REVITALISASI DINAS PENDIDIKAN: SEBUAH HARAPAN

Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan program yang bertujuan (a) meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan dan

(b)       Meningkatkan kompetensi dan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan. Program yang ideal tentunya akan menghasilkan beberapa hasil yang sangat diharapkan serta sesuai dengan perencanaan yang telah dicanangkan, seperti :

i.     Menurunnya angka putus sekolah (DO) jenjang pendidikan dasar

ii.      Meningkatnya layanan pendidikan menengah dan tinggi secara merata

iii.      Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS)

iv.     Meningkatnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PKPLK) yang berkualitas

v.      Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional pada semua jenjang pendidikan

vi.     Meningkatnya layanan yang berkualitas pada manajemen sekolah dan manajemen pendidikan

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi.

Dinas Pendidikan di berbagai tingkatan (Kabupaten/Kota/Provinsi) pada umumnya memiliki kendala yang hampir seragam seperti sistem dan tata kelola manajemen pendidikan yang belum terorganisir dengan baik, bukti carut marut beberapa sistem dari mulai PPDB online, UNBK, Pembentukan KCD, Koordinasi Sistem Tupoksi yang masih tumpang tindih. Selain itu pelaksanaan pendidikan karakter berbasis masyarakat keluarga hanya dilakukan sporadis tanpa tujuan berkelanjutan dan di design hanya per proyek. Permasalahan lain terkait pada pendidikan kewirausahaan dan produksi yang tidak tersistem dengan benar hal ini dibuktikan masih sedikitnya lembaga pendidikan yang bisa dijadikan student entrepreneur. Layanan Iptek juga hanya masih sebatas pada tataran selogan tanpa ada pola profesional bagi pengunaan IPTEK di lembaga pendidikan. Bahkan yang cukup merisaukan adalah pelaksanaan pendidikan berbasis budaya hampir tidak ada hal ini terbukti hilangnya dalam struktur organisasi balai atau bidang yang merujuk ke masalah budaya.

Sebuah Dinas Pendidikan memiliki keunggulan pada ketersediaan anggaran 20% dari APBD ataupun akses pendidikan yang sangat terbuka, namun pada kenyataanya kelebihan tersebut belum mampu menutupi berbagai masalah seperti dari segi manajemen organisasi dimana tingkat top manager tidak paham subtansi pendidikan, yang terjadi SDM dibiarkan tanpa dibina secara profesional, bukti nyata adalah banyaknya pejabat yang dilantik atas dasar subjektifitas tanpa dilihat sisi kompetensi dan keahliannya. Selain itu ada kecenderungan Disdik kehilangan ruh pendidikannya karena perencanaan dan program yang di design tidak terukur dan sifatnya parsial. Hal lain adalah adanya tumpang tindih tupoksi, apalagi setelah ada KCD yang sangat kental menjadi raja kecil di daerah. Permasalahan lain adalah terjadinya pengelolaan asset yang tidak maksimal bahkan cenderung dilupakan.

Dinas Pendidikan di berbagai tingkatan (Kabupaten/Kota/Provinsi) di masa depan wajib mencanangkan program pendidikan karakter yang dirumuskan pada empat elemen, yakni cinta agama, jaga budaya, bela negara dan cinta lingkungan. Implementasinya dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat.

Agama

Agama merupakan fondasi kehidupan manusia. Agama mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam atau makhluk lainnya. Agama mengajarkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan dan melarang dari keburukan.

Agama mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk mengendalikan diri memiliki akhlak yang baik. Dengan demikian, melalui penguatan ajaran agama, warganegara diharapkan memiliki keimanan dan ketakwaan yang mantap, serta memiliki budi pekerti yang baik yang tercermin baik dalam kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial.

Bela Negara

Pasal 30 Undang-undang 1945 menyatakan bahwa Bela Negara adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Bela negara merupakan cerminan warga negara yang memiliki nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Sebagian ulama pun menyatakan bahwa cinta tanah air adalah sebagian daripada iman.

Implementasi bela negara tidak harus selalu dengan mengangkat senjata, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sebelum RI merdeka, para pejuang mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, tetapi setelah merdeka, bela negara diwujudkan dengan membangun negara sesuai dengan kemampuan masing-masing, menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan, menggunakan produk dalam negeri, menjaga keamanan dan ketertiban, dan sebagainya.

Budaya Daerah (Sunda)

Warga Jawa Barat wajib nyunda, dalam artian mencintai budaya sunda sebagai bagian dari budaya nasional. Di tengah derasnya gempuran budaya asing, maka warga Jabar harus menjadi bagian dari unsur bangsa yang ikut mempertahankan budaya bangsa termasuk budaya daerah. Istilahnya, wawasan boleh global, tapi aksi atau jati diri lokal. Implementasinya bisa dalam bentuk yang beragam. Misalnya dengan berbahasa sunda ketika berbicara, menggunakan pakaian adat sunda, mempelajari seni sunda, melestarikan kaulinan budak sunda, bersikap, dan berperilaku nyunda,dan sebagainya.

Banyak sekali nilai-nilai filosofis Sunda yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam membentuk karakter seperti silih asah, silih asuh, silih asuh, silih wawangi (hidup harus saling menyayangi dan mengasihi). Akur jeng dulur sakasur, sadapur, sasumur, salembur (harus hidup rukun). Munjung ka Indung, muja ka Bapa (berbakti kepada kedua orang tua). Ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan (harus memiliki pendirian yang teguh),dan sebagainya. Intinya, budaya Sunda harus dipahami, dijiwai, serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Cinta Lingkungan

Dalam masyarakat Sunda dikenal peribahasa leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak yang artinya kalau hutan dirusak, pohon ditebang, maka air akan habis, dan akibatnya manusia akan hidup sengsara. Hal itu merupakan sebuah pesan manusia harus menjaga kelestarian hutan sebagai penopang kehidupan manusia.

Sejalan dengan perkembangan terhadap berbagai aspek aparatur negara, terdapat satu isu yang mengemuka yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di bidang pendidikan yaitu semakin menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja pemerintah pada pembangunan bidang pendidikan. Seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah harus menjadi subyek pemberi informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja kepada pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka pemenuhan hak – hak publik, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed) dan hak untuk didengar inspirasinya (right to be heard and listened to).

Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik pada bidang pendidikan mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Dinas Pendidikan sebagai unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dituntut untuk tidak sekedar melakukan pelaporan kinerja kepada pemerintahan atasannya (managerial accountability), akan tetapi juga melaporkan kinerja pemerintah kepada masyarakat luas (public accountability).

Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang pendidikan pada khususnya dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (impact) serta manfaat (benefit) dari hasil (outcome) yang diperoleh. Dengan dasar tersebut, maka Dinas Pendidikan sebagai salah satu Instansi Pemerintah di tingkat daerah harus memiliki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan Good Governance sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.