang dalam. Jangan biarkan retak ini semakin dalam. Mari kita pulihkan, satu langkah kecil demi satu langkah kecil.

Karena pada akhirnya, cinta kepada negeri ini bukan hanya soal bendera atau lagu kebangsaan, tapi soal bagaimana kita memperlakukan sesama di rumah yang sama.

Wallahu a’lam bish-shawab.